Jurnalis Independen: Pernyataan Presiden SBY agar FPI melakukan intropeksi diri sebagai
buntut penolakan di Kalimantan Tengah mendapat tanggapan balik dari
Ketua DPP FPI, Munarman. Mantan Ketua YLBHI itu menilai pernyataan SBY
tidak konsisten
.
“Kalau dia membuat pernyatan seperti itu, seharusnya dia juga menjelaskan kenapa GKI Yasmin ditolak di Bogor. Kenapa Ahmadiyyah ditolak oleh Umat Islam di Indonesia,” terangnya kepada Eramuslim.com, Rabu (15/2).
Bahkan serharusnya SBY lah pihak yang harus mengintropeksi dirinya sendiri. “Malah seharusnya SBY yang mengintropeksi sendiri karena ditolak masyarakat, jangan nunjukin orang,” tegasnya.
Menurut Munarman, inilah implikasi jika Indonesia punya presiden tapi pandir, “Inilah susahnya punya presiden tapi pandir. Repot kita.”
Sebelumnya, Senin malam (13/2), SBY menyampaikan imbauannya agar tidak lagi terjadi aksi kekerasan di Tanah Air yang dipicu oleh tindakan ormas yang memprovokasi konflik. Presiden pun berharap agar aksi penolakan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah dapat dijadikan pelajaran. Sehingga, ormas dapat mengintrospeksi diri mengapa mendapatkan penolakan dari masyarakat.(emi/mnt)
.
“Kalau dia membuat pernyatan seperti itu, seharusnya dia juga menjelaskan kenapa GKI Yasmin ditolak di Bogor. Kenapa Ahmadiyyah ditolak oleh Umat Islam di Indonesia,” terangnya kepada Eramuslim.com, Rabu (15/2).
Bahkan serharusnya SBY lah pihak yang harus mengintropeksi dirinya sendiri. “Malah seharusnya SBY yang mengintropeksi sendiri karena ditolak masyarakat, jangan nunjukin orang,” tegasnya.
Menurut Munarman, inilah implikasi jika Indonesia punya presiden tapi pandir, “Inilah susahnya punya presiden tapi pandir. Repot kita.”
Sebelumnya, Senin malam (13/2), SBY menyampaikan imbauannya agar tidak lagi terjadi aksi kekerasan di Tanah Air yang dipicu oleh tindakan ormas yang memprovokasi konflik. Presiden pun berharap agar aksi penolakan Front Pembela Islam (FPI) di Kalimantan Tengah dapat dijadikan pelajaran. Sehingga, ormas dapat mengintrospeksi diri mengapa mendapatkan penolakan dari masyarakat.(emi/mnt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar