Jurnalis Independen: Islam (Ikhwanul Muslimin) mengukir sejarah baru di Mesir, setelah memenangi perebutan di parlemen. Ikhwanul Muslimin saat ini tengah merancang cetak biru untuk sebuah negara demokrasi parlementer yang akan membalikkan tradisi kepala negara Mesir yang kuat, setelah muncul sebagai kekuatan dominan politik negara di Mesir.
Rencana tersebut telah muncul sejak gerakan Islam itu mengambil bagian terbesar dari kursi di parlemen, yang memungkinkan untuk menantang para jenderal yang berkuasa di Mesir sejak penggulingan Hosni Mubarak Februari tahun lalu dalam sebuah pemberontakan rakyat.
Untuk saat ini Ikhwan berusaha menghindari perebutan kekuasaan dengan militer, mengatakan bahwa hal itu demi menjaga stabilitas politik, keamanan memperkuat kepercayaan yang luas bahwa keduanya memiliki saling pemahaman sehingga kepentingan mereka tidak bertabrakan.
Ikhwan sendiri telah memutuskan tidak memajukan calon presiden, tetapi bebas untuk menyebarkan kampanye akar rumputnya tanpa hambatan dalam pemilihan parlemen yang lalu dan memenangkan hampir setengah dari kursi yang ditawarkan di majelis rendah.
Tetapi di bawah rencana yang digariskan oleh para pejabat senior di gerakan Ikhwan, status presiden akan diturunkan menjadi peran seremonial dalam waktu empat tahun dan parlemen secara bertahap akan mengambil kendali pertahanan dan urusan luar negeri dari militer.
"Kami ingin sistem dimana perdana menteri dengan parlemen yang akan memilih kabinet," kata Muhammad Saad al-Katatni, sekretaris jenderal Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP) Ikhwan. Konstitusi yang sekarang memberikan kekuasaan presiden untuk memilih kabinetnya sendiri.
"Perdana menteri akan memiliki kekuasaan sebagian besar pemerintah, baik yang berkaitan dengan urusan internal dan asing. Dan kekuasaan presiden akan terbatas," tambahnya.
Niat Ikhwan untuk mengekang kekuasaan Presiden bisa menempatkan mereka pada jalur yang bertabrakan dengan militer.
Sumber-sumber militer mengatakan militer tidak akan tunduk kepada kontrol sipil, meskipun para jenderal bersikeras mereka tidak ingin berkuasa.
Banyak warga Mesir menduga bahwa militer, yang menyediakan penguasa Mesir selama enam dekade, ingin memegang kekuasaan dari balik layar.
"Militer tidak akan mengizinkan siapapun untuk ikut campur dalam urusan pertahanan," kata seorang yang dekat dengan militer.
"Presiden akan memastikan bahwa kepentingan tentara dan posisi di negara sipil tetap aman. Militer pada gilirannya akan kembali menunjuk presiden dalam mengelola urusan kedaulatan negara."(emi/mnt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar