Tantangan Pemerinta Jokowi dalam dua tahun pertama, jika tidak terlihat kinerjanya secara signifikan, dimungkinkan terjadi huru hara. Defisit APBN, defisit neraca perdagangan, BBM, pemberantasan korupsi, pengerangkengan pelaku sekaligus aktor mafia migas dan pembangunan infrastruktur, guna penciptaan lapangan kerja, harus di prioritaskan.
Melihat beratnya beban yang harus diselesaikan Pemerintahannya, Presiden Jokowi berharap rakyat tidak berpangku tangan.
"Saya mengajak masyarakat untuk gerak bersama, bekerja bersama-sama," kata Jokowi, di Kampung Kapitan, Jalan Pahlawan Revolusi, Jakarta Timur, pada Minggu (12/10/2014).
Dipastikan tanpa ada halangan yang berarti, Jokowi dan JK akan segera dilantik menjadi Presiden dan wapres yang ke 7 dan akan mengambil sumpah di Gedung MPR, pada Senin (20/10/2014).
Sebelum pengambilan sumpah, pada Senin (13/10/2014), Gubernur DKI ini akan bertemu dengan Pemimpin MPR. "Besok sore, Senin jam 4 (pukul 16)," kata Jokowi.
Sementara itu, mengantisipasi ketidakpercayaan masyarakat pendukungnya kepda DPR yang didominasi Koalisi Merah Putih (KMP), yang dinilai masyarakat, pakar politik hendak melakukan penjegalan pelantikannya, Jokowi meminta para relawan dan masyarakat agar tidak datang ke gedung DPR-MPR RI saat pelantikannya nanti.
Namun Jokowi yang terpilih menjadi Presiden setelah memenangkan Pilkpres 9 Juli 2014 lalu menyarankan untuk berkumpul di tugu Monumen Nasional (Monas).
"Tanggal 20 Oktober (pelantikan) saya titip pesan, tidak usah datang ke gedung DPR. Kalau mau datang ke Monas saja," begitu saran Jokowi kepada seluruh Rakyat Indonesia.
Sementara itu, menurut Teguh Yuwono, peneliti politik dari Universitas Diponegoro, Semarang, untuk memudahkan jalannya pemerintahan Jokowi-JK, terutama enam bulan pertama, maka sebaiknya Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan harus mau turun tangan.
"Kalau mau komunikasi politik dengan Demokrat berjalan, ya, Bu Mega harus mau menemui Pak SBY. Jika Bu Mega tidak mau 'turun tangan', ya, Jokowi-JK akan menghadapi tantangan berat," katanya, pada Sabtu (4/10/2014).
Ia mengatakan dalam enam bulan pertama masa pemerintahan Jokowi-JK akan sangat berat. Sebab, dominasi fraksi pendukung Prabowo-Hatta dinilai cukup solid dan bisa mengganjal di kemudian hari.
Menurutnya, dalam menjalin komunikasi politik dengan fraksi pendukung Prabowo-Hatta memang dibutuhkan kekuatan ekstra, yakni kesediaan Megawati untuk turun langsung melakukan lobi-lobi politik. Komunikasi politik ini, dapat menghindari terhambatnya jalannya pemerintahan
"Peluang besar untuk menjalin komunikasi politik ya dengan Demokrat. Bu Mega harus mau bertemu langsung dengan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)," kata pengajar FISIP Undip tersebut.
Sebelumnya, Kusnandar, Wasekjen Partai Hanura, mengatakan, Jokowi-JK dengan kabinet barunya akan menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahannya.
"Untuk itu, perlu dilakukan berbagai strategi untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada yang pro-rakyat," jelas Kusnandar.
Saat ini, katanya, kabinet Jokowi-JK sudah melakukan komunikasi politik dengan parpol koalisi untuk sharing politik. Penyakit yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah ketidaksiapan masyarakat akan tanggung jawab dari proses demokrasi.
Jelas sudah, Dari analisa para pakar, kelanggengan pemerintahan Jokowi berada ditangan musuh-musuh politik yang kini menguasai setiap sudut parlemen, walau rakyat telah rela dipimpin Jokowi, namun pada kenyataannya parlemen yang dikuasai KMP masih belum legowo, anehnya sikap mereka juga mengatasnamakan rakyat.JI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar