"Jokowi pasti akan kesulitan untuk meluluskan sejumlah rancangan undang-undang dari pemerintah, karena tentu akan dapatkan gangguan di Senayan. Kemudian akan kesulitan kalau membuat kebijakan-kebijakan strategis," papar Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (2/10).
Kesulitan yang paling terasa adalah ketika Jokowi akan mengajukan usulan calon Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Apalagi, kedua jabatan strategis tersebut wajib melalui uji kelayakan yang dilakukan DPR.
Dalam proses yang terjadi selama ini, calon-calon Panglima TNI maupun Kapolri diajukan oleh Mabes TNI maupun Mabes Polri kepada presiden. Kepala negara pun diwajibkan memilih salah satu dari beberapa calon yang diajukan, kemudian nama tersebut diserahkan melalui DPR untuk diuji.
"Tentu calon yang diusulkan pemerintah bisa saja tidak disetujui dewan," ucapnya singkat.
Meski berdampak negatif bagi pemerintah, namun pola pembelahan politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih memiliki warna baru dalam peta politik di Tanah Air. Salah satunya meningkatnya kontrol DPR terhadap pemerintah yang lebih kuat dibanding pemerintahan sebelumnya.
"Kontrol dan kritikan, hingga gangguannya akan semakin kuat dibanding masa sebelumnya. Pada tahap yang sangat ekstrem misalnya, usulan hak DPR seperti angket, interpelasi dan menyatakan pendapat akan banyak dari sebelumnya," pungkasnya.
DPR juga dinilai akan ganjal Panglima & Kapolri pilihan Jokowi
Reporter : Yulistyo Pratomo | Kamis, 2 Oktober 2014 12:48
40
Share
5
Tweet
36
Google+
KIRIM
DPR juga dinilai akan ganjal Panglima & Kapolri pilihan Jokowi
Jokowi dan Ahok bergandengan tangan. ©2014 merdeka.com/fikri faqih
Figure terkait
Joko Widodo
Berita Joko Widodo
Berita Terkait
Kalah 4 kali, pengamat sebut PDIP jangan jumawa jadi pemenang
Kalah 4 kali, pengamat sebut PDIP jangan jumawa jadi pemenang
Ini sosok Setya Novanto di mata Ahok
Skor kubu Prabowo Vs Jokowi: 4-1
Merdeka.com - Akademisi Ilmu Politik Universitas Paramadina Arya Fernandez memperkirakan, keberhasilan Koalisi Merah Putih (KMP) menduduki kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan berdampak langsung pada pemerintahan Joko Widodo. Salah satunya adalah mengganjal kebijakan-kebijakan strategis pemerintah.
"Jokowi pasti akan kesulitan untuk meluluskan sejumlah rancangan undang-undang dari pemerintah, karena tentu akan dapatkan gangguan di Senayan. Kemudian akan kesulitan kalau membuat kebijakan-kebijakan strategis," papar Arya saat berbincang dengan merdeka.com, Kamis (2/10).
Kesulitan yang paling terasa adalah ketika Jokowi akan mengajukan usulan calon Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Apalagi, kedua jabatan strategis tersebut wajib melalui uji kelayakan yang dilakukan DPR.
Dalam proses yang terjadi selama ini, calon-calon Panglima TNI maupun Kapolri diajukan oleh Mabes TNI maupun Mabes Polri kepada presiden. Kepala negara pun diwajibkan memilih salah satu dari beberapa calon yang diajukan, kemudian nama tersebut diserahkan melalui DPR untuk diuji.
"Tentu calon yang diusulkan pemerintah bisa saja tidak disetujui dewan," ucapnya singkat.
Meski berdampak negatif bagi pemerintah, namun pola pembelahan politik yang dilakukan Koalisi Merah Putih memiliki warna baru dalam peta politik di Tanah Air. Salah satunya meningkatnya kontrol DPR terhadap pemerintah yang lebih kuat dibanding pemerintahan sebelumnya.
"Kontrol dan kritikan, hingga gangguannya akan semakin kuat dibanding masa sebelumnya. Pada tahap yang sangat ekstrem misalnya, usulan hak DPR seperti angket, interpelasi dan menyatakan pendapat akan banyak dari sebelumnya," pungkasnya.
Jokowi sudah duga Koalisi Merah Putih bakal kuasai pimpinan DPR
Setelah melalui proses yang alot paket pimpinan DPR akhirnya disetujui. Kader Partai Golkar Setya Novanto menjadi ketua DPR.
Namun terpilihnya Setya bukan perkara mudah. Sebab sempat terjadi perdebatan hebat antara parpol yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dengan parpol koalisi pendukung Jokowi-JK.
Presiden terpilih periode 2014-2019, Joko Widodo (Jokowi) sudah menduga paket pimpinan DPR akan dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Sebab Jokowi menilai kondisi politik saat ini tidak stabil.
"Nggak kaget. Tiap menit (situasi politik) bisa berubah. Sudah saya sampaikan. Bagus-bagus saja, terus mau diapain?" kata Jokowi di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (2/10).
Jokowi mengucapkan selamat kepada Setya Novanto yang terpilih menjadi ketua DPR. Dengan demikian maka komunikasi antara eksekutif dan legislatif dapat dimulai. Sehingga menciptakan kondisi yang kondusif, dan rakyat tidak ragu kepada DPR.
"Saya mengucapkan selamat pada Pak Setya Novanto yang jadi ketua DPR. Jadi masyarakat supaya tidak ragu-ragu lagi, dewan dan pemerintah ini mitra," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar