Di hadapan pers asing saat konferensi pers Hasyim yang "tak jelas rumahnya" itu mengancam akan menjegal pemerintahan Jokowi. Artinya, bisa jadi rumor yang selama ini beredar di telinga rakyat kelas bawah merupakan bagian dari agenda yang sedang dimainkan oleh Prabowo dan antek-anteknya. Mengapa begitu? Sebab manusia yang ada direpublik ini semua tahu, bahwa saat ini Presiden Terpilih Jokowi-JK, jangankan bekerja dan melenceng dari konstitusi, dilantik oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pun belum.
Jika permasalahannya, Jokowi menjadi pengkhianat lantaran tidak menepati janjinya atas kesepakatan Batutulis, orang seperti Hasyim atau Prabowo sekalipun layak mendapatkan perawatan psikiater. Sebab, bagaimana mungkin kegentingan kondisi republik serta kegamanagan masyarakat Indonesia yang haus pemimpin jujur, sederhana dan menegdepankan kesejahteraan rakyat harus tersingkir untuk menghamba kepada Prabowo dan Partai Gerindra?
Jika hal itu yang menjadi alasan Prabowo maupun Gerindra membuat Koalisi Merah Putih (KMP), lebih jauh untuk menyingkirkan Jokowi-JK dari tahta NKRI, sungguh hal itu adalah perbuatan tidak patriotis. Selain anarkis perbuatan itu tidak berperikemanusiaan dan melawan konstitusi yang berlaku di NKRI.
Anehnya memang, para tokoh, politikus, bahkan negarawan sekelas Susilo Bambang Yudhoyono, Amin Rais, Hidayat Nur Wahid, Din Syamsudin bukan saja melakukan pembiaran tapi justru memberikan dukungan bahkan memberikan skenario-skenario bagi kelemahan dan terjungkalnya Jokowi -JK.
Terkait statemen yang dilontarkan Tokoh Gerindra yang pernah diterpa issu maling harta purbakala dari mesium Yogyakarta itu, pelurusan banyak dilakukan tokoh-tokoh yang tergabung di kubu KMP, bahakn anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperti Fadli Zon, juga melakukan klarifikasi.
Ruhut Sitompul, kader Partai Demokrat yang biasanya narsis dalam menanggapi statemen kolega-koleganya, sempat juga menyalahkan ancaman Hasyim pada Jokowi sebagai ancaman yang tidak benar, tidak mendasar dan negatif.
Perlu diketahui, di hadapan media asing, Hasyim mengungkapkan bahwa Jokowi berkhianat tidak menepati kesepakatan akan menjadi Gubernur DKI selama 5 tahun.
"Ya, Pak Jokowi, ada harga yang harus dibayar," kata Hasyim seperti dikutip dari Wall Street Journal edisi Selasa 7 Oktober yang dikutip media onlin detikcom, Rabu (8/9/2014).
Hashim merupakan sponsor finansial utama kampanye Jokowi saat Pilkada DKI lalu. Namun Jokowi hanya menjadi gubernur selama dua tahun dan mengalahkan Prabowo, kakak Hasyim dalam Pilpres.
Hashim juga mengancam akan menghambat Jokowi saat memerintah.
"Kami akan menggunakan kekuatan kami untuk menginvestigasi dan menghambat," kata Hashim pada Reuters yang dilansir Rabu (8/10/2014).
Hashim menambahkan, investigasi itu termasuk pada kasus dugaan korupsi pembelian bus TransJakarta buatan China senilai Rp 1,1 triliun saat Jokowi menjadi Gubernur. Hasyim juga memperlakukan Presiden Terpilih Joko Widodo bagai anak kecil dengan mengatakan "Prabowo dan pemimpin partai koalisi lainnya akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif," ancam Hasyim menakuti Jokowi beberapa waktu lalu.
Ancaman yang dilakukan adik Parbowo yang menjadi rivalnya dalam pilpres 9Juli 2014 lalu, tidak membuat Jokowi lari terkencing-kencing. Tuduhan korupsi pun terasa enteng di hati dan pikiran Jokowi. Jokowi pun tidak takut akan ancaman adik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto tersebut. Ketidaktakutan ini dikatakan Jokowi, di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (9/10/2014).
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon terkait pernyataan ancaman Hasyim yang menyandang gelar Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, menyatakan, KMP di DPR tidak akan menghambat program kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Namun, jika program pemerintahannya untuk kepentingan rakyat.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon itu meminta agar Kabinet Pemerintahan Jokowi tidak perlu khawatir dengan pengawasan KMP di DPR.
"Yang dimaksud menghambat, artinya program tidak pro-rakyat, tentu harus kita koreksi, tapi kalau program menguntungkan rakyat pasti kita dukung," kata Fadli, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (9/10/2014).
Secara konstitusi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR adalah sebagai pengawasan, legislasi, dan menyusun anggaran.
"Kita bertugas seperti itu, tugas DPR awasi pemerintahan, sehingga kita tidak berbasis secara keseluruhan," kata Fadli Zon.
Pernyataan Fadli Zon yang juga menjabat Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra ini, bermaksud meluruskan pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Djojohadikusumo yang mengatakan KMP akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Jokowi.
Alih-alih takut ancaman Hasyim Djojohadikusumo, bahkan Presiden terpilih Joko Widodo mendukung rencana KMP untuk mengubah 122 Undang Undang (UU) yang dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakrie. Namun tentu saja Jokowi yang bukan orang sembarangan ini menyaratkan perubahan UU itu harus dilakukan dengan semangat memajukan rakyat, bangsa dan Negara Indonesia.
"Kalau mengubah undang-undang untuk menyejahterakan rakyat, untuk memperbaiki negara, untuk memperbaiki bangsa, untuk memperjuangkan bangsa, kita dukung penuh dan tidak ada masalah," kata Jokowi di Balai Kota, Kamis.
Jokowi mengatakan, Dewan Perwakilan Rakyat memang memiliki wewenang mengubah undang-undang, namun partai-partai yang tergabung dalam KMP semestinya tidak menggunakan kewenangan ini demi kepentingan kelompok semata.
"Kalau semangat untuk mengubah undang-undang itu untuk kepentingan kekuasaan sesaat, itu enggak bagus," kata Jokowi.
Dengan kata lain, apa yang dikatakan Presiden Pilihan Rakyat yang belum dilantik dan banyak membuat sakit hati para politisi, negarawan, birokrat, mantan birokrat maupun pengusaha korup ini, Jika semangat, niat jujur dan ikhlas untuk memperbaiki kondisi rakyat, bangsa dan negara Indonesia, dirinya menjadi garda terdepan pendukung revisi UU tersebut.
Namun sebaliknya, jika semangatnya hanya untuk pencitraan terlebih hanya untuk memperburuk kondisi rakyat, bangsa, NKRI dan hanya untuk memperkaya diri, golongan apalgi bangsa asing, dirinya akan menjadi palang pintu terdepan untuk menggagalkan tujuan Amandemen tersebut. " Apalagi Jokowi sebagai Presiden yang mendapat mandat dari rakyat, tidak mudah bagi KMP baik di DPR maupun di MPR untuk mengacak-acak UU di negeri ini".JI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar