Jurnalis Independen: Memang ini baru sebuah rencana. Namun rencana pembelian pesawat dari Israel perlu ada "kesepakan menyeluruh" agar tidak menimbulkan pelecehan terhadap rakyat yang mayoritas muslim di negeri ini. Tidakkah ada pilihan lain?
Mabes TNI belum memastikan pembelian pesawat intai dari Israel. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Iskandar Sitompul, mengiyakan rencana pembelian beberapa pesawat intai dari Israel.
Meski begitu, pihaknya menegaskan bahwa hal itu dalam bentuk pilihan dan bukan harga mati. Hal tersebut guna memenuhi kebutuhan operasional untuk penjagaan wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Opsi pembelian dari Israel, imbuh Iskandar, muncul dari hasil obrolan dan masih ada pilihan pembelian dari berbagai negara lainnnya. "Ini masih tahap rencana pembelian,” ujar Iskandar, Rabu (1/2).
Menurut Iskandar, awal mula pembelian itu bermula dari rapat dengar pendapat (hearing) dengan Komisi I DPR beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, imbuhnya, tercetus kebutuhan TNI AU terkait pesawat intai. Karena itu, pihaknya menyarankan agar bertanya langsung kepada Mabes TNI AU yang lebih tahu detail spesifikasi pesawat yang ingin dibeli.
“Pesawat tanpa awak yang tahu TNI AU. Tanya saja kepada mereka,” ujar Iskandar.
Sisi lain, Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama Azman Yunus, mempertanyakan tudingan Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, bahwa TNI AU akan membeli pesawat Israel. Menurut Azman, tidak benar bahwa TNI AU memiliki rencana membeli pesawat intai tanpa awak (Drone) dari Israel.
Pihaknya menegaskan TNI AU lebih memprioritaskan pembelian alat utama sistem persenjataan (alutsista) dalam negeri daripada membeli produk luar negeri. “Itu tidak tahu saya sumbernya dari mana. Saya mau ketawa dengar pernyataan Pak TB Hasanuddin,” kata Azwan ketika dikonfirmasi, Rabu (1/1).
Menurut Azwan, TNI AU memang kekurangan pesawat intai tanpa awak. TNI AU dulu memiliki enam unit pesawat intai maritim CN-235 buatan PT Dirgantara Indonesia (DI). Sekarang yang bisa beroperasi itu tinggal tiga unit setelah tidak pernah menambah armada.
Padahal, operasional pengintaian wilayah udara Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dilakukan setiap saat. Meski begitu, bila memang mendesak untuk menambah pesawat intai, Azwan menjanjikan membelinya dari PT DI dan bukan dari Israel.
“Kita kurang pesawat intai, tapi tidak dengan membeli buatan Israel,” katanya.
Sementara itu, TNI juga berencana turun membantu Polri dalam aksi demo yang rencananya akan dilakukan buruh di Tangerang, Kamis (2/1/2012) banyak dipertanyakan.
Apalagi, muncul statemen Pangdam Jaya yang terkesan bernada ancaman siap menghibahkan "dirinya" menjaga Ibukota agar buruh tidak memblokir tol.
Wakil Ketua Komisi I DPR yang juga pensiunan mayor jenderal TNI, TB Hasanuddin, mengatakan, selama personel Polri masih mencukupi maka tidak boleh menerjunkan pasukan TNI.
"Ini dalam skala nasional. Tidak bisa selama masih ada anggota Polisi. Memaksimalkan keanggotaan mereka, harus begitu," katanya saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/2/2012).
Dia mempersoalkan pernyataan Pangdam Jaya bahwa Pangdam siap menghibahkan nyawanya. "Itu statemen jaman baheula. Masih ada saja orang seperti itu di jaman reformasi ini," kritiknya. Lebih lanjut, politisi PDIP ini mengatakan bahwa yang bisa menggerakkan TNI hanyalah Presiden. "Dan atas persetujuan DPR," katanya.
Sebelumnya, Panglima Kodam Jaya, Mayor Jendral TNI Waris berjanji akan mempertaruhkan jabatannya dalam pengamanan aksi demonstrasi buruh di Tangerang, Banten.
"Teman-teman TNI silakan pukul mundur, saya akan wakafkan jasad saya di Kodam dan pertaruhkan jabatan saya," katanya di Parkir Timur Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2012).
Jelasnya, aparat akan tetap bergerak maju dan berhak untuk mengusir. Cara tersebut dilakukan sebagai langkah terakhir. Rencananya, 6.459 anggota polisi dan 1.100 personel TNI dari Kodam Jaya dikerahkan akan menjaga titik obyek vital dan sekitar lokasi demo. (rep/ini/mnt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar