Itulah Partai Demokrat, awal mencuatnya kasus Wisma Atlet banyak mulut monyong membela bahwa kader partainya tidak melakukan korupsi yang menyengsarakan rakyat. Mestinya bila sekarang mereka terbukti melakukan tindak pidana itu, pembela seperti Ruhut, Marzuki dan lainnya juga turut dihukum sebab melindungi para tersangka di awal kasus mencuat.
Kini Demokrat menjadi sasaran tembak banyak pihak karena kadernya terlilit kasus korupsi, yang membuat rakyat bertambah melarat.
Sayangnya, Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat ini mengaku, belakangan ini terus menerima banyak keluhan kader, sementara keluhan masyarakat "diabaikannya".
"Saya minggu-minggu terakhir ini juga mendapatkan masukan dan saran dari jajaran Partai Demokrat dari tingkat pusat maupun Partai Demokrat di daerah," ujar SBY kepada wartawan di pendopo rumahnya di Kompleks Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (5/2/2012).
Dari sekian masukan kader, SBY mencantumkan ada sembilan poin yang harus dilakukan untuk kelanggengan Partai Demokrat ke depan. Salah satunya adalah perlu ada solusi atas masalah yang dihadapi partai dari ulah sekelompok kader yang melakukan dugaan korupsi.
"Saya diminta untuk membangkitkan semangat dari kader di Tanah Air atas pemberitaan media massa atau wacana politik yang berjalan sekarang ini," terang SBY, yang sebelumnya menerima kedatangan sembilan pendiri dan deklarator partai berlambang bintang mercy ini.
SBY menggelar konferensi pers menyikapi perkembangan dan dinamika partai, terutama menyikapi masalah yang dihadapi Partai Demokrat terkait keterlibatan beberapa kadernya dalam kasus dugaan korupsi.
Disisi lain, kolega partai mercy seperti Lingkaran Survey Indonesia (LSI) sibuk merilis hasil survey publik dan terus menjaga popularitas tuan SBY nya, terkait musibah besar yang kini dihadapi Partai Demokrat. Dari hasil ini, lima orang Demokrat yang dianggap 'biang keladi' merosotnya suara partai berlambang Bintang Mercy ini. Sekali lagi, sementara hati nurani rakyat yang sakit melihat uangnya dikorupsi terus diabaikan.
Survey LSI dilakukan pada 21 Januari hingga 2 Februari dengan menggunakan metode random sampling, jumlah responden 1200 dari seluruh wilayah Indonesia di 33 provinsi dengan margin of error plus minus, 2.9 persen.
Dalam survey, responden ditanya dari kelima tokoh yang disebut apakah terlibat dalam kasus Wisma Atlet Palembang, Sumatera Selatan. Nazaruddin diyakini terlibat atau menerima uang dalam kasus ini, direspon publik 52.1 persen. Anas Urbaningrum, 39.4 persen, Andi Mallarangeng 31.9 persen, Angelina Sondakh, 37.2 persen, dan Mirwan Amir sebesar 28.3 persen.
"Hanya butuh satu SBY untuk membuat Demokrat naik tahta di 2009. Tetapi, butuh lima orang, membuat Demokrat turun tahta di tahun 2012," kata peneliti LSI Barkah Pattimahu saat menggelar jumpa pers, Minggu (05/02/2012).
Pamor Presiden SBY juga ikut melorot. Awal bulan ini, tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan SBY merosot dibawah 50 persen. Turun naik pamor SBY memengaruhi naik turunnya dukungan atas Partai Demokrat.
"Pada survey Januari 2011, mereka yang puas dengan kinerja Presiden SBY masih 56.7 persen. Sementara pada survey Januari sampai Februari 2012, dari hasil survey, melorot hingga 48.3 persen," ujar Barkah.
Skandal korupsi Wisma Atlet, menurut respon publik yang disurvey mayoritas sebesar 70 persen yang mengakibatkan pamor Demokrat turun. Sementara 30 persen penyebabnya adalah pamor pemerintahan SBY yang makin melorot.
"Dan Demokrat terancam kembali ke khitahnya menjadi partai papan tengah seperti tahun 2004 dengan dukungan kurang dari 10 persen," ujar Barkah Pattimahu.
Sementara itu, Presiden SBY mulai bicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), 'badai' yang kini sedang melanda partainya. Tak lain, menyikapi atas beberapa kader yang diduga tersangkut masalah hukum yang kini sedang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selama ini, terungkap di media sejumlah nama yang terseret kasus Wisma Atlet Palembang, Sumatera Selatan. Terlebih pasca tertangkapnya mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin sebagai tersangka. Dalam beberapa kali kesempatan, Nazaruddin menuding mantan sahabatnya, Anas Urbaningrum layak untuk dijadikan tersangka.
Tak hanya Anas Urbaningrum, sejumlah nama lain juga disebut, Menpora Andi Mallarangeng, adiknya Choel Mallarangeng, Angelina Sondakh yang kini sudah dijadikan tersangka oleh KPK, Mahyudin, Ketua Komisi X DPR yang tak lain anggota Fraksi Demokrat di DPR. Yang lain, Mirwan Amir, salah satu unsur pimpinan Banggar DPR yang juga kerap disebut keterlibatannya.
SBY menegaskan, terkait para kader Demokrat yang disebut-sebut, menunggu keputusan hukum KPK yang saat ini sedang berjalan.
"Menyangkut sedang diprosesnya kader PD, saya percaya kepada KPK secara adil. Yang namanya akhir-akhir ini disebut-sebut di media massa, yang konon diduga melakukan tindak pidana korupsi, yang paling baik adalah, menunggu keputusan KPK. Itu keputusan sah dan adil," kata SBY saat berpidato disaksikan para pendiri Partai Demokrat di kediamannnya di Puri Cikeas, Jawa Barat, Minggu (5/2/2012).
"Saya menunggu sampai tuntasnya kasus hukum. Ada kegelisahan kader atas menurunnya suara Demokrat, Oleh karena itu, tak boleh pasif dan dibiarkan. Para petinggi Demokrat di daerah dapat melakukan penjelasan yang sebenar-benarnya, jangan pasif, jangan tiarap atas apa yang terjadi. Dengan demikian akan adil penilaian publik terhadap Demokrat," harap SBY.
Menurut SBY, proses hukumlah yang menentukan seseorang itu bersalah atau tidak.
Presiden SBY lupa, ketika menyebut dugaan tersangka, Presiden mengetahui dari media, namun ketika berbicara hukum, dirinya hanya mengandalkan KPK. Padahal KPK bergerak karena "risih" oleh pemberitaan dari berbagai media di negeri ini yang menuntut agar KPK berani membongkar, menangkap dan harusnya sekaligus mengadili para tersangka maling uang rakyat itu. Sebab jika instansi lain yang mengadili, hukum bisa diperjualbelikan, itulah harapan SBY yang tersirat dari ketidak ikhlasannya kadernya di KPK kan.(tri/mnt)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar