Sementara Ini Dana Kampanye Partai PDIP Paling Besar

Jurnalis Independen: Mungkin Megawati Soekarno Putri sudah merasakan kemenangan partainya PDIP yang bakal menang telak di pemilu 2014 mendatang, sehingga menyiapkan dana pemilu paling besar yang dilaporkan pada KPU. Namun itu sifatnya masih sementara, sebab hingga hari ini baru ada 3 partai dari 12 partai yang melaporkan dana kampanye, yaitu PDIP, PAN dan PPP, yang lainnya masih sibuk "cari tambahan".

Dana kampanye tiap partai politik yang akan berlaga di Pemilu 2014 satu persatu mulai dibuka. Ada 3 partai politik yang telah membuka jumlah dana kampanyenya pada Komisdi Pemilihan Umum (KPU) dan  masyarakat, yaitu Partai PDIP, PAN, dan PPP.

Persiapan dana kampanye 2014 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui kurang lebih sekitar Rp130 miliar. Jumlah ini sementara paling besar dibanding beberapa partai politik (parpol) lainnya yang sudah melaporkan lebih dahulu ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Bendahara Umum (Bendum) PDIP, Olly Dondokambey menyampaikan dana itu diperoleh dari kas partai yang dikhususkan untuk pemilu dan sumbangan calon anggota legislatif (caleg).

Adapun rincian dana sebesar itu ialah Rp 26.640.250.373 kas partai ditambah dengan Rp103.047.185.747 sumbangan caleg. Maka, total dana laporan awal kampanye PDIP mencapai Rp130 miliar.

"Dari 560 caleg yang terdaftar ada 493 (caleg yang melaporkan) ada 67 yang belum melaporkan, kami tidak menerima dana dari badan usaha," kata Olly di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013).

Olly mengakui kendala 67 caleg mereka yang belum melaporkan sumbangan dana kampanye hanya persoalan komunikasi.

"Mungkin komunikasi di luar kota, sampai saat ini kami belum bisa. Kami membatasi Januari ini para caleg PDIP segera melapor, dan alasan mengapa belum melaporkan," tuntasnya.

Sementara dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di dapat dana kampanye yang disiapkan untuk Pemilu 2014, berkisar 40 an miliar.

"Yang kami laporkan Rp43 miliar dari caleg,  lalu Rp1,8 miliar itu dari kas partai, tetapi kalau dihitung kira-kira mencapai Rp45 miliar," kata Staf Pencatatan Dana Kampanye PPP, Aam Sulton Nulfallah di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013).

Aam menyampaikan, sampai saat ini partai berlogo Kakbah itu belum menerima dana dari luar, baik badan usaha maupun perorangan. "Kita sumber caleg semua sama kas partai saja, jadi belum ada dari badan usaha, selama ini masih kosong," terangnya.

Dirinya mengaku tak kesulitan dalam mengumpulkan laporan dan sumbangan kampanye PPP. Dia beralasan, laporan itu baru dapat diserahkan karena proses validasi berkas.

"Sebetulnya, dalam hal ini tidak ada kesulitan, kami hanya meyakinkan betul yang diminta KPU telah dipersiapkan," tuntasnya.

Terkait laporan dana kampanya yang diminta pihak KPU, Partai Amanat Nasional (PAN) telah melaporkan melalui Bendahara Umumnya (Bendum).

Bendum DPP PAN, Jon Erizal menjelaskan ada tiga sumber dana yang mereka dapat untuk kampanye partai. Sumber dana itu berasal dari badan usaha, perorangan dan calon anggota legislatif (caleg).

"Sumbangan caleg lebih besar atau 80 persenan," kata Jon ketika melaporkan dana kampanye partainya  di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013).

Lanjut dia, PAN berhasil mengumpulkan 97 persen dari total 560 caleg mereka yang memberikan sumbangan dana kampanye.

"Kami dari PAN telah menyelesaikan laporan pertama dana kampanye seyogyanya sudah siap tetapi teman KPU kemarin belum siap totalnya 86 miliar," terangnya.

Jon menyampaikan, partainya mendukung penuh laporan sumbangan dana kampanye parpol kepada KPU. "Mudah-mudahan peraturan ini untuk pemerataan dalam kampanye, pihak yang berkampanye bisa lebih rata dan kami mendukung transparansi," tuntasnya.

Pihak KPU sendiri terkait dana kampanye dan pemilu 2014, mengharapkan pada peserta pemilu untuk menghoindari politik uang.

Pengamat dan penggiat pemilu memprediksi peredaran dan perilaku politik uang bakal mewarnai pemilu tahun depan. Gejala itu kian terlihat saat mendekati waktu pencoblosan.

Untuk mengantisipasi itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik agar memberi kesadaran politik yang sehat, tanpa embel-embel uang. Karena, gejala money politic salah satu sebab yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat saat pemilu.

"Salah satu yang diinformasikan adalah bahaya money politic. Ini yang harus disampaikan (partai politik) secara luas kepada masyarakat," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (24/12/2013).

Menurut Ferry, cara mengurangi politik uang adalah dengan memberikan pendidikan dan pemahaman politik yang intens kepada masyarakat. Dengan begitu, lanjutnya, pemilih cenderung menjadi pemilih yang rasional.

Kendati KPU sebagai penyelenggara pemilu, tetapi upaya memberi kesadaran memilih secara cerdas bagian dari tupoksinya. Akan tetapi, lebih dari itu, peran pendidikan dan pemahaman politik kepada masyarakat menjadi tanggung jawab penuh partai politik dan tokoh masyarakat.

"Kita berharap pendidikan politik, pendidikan pemilih, sosialisasi itu mengarah kepada rasionalisasi pemilih, merasionalkan pemilih," ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa lembaga survei memprediksi politik uang masih bakal terjadi pada Pemilu 2014 mendatang. Polling Center bahkan memprediksi 'money politic' menjalar di kalangan masyarakat kota, seperti masyarakat Jakarta, yang notabene sebagai kategori pemilih rasional.@JI