Demokrat "Ngotot Alihkan Isu Kebobrokan Anggota Partainya" pada FPI

Jurnalis Independen: Partai Demokrat (PD) tidak akan mengambil langkah hukum apapun atas pernyataan dari para petinggi Front Pembela Islam (FPI). Demokrat mengimbau FPI untuk melakukan pembenahan internal, Karena PD bukan penegek hukum bahkan sebaliknya, yakni partai yang sering melanggar hukum.


"Lebih baik jajaran FPI fokus pada upaya untuk pembenahan internal mereka, yang untuk kesekian kalinya menjadi sorotan gara-gara perilaku anarki anggotanya," kata Ketua DPP Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum, Didi Irawady Syamsuddin, yang tak berberbuat apapun terkait banyaknya korupsi yang dilakukan oleh anggota Partai Demokrat.

Menurut Didi, pernyataan-pernyataan keras FPI semata-mata sebagai upaya mengalihkan isu sehubungan desakan kuat publik untuk membubarkan ormas anarki, dengan modus menunggangi hingar bingar berita kasus M Nazaruddin. Pernyataan Didi ini justru sangat naif, sebab Kasus dengan korban M. Nazaruddin adalah fakta yang melibatkan  'Geng Partai Demokrat.

Didi mengimbau seluruh warga negara menjaga kehidupan damai yang telah ada sejak dahulu kala. Kehidupan damai yang telah merekatkan anak bangsa ini sejak lama.

"Yang telah diakui sebagai bangsa besar, bangsa yang religius, dengan keberagaman budaya yang bermartabat," kata anak dari Menkumham Amir Syamsuddin ini. Sayangnya pernyataan anak Samsudin ini dengan membutakan mata dan hati tentang adanya para maling durjana dan kehidupan yang penuh dengan penipuan dan kemaksiatan serta dukungan media yang tidak memihak kepada kebenaran yang bertentangan dengan aturan agama manapun yang ada di negeri ini.

Sebelumnya, kepada Eramuslim.com Ketua DPP FPI Munarman mencium ada aura balas dendam dari Partai Demokrat untuk membubarkan FPI. Kita ketahui bersama beberapa laskar FPI turut ikut aksi demo ke rumah Anas terkait korupsi. “Ini balas dendam,” tegasnya Rabu (15/02).

Terlebih menurut Munarman, Anas hampir saja dijadikan tersangka. Kondisi ini Demokrat makin terpojok. Karenanya, isu pembubaran FPI adalah skenario untuk mengalihkan isu di media massa.

Imbauan SBY agar FPI melakukan intropeksi diri karena ditolak masyarakat Kalteng juga ditanggapi oleh Munarman. Menurutnya pernyataan SBY tidak konsisten.

“Kalau dia (SBY- red.) membuat pernyatan seperti itu, seharusnya dia juga menjelaskan kenapa GKI Yasmin ditolak di Bogor. Kenapa Ahmadiyyah ditolak oleh Umat Islam di Indonesia, kenapa SBY sendiri juga ditolak oleh masyarakat Indonesia. Beginilah susahnya kalau punya presiden tapi pandir,” terangnya kepada Eramuslim.com.

Justru seharusnya SBY lah pihak yang harus mengintropeksi dirinya sendiri. “Malah seharusnya SBY yang mengintropeksi sendiri karena ditolak masyarakat, jangan menunjuk pada orang lain,” tegasnya.(emi/mnt)