Ketua MPR Zulkifli Hasan Gusar, Mendengar Isu Penggagalan Pelantikan Jokowi-JK

Jurnalis Independen: Dari Sicom Menantu Amien Rais, Zulkifli Hasan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Periode 2014- 2019 merasa gusar dengan adanya isu penggagalan Pelantikan Joko Widodo – Jusuf Kalla (Jokowi-JK) yang berkembang di masyarakat Indonesia. Lantaran itu, Ketua MPR dukungan Koalisi Merah Putih (KMP) merasa perlu meminta pertolongan kepada “induk semangnya” yang menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin.

Kegusaran itu membuat pimpinan MPR menyambangi sekretariat Muhammadiyah. Agendanya mereka meminta Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin hadir dalam agenda pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.


“Agenda kita ke sini untuk menyampaikan undangan pelantikan presiden terpilih. Kami harapkan kehadiran Pak Din Syamsudin ke acara pelantikan,” kata Ketua MPR Zulkifli Hasan di sekretariat Muhammadiyah, Jl Menteng Raya Jakarta, Jumat (17/10).

Zulkifli sempat mengungkapkan banyak isu yang beredar setelah dirinya terpilih menjadi ketua MPR. Saat itu berkembang isu dari penggagalan pelantikan presiden sampai dekrit presiden akibat kekosongan kekuasaan.

“Setelah terpilih jadi pimpinan MPR banyak sekali isu yang tajam-tajam. Ada isu penjegalan dalam pelantikan presiden dan kemudian ujungnya kevakuman kekuasaan lalu muncul dekrit,” terang dia.

Masih menurutnya, Pimpinan MPR memastikan semua tokoh bangsa yang diundang akan hadir guna ikut mendinginkan suasana politik Indonesia. Pelantikan presiden 20 oktober pun akan menjadi momentum
persatuan bangsa setelah bersaing dalam pilpres 2014.

“Kita mengundang semua komponen bangsa dan alhamdulillah bersedia hadir semua. Kita berharap pelantikan presiden menjadi momentum persatuan untuk merah putih menuju Indonesia hebat,” pungkas dia.

Elemen Panji Nusantara Minta Tunda Pelantikan Presiden JokowiBisa dipastikan, jika kegusaran Ketua Umum MPR Zulkifli Hasan, salah satunya mendengar penolakan Elemen Panji Nusantara yang bermarkas di Surabaya melakukan demo penolakan pelantikan Presiden Terpilih hasil pilpres 9 Juli 2014 Jokowi-JK, di Makodam V Brawijaya.

Pelantikan presiden terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla tinggal hitungan hari, namun masih ada sebagian elemen masyarakat yang meminta pelantikan ditunda.

Mereka adalah  massa yang tergabung dalam Majelis Kebangsaan Jiwa Nusantara (Panji Nusantara).
Massa dengan memakai kaos hitam hitam ini berunjuk rasa di depan Makodam V Brawijaya, Jumat (17/10/2014).

Dengan penjagaan aparat gabungan TNI - Polri, massa  menyampaikan aspirasi di lapangan sisi Selatan Makodam.

" Kami sebagai elemen bangsa Indonesia meminta kepada yang terhormat MPR RI, untuk menunda sidang pelantikan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla," teriak seorang pengunjuk rasa.

Sejumlah alasan penundaan pelantikan Presiden ini  dikemukakan oleh elemen Panji Nusantara.

Di antaranya terkait adanya isu proposal Jokowi, yang diduga sebagai bentuk komitmen Jokowi kepada rakyat Papua yang memperbolehkan Papua mengadakan referendum dan keluar dari NKRI.

"Kami meminta kepada TNI untuk menjaga NKRI, NKRI harga mati," kata M Zahdi, korlap Panji Nusantara.

Menurutnya, adanya isu tersebut membuat masyarakat resah, pihaknya tidak ingin NKRI menjadi pecah. "NKRI adalah harga mati," teriak orator.

Usai berorasi perwakilan Panji Nusantara memberikan pernyataan sikap kepada perwakilan TNI yang diterima Kapendam V Brawijaya Kolonel (Arh) Totok Sugiarto.