Menimbang :
a. bahwa pembangunan nasional harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan
rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan
bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
b. bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan
yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup
orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga
pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat;
c. bahwa kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam
memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang
meningkat dan berkelanjutan;
d. bahwa Undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban
Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, dan Undang-undang Nomor 8
Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi;
e. bahwa dengan tetap mempertimbangkan perkembangan nasional maupun internasional
dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan minyak
dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang
mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian
lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peranan nasional;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf
c, huruf d, dan huruf e tersebut di atas serta untuk memberikan landasan hukum bagi
langkah-langkah pembaruan dan penataan atas penyelenggaraan pengusahaan minyak
dan gas bumi, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1); Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 33 ayat (2) dan ayatUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
2 of 22 27/04/2008 11:59 AM
(3) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua
Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/MPR/1998
tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan
Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan
Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
1. Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau
ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk
batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari
kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
2. Gas Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan
dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan
Minyak dan Gas Bumi;
3. Minyak dan Gas Bumi adalah Minyak Bumi dan Gas Bumi;
4. Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak
Bumi;
5. Kuasa Pertambangan adalah wewenang yang diberikan Negara kepada Pemerintah
untuk menyelenggarakan kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi;
6. Survei Umum adalah kegiatan lapangan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan
penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi untuk
memperkirakan letak dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi di luar Wilayah
Kerja;
7. Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada
kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi;
8. Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi
geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas BumiUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
3 of 22 27/04/2008 11:59 AM
di Wilayah Kerja yang ditentukan;
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak dan
Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan
penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan
pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak dan Gas Bumi di lapangan serta
kegiatan lain yang mendukungnya;
10. Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada
kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga;
11. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi
mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak
termasuk pengolahan lapangan;
12. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil
olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk
pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
13. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan
pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
14. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil
olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;
15. Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia adalah seluruh wilayah daratan, perairan, dan
landas kontinen Indonesia;
16. Wilayah Kerja adalah daerah tertentu di dalam Wilayah Hukum Pertambangan
Indonesia untuk pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi;
17. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha
bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
18. Bentuk Usaha Tetap adalah badan usaha yang didirikan dan berbadan hukum di luar
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan di wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan wajib mematuhi peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia;
19. Kontrak Kerja Sama adalah Kontrak Bagi Hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain
dalam kegiatan Eksplorasi dan Eksploitasi yang lebih menguntungkan Negara dan
hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
20. Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan
Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh
keuntungan dan/atau laba;
21. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara Kesatuan
Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri;
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain
sebagai Badan Eksekutif Daerah; UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
4 of 22 27/04/2008 11:59 AM
23. Badan Pelaksana adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengendalian
Kegiatan Usaha Hulu di bidang Minyak dan Gas Bumi;
24. Badan Pengatur adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas
Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir;
25. Menteri adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi.
BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam Undang-undang ini
berasaskan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan,
kemakmuran bersama dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, dan kepastian
hukum serta berwawasan lingkungan.
Pasal 3
Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi bertujuan :
a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha Eksplorasi dan
Eksploitasi secara berdaya guna, berhasil guna, serta berdaya saing tinggi dan
berkelanjutan atas Minyak dan Gas Bumi milik negara yang strategis dan tidak
terbarukan melalui mekanisme yang terbuka dan transparan;
b. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian usaha Pengolahan, Pengangkutan,
Penyimpanan, dan Niaga secara akuntabel yang diselenggarakan melalui mekanisme
persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan;
c. menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik sebagai
sumber energi maupun sebagai bahan baku, untuk kebutuhan dalam negeri;
d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional untuk lebih mampu
bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
e. meningkatkan pendapatan negara untuk memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya
bagi perekonomian nasional dan mengembangkan serta memperkuat posisi industri dan
perdagangan Indonesia;
f. menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang
adil dan merata, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.
BAB III
PENGUASAAN DAN PENGUSAHAAN
Pasal 4UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
5 of 22 27/04/2008 11:59 AM
(1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung
di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang
dikuasai oleh negara.
(2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh
Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.
(3) Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan membentuk Badan Pelaksana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 23.
Pasal 5
Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas :
1. Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup :
a. Eksplorasi;
b. Eksploitasi.
2. Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup :
a. Pengolahan;
b. Pengangkutan;
c. Penyimpanan;
d. Niaga.
Pasal 6
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan dan
dikendalikan melalui Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 19.
(2) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit memuat
persyaratan :
a. kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan Pemerintah sampai pada titik
penyerahan;
b. pengendalian manajemen operasi berada pada Badan Pelaksana;
c. modal dan risiko seluruhnya ditanggung Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap.
Pasal 7
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 dilaksanakan dengan
Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 20.
(2) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2 diselenggarakan melalui
mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.
Pasal 8
(1) Pemerintah memberikan prioritas terhadap pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalamUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
6 of 22 27/04/2008 11:59 AM
negeri dan bertugas menyediakan cadangan strategis Minyak Bumi guna mendukung
penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
(2) Pemerintah wajib menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar
Minyak yang merupakan komoditas vital dan menguasai hajat hidup orang banyak di seluruh
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(3) Kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang menyangkut kepentingan
umum, pengusahaannya diatur agar pemanfaatannya terbuka bagi semua pemakai.
(4) Pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan
Pengatur.
Pasal 9
(1) Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka
1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
a. badan usaha milik negara;
b. badan usaha milik daerah;
c. koperasi; usaha kecil;
d. badan usaha swasta.
(2) Bentuk Usaha Tetap hanya dapat melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu.
Pasal 10
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang
melakukan Kegiatan Usaha Hilir.
(2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha
Hulu.
BAB IV
KEGIATAN USAHA HULU
Pasal 11
(1) Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap berdasarkan Kontrak Kerja Sama dengan Badan
Pelaksana.
(2) Setiap Kontrak Kerja Sama yang sudah ditandatangani harus diberitahukan secara tertulis
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
(3) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit
ketentuan-ketentuan pokok yaitu :UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
7 of 22 27/04/2008 11:59 AM
a. penerimaan negara;
b. Wilayah Kerja dan pengembaliannya;
c. kewajiban pengeluaran dana;
d. perpindahan kepemilikan hasil produksi atas Minyak dan Gas Bumi;
e. jangka waktu dan kondisi perpanjangan kontrak;
f. penyelesaian perselisihan;
g. kewajiban pemasokan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri;
h. berakhirnya kontrak;
i. kewajiban pascaoperasi pertambangan;
j. keselamatan dan kesehatan kerja;
k. pengelolaan lingkungan hidup;
l. pengalihan hak dan kewajiban;
m. pelaporan yang diperlukan;
n. rencana pengembangan lapangan;
o. pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
p. pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan hak-hak masyarakat adat;
q. pengutamaan penggunaan tenaga kerja Indonesia.
Pasal 12
(1) Wilayah Kerja yang akan ditawarkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah.
(2) Penawaran Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri.
(3) Menteri menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi wewenang
melakukan kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah Kerja sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2).
Pasal 13
(1) Kepada setiap Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hanya diberikan 1 (satu) Wilayah
Kerja.
(2) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap mengusahakan beberapa Wilayah Kerja,
harus dibentuk badan hukum yang terpisah untuk setiap Wilayah Kerja.
Pasal 14
(1) Jangka waktu Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1)UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
8 of 22 27/04/2008 11:59 AM
dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dapat mengajukan perpanjangan jangka waktu
Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) tahun.
Pasal 15
(1) Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas jangka
waktu Eksplorasi dan jangka waktu Eksploitasi.
(2) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan 6 (enam)
tahun dan dapat diperpanjang hanya 1 (satu) kali periode yang dilaksanakan paling lama 4
(empat) tahun.
Pasal 16
Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib mengembalikan sebagian Wilayah Kerjanya secara
bertahap atau seluruhnya kepada Menteri.
Pasal 17
Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang telah mendapatkan persetujuan
pengembangan lapangan yang pertama dalam suatu Wilayah Kerja tidak melaksanakan
kegiatannya dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berakhirnya jangka waktu
Eksplorasi wajib mengembalikan seluruh Wilayah Kerjanya kepada Menteri.
Pasal 18
Pedoman, tata cara, dan syarat-syarat mengenai Kontrak Kerja Sama, penetapan dan penawaran
Wilayah Kerja, perubahan dan perpanjangan Kontrak Kerja Sama, serta pengembalian Wilayah
Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan
Pasal 17 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 19
(1) Untuk menunjang penyiapan Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1),
dilakukan Survei Umum yang dilaksanakan oleh atau dengan izin Pemerintah.
(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 20
(1) Data yang diperoleh dari Survei Umum dan/atau Eksplorasi dan Eksploitasi adalah milik
negara yang dikuasai oleh Pemerintah.
(2) Data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah Kerjanya dapat
digunakan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dimaksud selama jangka waktu Kontrak
Kerja Sama.
(3) Apabila Kontrak Kerja Sama berakhir, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib
menyerahkan seluruh data yang diperoleh selama masa Kontrak Kerja Sama kepada Menteri
melalui Badan Pelaksana.
(4) Kerahasiaan data yang diperoleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap di Wilayah KerjaUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
9 of 22 27/04/2008 11:59 AM
berlaku selama jangka waktu yang ditentukan.
(5) Pemerintah mengatur, mengelola, dan memanfaatkan data sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) untuk merencanakan penyiapan pembukaan Wilayah Kerja.
(6) Pelaksanaan ketentuan mengenai kepemilikan, jangka waktu penggunaan, kerahasiaan,
pengelolaan, dan pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3),
ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 21
(1) Rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan diproduksikan dalam suatu
Wilayah Kerja wajib mendapatkan persetujuan Menteri berdasarkan pertimbangan dari Badan
Pelaksana dan setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Daerah Provinsi yang bersangkutan.
(2) Dalam mengembangkan dan memproduksi lapangan Minyak dan Gas Bumi, Badan Usaha
atau Bentuk Usaha Tetap wajib melakukan optimasi dan melaksanakannya sesuai dengan
kaidah keteknikan yang baik.
(3) Ketentuan mengenai pengembangan lapangan, pemroduksian cadangan Minyak dan Gas
Bumi, dan ketentuan mengenai kaidah keteknikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 22
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh
lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi
kebutuhan dalam negeri.
(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
BAB V
KEGIATAN USAHA HILIR
Pasal 23
(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan
oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
(2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha
Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas :
a. Izin Usaha Pengolahan;
b. Izin Usaha Pengangkutan;
c. Izin Usaha Penyimpanan;
d. Izin Usaha Niaga.
(3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
10 of 22 27/04/2008 11:59 AM
Pasal 24
(1) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 paling sedikit memuat :
a. nama penyelenggara;
b. jenis usaha yang diberikan;
c. kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan;
d. syarat-syarat teknis.
(2) Setiap Izin Usaha yang telah diberikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat
digunakan sesuai dengan peruntukannya.
Pasal 25
(1) Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, menangguhkan kegiatan, membekukan
kegiatan, atau mencabut Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 berdasarkan :
a. pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam Izin Usaha;
b. pengulangan pelanggaran atas persyaratan Izin Usaha;
c. tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang ini.
(2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
Pemerintah terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada
Badan Usaha untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan
persyaratan yang ditetapkan.
Pasal 26
Terhadap kegiatan pengolahan lapangan, pengangkutan, penyimpanan, dan penjualan hasil
produksi sendiri sebagai kelanjutan dari Eksplorasi dan Eksploitasi yang dilakukan Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak diperlukan Izin Usaha tersendiri sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 23.
Pasal 27
(1) Menteri menetapkan rencana induk jaringan transmisi dan distribusi gas bumi nasional.
(2) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui jaringan pipa
hanya dapat diberikan ruas Pengangkutan tertentu.
(3) Terhadap Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi melalui jaringan pipa hanya
dapat diberikan wilayah Niaga tertentu.
Pasal 28
(1) Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh
Pemerintah.
(2) Harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persainganUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
11 of 22 27/04/2008 11:59 AM
usaha yang sehat dan wajar.
(3) Pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak mengurangi
tanggung jawab sosial Pemerintah terhadap golongan masyarakat tertentu.
Pasal 29
(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah
terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat
dimanfaatkan bersama pihak lain.
(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan
Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis.
Pasal 30
Ketentuan mengenai usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VI
PENERIMAAN NEGARA
Pasal 31
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hulu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) wajib membayar penerimaan negara yang
berupa pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
(2) Penerimaan negara yang berupa pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. pajak-pajak;
b. bea masuk, dan pungutan lain atas impor dan cukai;
c. pajak daerah dan retribusi daerah.
(3) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
a. bagian negara;
b. pungutan negara yang berupa iuran tetap dan iuran Eksplorasi dan Eksploitasi;
c. bonus-bonus.
(4) Dalam Kontrak Kerja Sama ditentukan bahwa kewajiban membayar pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan :
a. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat
Kontrak Kerja Sama ditandatangani; atau
b. ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku.UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
12 of 22 27/04/2008 11:59 AM
(5) Ketentuan mengenai penetapan besarnya bagian negara, pungutan negara, dan bonus
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), serta tata cara penyetorannya diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Pemerintah.
(6) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan
penerimaan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang pembagiannya ditetapkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 32
Badan Usaha yang melaksanakan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
wajib membayar pajak, bea masuk dan pungutan lain atas impor, cukai, pajak daerah dan
retribusi daerah, serta kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
BAB VII
HUBUNGAN KEGIATAN USAHA MINYAK DAN
GAS BUMI DENGAN HAK ATAS TANAH
Pasal 33
(1) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan
di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia.
(2) Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.
(3) Kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi tidak dapat dilaksanakan pada :
a. tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana
umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;
b. lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah di sekitarnya;
c. bangunan bersejarah dan simbol-simbol negara;
d. bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah pekarangan sekitarnya, kecuali
dengan izin dari instansi Pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang
berkaitan dengan hal tersebut.
(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang bermaksud melaksanakan kegiatannya dapat
memindahkan bangunan, tempat umum, sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud
dalam ayat (3) huruf a dan huruf b setelah terlebih dahulu memperoleh izin dari instansi
Pemerintah yang berwenang.
Pasal 34
(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap akan menggunakan bidang-bidang tanah
hak atau tanah negara di dalam Wilayah Kerjanya, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang
bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemegang hak atau
pemakai tanah di atas tanah negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
13 of 22 27/04/2008 11:59 AM
yang berlaku.
(2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan
mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk
penggantian lain kepada pemegang hak atau pemakai tanah di atas tanah negara.
Pasal 35
Pemegang hak atas tanah diwajibkan mengizinkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap
untuk melaksanakan Eksplorasi dan Eksploitasi di atas tanah yang bersangkutan, apabila :
a. sebelum kegiatan dimulai, terlebih dahulu memperlihatkan Kontrak Kerja Sama atau
salinannya yang sah, serta memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan
dilakukan;
b. dilakukan terlebih dahulu penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh
pemegang hak atas tanah atau pemakai tanah di atas tanah negara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34.
Pasal 36
(1) Dalam hal Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap telah diberikan Wilayah Kerja, maka
terhadap bidang-bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk kegiatan usaha Minyak dan
Gas Bumi dan areal pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
(2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi areal
yang luas di atas tanah negara, maka bagian-bagian tanah yang tidak digunakan untuk kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi, dapat diberikan kepada pihak lain oleh menteri yang tugas dan
tanggung jawabnya meliputi bidang agraria atau pertanahan dengan mengutamakan
masyarakat setempat setelah mendapat rekomendasi dari Menteri.
Pasal 37
Ketentuan mengenai tata cara penyelesaian penggunaan tanah hak atau tanah negara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 38
Pembinaan terhadap kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dilakukan oleh Pemerintah.
Pasal 39
(1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :
a. penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. penetapan kebijakan mengenai kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi berdasarkan
cadangan dan potensi sumber daya Minyak dan Gas Bumi yang dimiliki, kemampuanUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
14 of 22 27/04/2008 11:59 AM
produksi, kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dalam negeri, penguasaan
teknologi, aspek lingkungan dan pelestarian lingkungan hidup, kemampuan nasional,
dan kebijakan pembangunan.
(2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara cermat,
transparan, dan adil terhadap pelaksanaan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
Pasal 40
(1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin standar dan mutu yang berlaku sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menerapkan kaidah
keteknikan yang baik.
(2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta
pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban
untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas
terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.
(4) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja
setempat, barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara
transparan dan bersaing.
(5) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melaksanakan kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ikut bertanggung jawab dalam mengembangkan
lingkungan dan masyarakat setempat .
(6) Ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 41
(1) Tanggung jawab kegiatan pengawasan atas pekerjaan dan pelaksanaan kegiatan usaha
Minyak dan Gas Bumi terhadap ditaatinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku berada pada departemen yang bidang tugas dan kewenangannya meliputi kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi dan departemen lain yang terkait.
(2) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu berdasarkan Kontrak Kerja Sama
dilaksanakan oleh Badan Pelaksana.
(3) Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan
oleh Badan Pengatur.
Pasal 42
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) meliputi :UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
15 of 22 27/04/2008 11:59 AM
a. konservasi sumber daya dan cadangan Minyak dan Gas Bumi;
b. pengelolaan data Minyak dan Gas Bumi;
c. penerapan kaidah keteknikan yang baik;
d. jenis dan mutu hasil olahan Minyak dan Gas Bumi;
e. alokasi dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan bahan baku;
f. keselamatan dan kesehatan kerja;
g. pengelolaan lingkungan hidup;
h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun
dalam negeri;
i. penggunaan tenaga kerja asing;
j. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
k. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
l. l. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi;
m. kegiatan-kegiatan lain di bidang kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi sepanjang
menyangkut kepentingan umum.
Pasal 43
Ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Pasal
39, Pasal 41, dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB IX
BADAN PELAKSANA DAN BADAN PENGATUR
Pasal 44
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dilaksanakan oleh Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (3).
(2) Fungsi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengawasan
terhadap Kegiatan Usaha Hulu agar pengambilan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi
milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk
sebesar-besar kemakmuran rakyat.
(3) Tugas Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
a. memberikan pertimbangan kepada Menteri atas kebijaksanaannya dalam hal penyiapan
dan penawaran Wilayah Kerja serta Kontrak Kerja Sama;
b. melaksanakan penandatanganan Kontrak Kerja Sama; UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
16 of 22 27/04/2008 11:59 AM
c. mengkaji dan menyampaikan rencana pengembangan lapangan yang pertama kali akan
diproduksikan dalam suatu Wilayah Kerja kepada Menteri untuk mendapatkan
persetujuan;
d. memberikan persetujuan rencana pengembangan lapangan selain sebagaimana
dimaksud dalam huruf c;
e. memberikan persetujuan rencana kerja dan anggaran;
f. melaksanakan monitoring dan melaporkan kepada Menteri mengenai pelaksanaan
Kontrak Kerja Sama;
g. menunjuk penjual Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi bagian negara yang dapat
memberikan keuntungan sebesar-besarnya bagi negara.
Pasal 45
(1) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) merupakan badan hukum
milik negara.
(2) Badan Pelaksana terdiri atas unsur pimpinan, tenaga ahli, tenaga teknis, dan tenaga
administratif.
(3) Kepala Badan Pelaksana diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi
dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan dalam melaksanakan tugasnya
bertanggung jawab kepada Presiden.
Pasal 46
(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak
dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).
(2) Fungsi Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pengaturan agar
ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi yang ditetapkan Pemerintah
dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta meningkatkan
pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
(3) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengaturan dan
penetapan mengenai :
a. ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak;
b. cadangan Bahan Bakar Minyak nasional;
c. pemanfaatan fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak;
d. tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
e. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil;
f. pengusahaan transmisi dan distribusi Gas Bumi.
(4) Tugas Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup juga tugas
pengawasan dalam bidang-bidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
17 of 22 27/04/2008 11:59 AM
Pasal 47
(1) Struktur Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) terdiri atas komite
dan bidang.
(2) Komite sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap
anggota dan 8 (delapan) orang anggota, yang berasal dari tenaga profesional.
(3) Ketua dan anggota Komite Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat
dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
(4) Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) bertanggung jawab kepada
Presiden.
(5) Pembentukan Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ditetapkan
dengan Keputusan Presiden.
Pasal 48
(1) Anggaran biaya operasional Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
didasarkan pada imbalan (fee) dari Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
(2) Anggaran biaya operasional Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46
didasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan iuran dari Badan Usaha yang
diaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 49
Ketentuan mengenai struktur organisasi, status, fungsi, tugas, personalia, wewenang dan
tanggung jawab serta mekanisme kerja Badan Pelaksana dan Badan Pengatur sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
BAB X
PENYIDIKAN
Pasal 50
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk
melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima
berkenaan dengan tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi; UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
18 of 22 27/04/2008 11:59 AM
c. Minyak dan Gas Bumi;
d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak
pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi
dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan
tindak pidana;
f. menyegel dan/atau menyita alat kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang digunakan
untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan
perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi;
h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas
Bumi.
(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam
hal peristiwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti
dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
(5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB XI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 51
(1) Setiap orang yang melakukan Survei Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1)
tanpa hak dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling
tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
(2) Setiap orang yang mengirim atau menyerahkan atau memindahtangankan data sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 tanpa hak dalam bentuk apa pun dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 52
Setiap orang yang melakukan Eksplorasi dan/atau Eksploitasi tanpa mempunyai Kontrak Kerja
Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 53
Setiap orang yang melakukan :
a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggiUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
19 of 22 27/04/2008 11:59 AM
Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi
Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi
Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp30.000.000.000,00
(tiga puluh miliar rupiah).
Pasal 54
Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil
olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 55
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang
disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).
Pasal 56
(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini dilakukan oleh atau atas
nama Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, tuntutan dan pidana dikenakan terhadap Badan
Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dan/atau pengurusnya.
(2) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap, pidana
yang dijatuhkan kepada Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tersebut adalah pidana denda,
dengan ketentuan paling tinggi pidana denda ditambah sepertiganya.
Pasal 57
(1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 adalah pelanggaran.
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, dan Pasal 55
adalah kejahatan.
Pasal 58
Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Bab ini, sebagai pidana tambahan
adalah pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau yang diperoleh
dari tindak pidana dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.
BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 59
Pada saat Undang-undang ini berlaku :UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
20 of 22 27/04/2008 11:59 AM
a. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pelaksana;
b. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dibentuk Badan Pengatur.
Pasal 60
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, Pertamina dialihkan bentuknya menjadi
Perusahaan Perseroan (Persero) dengan Peraturan Pemerintah;
b. selama Persero sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum terbentuk, Pertamina yang
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun
1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) wajib melaksanakan kegiatan
usaha Minyak dan Gas Bumi serta mengatur dan mengelola kekayaan, pegawai dan hal
penting lainnya yang diperlukan;
c. saat terbentuknya Persero yang baru, kewajiban Pertamina sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, dialihkan kepada Persero yang bersangkutan.
Pasal 61
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. Pertamina tetap melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan
pengusahaan kontraktor Eksplorasi dan Eksploitasi termasuk Kontraktor Kontrak Bagi
Hasil sampai terbentuknya Badan Pelaksana;
b. pada saat terbentuknya Persero sebagai pengganti Pertamina, badan usaha milik negara
tersebut wajib mengadakan Kontrak Kerja Sama dengan Badan Pelaksana untuk
melanjutkan Eksplorasi dan Eksploitasi pada bekas Wilayah Kuasa Pertambangan
Pertamina dan dianggap telah mendapatkan Izin Usaha yang diperlukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 untuk usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan
Niaga.
Pasal 62
Pada saat Undang-undang ini berlaku Pertamina tetap melaksanakan tugas penyediaan dan
pelayanan Bahan Bakar Minyak untuk keperluan dalam negeri sampai jangka waktu paling
lama 4 (empat) tahun.
Pasal 63
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, semua hak, kewajiban, dan akibat yang timbul
dari Kontrak Bagi Hasil (Production Sharing Contract) antara Pertamina dan pihak lain
beralih kepada Badan Pelaksana;
b. dengan terbentuknya Badan Pelaksana, kontrak lain yang berkaitan dengan kontrak
sebagaimana tersebut pada huruf a antara Pertamina dan pihak lain beralih kepada
Badan Pelaksana;
c. semua kontrak sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dinyatakan tetapUNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
21 of 22 27/04/2008 11:59 AM
berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak yang bersangkutan;
d. hak, kewajiban, dan akibat yang timbul dari kontrak, perjanjian atau perikatan selain
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tetap dilaksanakan oleh Pertamina
sampai dengan terbentuknya Persero yang didirikan untuk itu dan beralih kepada
Persero tersebut;
e. pelaksanaan perundingan atau negosiasi antara Pertamina dan pihak lain dalam rangka
kerja sama Eksplorasi dan Eksploitasi beralih pelaksanaannya kepada Menteri.
Pasal 64
Pada saat Undang-undang ini berlaku :
a. badan usaha milik negara, selain Pertamina, yang mempunyai kegiatan usaha Minyak
dan Gas Bumi dianggap telah mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 23;
b. pelaksanaan pembangunan yang pada saat Undang-undang ini berlaku sedang
dilakukan badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada huruf a tetap
dilaksanakan oleh badan usaha milik negara yang bersangkutan;
c. dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun, badan usaha milik negara sebagaimana
dimaksud pada huruf a wajib membentuk Badan Usaha yang didirikan untuk kegiatan
usahanya sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini;
d. kontrak atau perjanjian antara badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan pihak lain tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu kontrak atau
perjanjian yang bersangkutan.
BAB XIII
KETENTUAN LAIN
Pasal 65
Kegiatan usaha atas minyak atau gas selain yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 2
sepanjang belum atau tidak diatur dalam Undang-undang lain, diberlakukan ketentuan
Undang-undang ini.
BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 66
(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku :
a. Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas
Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor
2070);
b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Kewajiban Perusahaan Minyak
Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 80,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2505);UNDANG http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/2001/22TAHUN2001UU.htm
22 of 22 27/04/2008 11:59 AM
c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan
Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2971) berikut segala perubahannya, terakhir diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3045).
(2) Segala peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 tentang
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2070) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2971) dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak
bertentangan atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan Undang-undang ini.
Pasal 67
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Nopember 2001
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2001 NOMOR 136
Penjelasan
Tidak ada komentar:
Posting Komentar