Menanggapi hal itu, Ketua FPI Depok Habib Idrus Al Gadhri menjawab dengan santai. Dia mengaku desakan agar FPI bubar hanya disuarakan pihak–pihak yang itu–itu saja.
“Indonesia Tanpa FPI, kami tertawa saja. Orang-orangnya itu–itu juga. Jadi enggak aneh, mereka terusik,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/02/12).
Idrus menegaskan FPI hanyalah kendaraan yang digunakan selama ini untuk memberantas kemaksiatan. Jika harus dibubarkan, kata dia, komitmen FPI tak akan pernah padam dalam membumihanguskan kemaksiatan.
“Dibubarkan atau tidak, kita sama saja, ini kan masalah keyakinan. Masyarakat juga kan banyak yang tak percaya sama pemerintah, bukan masalah FPI nya, masalah FPI kan hanya kendaraan,” tegasnya.
FPI di Depok, kata dia, akan terus eksis. Dia mengklaim anggota laskar pun justru semakin merapat jika FPI betul dibubarkan.
“Jangan kira FPI Depok bubar, malah lebih merapat. Kami ganyang jangan coba–coba, justru tak ada FPI lebih parah. Jangan pernah mimpi FPI bubar, kalau tak ada FPI tak ada lagi yang hantam kemaksiatan, itu salah karena itu tugas umat Islam,” imbuhnya.
Sementara ketika desakan segelintir masyarakat agar Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan menggema lewat berbagai media, namun, membubarkan FPI tidak serta merta menghilangkan kekerasan di Indonesia. Sebab kekerasan bukan muncul dari FPI, tetapi muncul dari ketidakadilan sistematis yang telah ditancapkan oleh tangan-tangan syetan.
Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, citra anarkis memang telah melekat pada FPI. Namun, langkah membubarkan FPI belum tentu menyelesaikan masalah. Sebab, mendirikan organisasi di Indonesia saat ini sangat mudah.
“Membubarkan FPI karena dianggap anarkhis dalam kondisi demokrasi liberal seperti sekarang, belum tentu efektif karena dengan mudah kelompok masyarakat, termasuk FPI dapat membuat organisasi baru atas dasar kebebasan,” kata Kiai Hasyim dalam siaran persnya di Jakarta, Rabu (15/2/2012).
Menurutnya, FPI mungkin saja dibubarkan, namun organisasi baru bisa berdiri lagi dengan anggota mantan aktivis FPI. FPI bisa menjelma dalam bentuk organisasi dengan pengurus dan anggota yang sama.
“Bagaimana kalau berpindah nama dengan Front Pembela Umat misalnya, dan Habib Riziq sebagai Rais Am sebagai ganti istilah ketua umum ? Apa bisa dihalangi? Kalau demokrasi kita yang disalahkan, bukankah sistem sekarang juga hasil konsepsi dari neolib, neokom, dan para cerdik pandai kita,” tanyanya.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hikam Depok dan Malang ini menambahkan, jika rencana pembubaran FPI dilakukan melalui perbaikan UU No 8/85, maka pembubaran terhadap organisasi yang menjadi kepanjangan dan kepentingan asing di Indonesia juga perlu dibubarkan.
Baik itu organisasi yang kerja di bidang ideologi, politik, ekonomi maupun budaya, karena orientasi asing ini yang merusak NKRI. “Kita perlu kerjasama dengan asing untuk kepentingan Indonesia, bukan menyetorkan NKRI ke asing,” jelas Sekjen International Conference of Islamic Scholars (ICIS) ini.
Organisasi pro asing, kata Hasyim, lebih pintar mengambil tema-tema kemanusiaan dan demokrasi daripada FPI yang kasar dan seringkali tidak taktis. Padahal FPI jelas NKRI-nya berbeda deng transnasional, tetapi lebih taktis. Transnasional dalam jangka panjang membayakan Indonesia.
Lebih lanjut, Kiai Hasyim menyarankan FPI memperbaiki kualitas perjuangannya dan menghindari kekerasan. Namun, katanya, andai FPI mau meninggalkan kekerasan, tidak berarti Indonesia bisa bebas kekerasan.
Dan yang lebih penting dan layak dicamkan oleh penduduk negeri ini kalimat dari petinggi NU yang mengatakan bahwa: “Karena kekerasan di Indonesia lebih banyak disebabkan ketidakadilan, hilangnya keteladanan dan penyalahgunaan kekuasaan, serta jahatnya kapitalisme. Semua akan terbuka di hadapan rakyat manakala FPI lebih pintar,” pungkasnya.(oki/mnt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar