Rabu, 15 Oktober 2014

Gerindra dan KMP Beri Sinyal Positif Pertemuan Probowo- Joko Widodo

Jurnalis Independen: Entah perihal kebenarannya, namun jika hal itu benar yaitu terkait pertemuan Prabowo - Joko Widodo sebelum pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang, hal itu direspon positif oleh Gerindra maupun KMP tentunya, untuk menepis kabar miring terkait penjegalan Pemerintah Presiden Terpilih Jokowi - JK.


Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Aryo Djojohadikusumo menyambut baik rencana pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden terpilih Joko Widodo. Ia menilai pertemuan itu menepis pendapat adanya dendam antara Gerindra dan kubu Jokowi.

Aryo mengatakan, silaturahmi antara kedua pihak, koalisi Jokowi dan Koalisi Merah Putih, harus terus berjalan supaya tidak ada kesalahfahaman. Sebagai presiden terpilih, menurutnya, untuk membangun negeri Jokowi harus bekerja sama dengan seluruh partai politik. Karena partai politik menurutnya, adalah perwakilan rakyat.

"Hubungan kita (Baca: KIH dan KMP) baik kok. Kita semua wakil rakyat, ingin membangun yang terbaik untuk rakyat," kata Aryo kepada Republika, Rabu (15/10).

Menurutnya, hubungan antara KMP dan KIH berjalan baik. Partai dalam KMP seperti Golkar, Gerindra, PAN, PPP, dan Demokrat duduk bareng bersama dengan KIH. Namun menurutnya, tentu ada prioritas tersendiri dari masing-masing koalisi.

Ia melanjutkan pertemuan akan membahas masalah yang perlu diberikan prioritas oleh pemerintah. Karena menurutnya, Gerindra akan mendukung semua program pemerintahan yang pro rakyat.

Terkait isu penjegalan pelantikan presiden, Aryo mengatakan PDIP sempat menanyakan hal itu kepada Gerindra, dan partainya menegaskan hal itu tidak benar. Kemudian terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Menurutnya, Gerindra mendengar bahwa ada wacana untuk menaikkan harga BBM sebelum tahun baru.

Menurutnya KMP berpendapat hal itu terlalu cepat dilakukan.  Selain itu menurutnya, KMP ingin memastikan bahwa alokasi anggaran sesuai. Ia menyebutkan contoh dari alokasi dana untuk desa.
KMP menurutnya, ingin memperjuangkan hak desa. Karena UU No. 6/2014 menyebutkan 10% anggaran diperuntukkan bagi desa. Sedangkan di RAPBN terakhir, katanya, itu belum memenuhi anggaran.

Tidak ada komentar: