Jurnalis Independen: Mungkin Megawati Soekarno Putri sudah merasakan kemenangan partainya PDIP yang bakal menang telak di pemilu 2014 mendatang, sehingga menyiapkan dana pemilu paling besar yang dilaporkan pada KPU. Namun itu sifatnya masih sementara, sebab hingga hari ini baru ada 3 partai dari 12 partai yang melaporkan dana kampanye, yaitu PDIP, PAN dan PPP, yang lainnya masih sibuk "cari tambahan".
Dana kampanye
tiap partai politik yang akan berlaga di Pemilu 2014 satu persatu mulai dibuka.
Ada 3 partai politik yang telah membuka jumlah dana kampanyenya pada Komisdi
Pemilihan Umum (KPU) dan masyarakat,
yaitu Partai PDIP, PAN, dan PPP.
Persiapan dana kampanye 2014
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) diketahui kurang lebih sekitar
Rp130 miliar. Jumlah ini sementara paling besar dibanding beberapa partai
politik (parpol) lainnya yang sudah melaporkan lebih dahulu ke Komisi Pemilihan
Umum (KPU).
Bendahara Umum (Bendum) PDIP,
Olly Dondokambey menyampaikan dana itu diperoleh dari kas partai yang
dikhususkan untuk pemilu dan sumbangan calon anggota legislatif (caleg).
Adapun rincian dana sebesar itu
ialah Rp 26.640.250.373 kas partai ditambah dengan Rp103.047.185.747 sumbangan
caleg. Maka, total dana laporan awal kampanye PDIP mencapai Rp130 miliar.
"Dari 560 caleg yang
terdaftar ada 493 (caleg yang melaporkan) ada 67 yang belum melaporkan, kami
tidak menerima dana dari badan usaha," kata Olly di Kantor KPU, Jalan Imam
Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013).
Olly mengakui kendala 67 caleg
mereka yang belum melaporkan sumbangan dana kampanye hanya persoalan
komunikasi.
"Mungkin komunikasi di luar
kota, sampai saat ini kami belum bisa. Kami membatasi Januari ini para caleg
PDIP segera melapor, dan alasan mengapa belum melaporkan," tuntasnya.
Sementara dari Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) di dapat dana kampanye yang disiapkan untuk Pemilu 2014,
berkisar 40 an miliar.
"Yang kami laporkan Rp43
miliar dari caleg, lalu Rp1,8 miliar itu
dari kas partai, tetapi kalau dihitung kira-kira mencapai Rp45 miliar,"
kata Staf Pencatatan Dana Kampanye PPP, Aam Sulton Nulfallah di Kantor KPU,
Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013).
Aam menyampaikan, sampai saat ini
partai berlogo Kakbah itu belum menerima dana dari luar, baik badan usaha
maupun perorangan. "Kita sumber caleg semua sama kas partai saja, jadi
belum ada dari badan usaha, selama ini masih kosong," terangnya.
Dirinya mengaku tak kesulitan
dalam mengumpulkan laporan dan sumbangan kampanye PPP. Dia beralasan, laporan
itu baru dapat diserahkan karena proses validasi berkas.
"Sebetulnya, dalam hal ini
tidak ada kesulitan, kami hanya meyakinkan betul yang diminta KPU telah
dipersiapkan," tuntasnya.
Terkait laporan dana kampanya yang
diminta pihak KPU, Partai Amanat Nasional (PAN) telah melaporkan melalui
Bendahara Umumnya (Bendum).
Bendum DPP PAN, Jon Erizal
menjelaskan ada tiga sumber dana yang mereka dapat untuk kampanye partai.
Sumber dana itu berasal dari badan usaha, perorangan dan calon anggota
legislatif (caleg).
"Sumbangan caleg lebih besar
atau 80 persenan," kata Jon ketika melaporkan dana kampanye partainya di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng,
Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2013).
Lanjut dia, PAN berhasil
mengumpulkan 97 persen dari total 560 caleg mereka yang memberikan sumbangan
dana kampanye.
"Kami dari PAN telah
menyelesaikan laporan pertama dana kampanye seyogyanya sudah siap tetapi teman
KPU kemarin belum siap totalnya 86 miliar," terangnya.
Jon menyampaikan, partainya
mendukung penuh laporan sumbangan dana kampanye parpol kepada KPU.
"Mudah-mudahan peraturan ini untuk pemerataan dalam kampanye, pihak yang
berkampanye bisa lebih rata dan kami mendukung transparansi," tuntasnya.
Pihak KPU sendiri terkait dana
kampanye dan pemilu 2014, mengharapkan pada peserta pemilu untuk menghoindari
politik uang.
Pengamat dan penggiat pemilu
memprediksi peredaran dan perilaku politik uang bakal mewarnai pemilu tahun
depan. Gejala itu kian terlihat saat mendekati waktu pencoblosan.
Untuk mengantisipasi itu, Komisi
Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan partai politik agar memberi kesadaran politik
yang sehat, tanpa embel-embel uang. Karena, gejala money politic salah satu
sebab yang berpengaruh pada partisipasi masyarakat saat pemilu.
"Salah satu yang
diinformasikan adalah bahaya money politic. Ini yang harus disampaikan (partai
politik) secara luas kepada masyarakat," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia
Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (24/12/2013).
Menurut Ferry, cara mengurangi
politik uang adalah dengan memberikan pendidikan dan pemahaman politik yang
intens kepada masyarakat. Dengan begitu, lanjutnya, pemilih cenderung menjadi
pemilih yang rasional.
Kendati KPU sebagai penyelenggara
pemilu, tetapi upaya memberi kesadaran memilih secara cerdas bagian dari
tupoksinya. Akan tetapi, lebih dari itu, peran pendidikan dan pemahaman politik
kepada masyarakat menjadi tanggung jawab penuh partai politik dan tokoh
masyarakat.
"Kita berharap pendidikan
politik, pendidikan pemilih, sosialisasi itu mengarah kepada rasionalisasi
pemilih, merasionalkan pemilih," ujarnya.
Seperti diketahui, beberapa
lembaga survei memprediksi politik uang masih bakal terjadi pada Pemilu 2014
mendatang. Polling Center bahkan memprediksi 'money politic' menjalar di
kalangan masyarakat kota, seperti masyarakat Jakarta, yang notabene sebagai
kategori pemilih rasional.@JI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar