"Hari ini kami buat kesepakatan kerja sama dengan otoritas kedua daerah," kata Dirut PT Pelindo II, Rj Lino, di Batam, Senin (30/1). Kesepakatan dibuat dengan pemerintah atau pengelola daerah, terutama terkait lahan dan perizinan.
Rencana pelabuhan baru di Batam, akan dibangun di Pulau Tanjung Sauh. Kesepakatan akan dibuat PT Pelindo dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam, nama baru untuk institusi yang dulu bernama Otorita Batam.
Kerja sama pengembangan Pelabuhan Panjang, Lampung, adalah kerja sama PT Pelindo II dengan Pemerintah Provinsi Lampung. Melibatkan serta Pemerintah Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
Sementara itu beberapa hari sebelumnya, Manajemen Pelindo III (Persero) didesak untuk mempercepat waktu bongkar muat sejumlah pengusaha. Pasalnya sampai sekarang, menurut penilaian Menteri BUMN, Dahlan Iskan, proses tersebut masih bertele-tele hingga membuat banyak kapal mengantre di beberapa pelabuhan di wilayah kerjanya.
"Selama ini, penyebab antrean adalah kapal maupun truk yang membawa beragam komoditas di sejumlah pelabuhan di antaranya kapal pengangkut beras Bulog, pupuk, dan semen," katanya saat ditemui dalam peresmian anak perusahaan Pelindo III, PT Pelindo Marine Service (PMS) di Surabaya, Jumat (27/1).
Ia mecontohkan, kapal pengangkut beras Bulog ketika melakukan bongkar muat sering menghabiskan waktu pengusaha lainnya sampai mempengaruhi perekonomian nasional menyusul arus logistik terhambat.
"Namun, kondisi tersebut tak sebanding dengan yang terjadi di kawasan Indonesia timur menyusul antreannya lebih parah atau bisa mencapai 10-15 hari," ujarnya.
Bahkan, ungkap dia, di kawasan Indonesia timur banyak kapal yang tidak beroperasi karena waktu bongkar muat kapal pembawa komoditas tersebut sangat lama.
"Syukur jika truk beras yang dimaksud segera datang, kalau tidak atau truk itu dapat kendala lain di jalan menyusul jarak tempuh menuju pelabuhan sangat jauh. Ini permasalahan yang wajib diantisipasi," katanya.
Untuk itu, imbau dia, Pelindo bisa mengambil peran lebih dalam mengatasi persoalan logistik nasional. Apalagi, saat ini Indonesia menempati peringkat ke-65 di dunia karena pemberlakuan biaya logistiknya yang sangat mahal.(rep/mnt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar