Kehidupan liberal telah menjadi gaya hidup rakyat. Tak ada aturan yang sekarang dianut dan menjadi patokan. Lucunya, UUD'45 yang selama ini dikeramatkan seperti "kitab suci" ternyata sudah menjadi konstitusi yang liberal. Dengan memberi keleluasaan kepada kepentingan asing. Padahal jaman Soekarno "Pendiri Negeri ini" hal itu sangat ditentangnya dengan mempertaruhkan bangsa, negara dan segenap nyawa termasuk nyawa Sang Proklamator sendiri.
Ekonomi menjadi sangat liberal. Ekonomi bertumpu pada sistem pasar, di mana kaum pemilik modallah, yang menjadi penentu, tidak ada secuilpun ekonomi yang menggunakan landasan dari konstitusi UUD '45.
Ekonomi Indonesia hanyalah menjadi bagian dari sistem kapitalis global. Ekonomi kerakyatan yang diamanahkan dalam UUD'45 sudah tidak ada lagi. Siapa yang kuat, yang menang. Artinya para pemilik modal (kaum kapitalis) sepenuhnya menguasai ekonomi negara.
Kehidupan sosial sangat liberal. Benar-benar bebas. Tidak ada lagi aturan dan hukum yang ditaati. Budaya yang dianut seratus persen budaya Barat. Bangsa Indonesia mengcopy paste budaya Barat. Free sek, budaya pop, dan pergaulan bebas serta hidup permisip telah mendarah dagaing dalam kehidupan.
Kehidupan politik bangsa benar-benar mengikuti cara-cara yang sangatr absurd. Para pemilik modal (kaum kapitalis) menjadi penentu dalam berpolitik. Karena itu, partai politik, hanyalah menjadi alat para pemilik modal. Para pemimpin partai hanyalah menjadi "jongos" alias "kacung" para pemilik modal.
Partai politik yang sudah menjadi oligarki (sekelompok elit partai yang sangat berkuasa), dan sangat mudah dikendalikan para pemilik modal. Para elite partai itu hanya menjadi wayang, yang dimainkan oleh para pemilikk modal. Semua elite partai ujung-ujungnya hanyalah menjadi perpanjangan tangan para kapitalis.
Sekarang, terjadi "mutualisma-simbiosa" antara pemimpin partai, penguasa dan pemiliki modal. Tentu yang menjadi "King maker" adalah para pemilik modal. Inilah demokrasi di Indonesia, yang dikendalikan oleh kaum pemilik modal alias kaum kapitalis.
Tak heran kalau mantan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Kiki Sjahnakri, mengatakan, bahwa Partai Demokrat Amerika telah mengeluarkan biaya $ 45 juta dollar, guna membiayai amandemen UUD '45.
Sedangkan mantan Rektor UGM, mengatakan, bahwa 82,5 persen UUD '45 sudah menjadi liberal dari hasil amandemen.
Kemudian, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mengatakan, bahwa 95 persen sumber daya alam Indonesia sudah dikuasai asing selama 195 tahun, dan itu dampak dari amandemen UUD '45.
Dampak dari penguasaan sumber daya alam oleh asing maka terjadi pembusukan birokrasi dan korupsi yang semakin meluas di seluruh elemen bangsa.
Anies Baswedan mengatakan, lewat liberalisasi parpol, seluruh bangsa terjebak pada demokrasi untuk elite semata. Demokrasi tidak untuk seluruh bangsa, tetapi menjadi ajang bagi elite mencari uang yang secara langsung juga merugikan partai. ”Bila alokasi anggaran rakyat beririsan dengan dana untuk partai, ini bahaya,” kata Anies.
Kiki Syahnakri menekankan, bagaimana liberalisme telah merasuk berbagai elemen bangsa, termasuk dalam sistem kenegaraan. Padahal, berdasarkan sejarah, walau mengambil ide-ide universal, para bapak bangsa mengombinasikannya dengan kearifan lokal. Namun, reformasi telah memasukkan sistem liberal, sehingga seakan semuanya diserahkan kepada pasar.
Bagaimana Pancasilan dan UUD'45 yang menjadi dasar negara, dan sumber hukum di Indonesia telah kemasukan "roh" jahat bernama liberal.
Tetapi, anehnya sistem yang sudah kerasukan "roh" jahat masih diagungkan, dan meminta kepada rakyat untuk tetap percaya, yakin, dan menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal, UUD'45 sudah kesusupan "roh" liberal yang disusupkan oleh asing. Wallahu'alam.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar