"Jadi seperti tadi saya katakan bahwa KPK bertindak berbasis kepada alat bukti. KPK tidak pernah gentar dan tidak pernah memberikan keistimewaan sekalipun orang itu menjabat sebagai presiden," kata Abraham Samad saat berbincang dengan dalam acara Kick Andy, Jumat (4/10/2014).
Lembaga antirasuah ini diragukan untuk menyeret nama-nama orang yang 'mentereng. Salah satunya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas). Kendati kerap disebut-sebut terlibat kasus proyek Hambalang dan proyek Wisma Atlet di Palembang, namun putra Presiden SBY ini belum kunjung mendapat 'undangan' untuk diperiksa KPK.
Abraham Samad berharap agar masyarakat tak ragu dengan kinerja KPK. Dibawah pimpinannya, tiga pembantu presiden yang menjadi 'pasien' KPK.
"Di masa lalu hampir dipastikan tidak pernah ada seorang menteri dijadikan tersangka, oleh penegak hukum di negeri ini. dan fakta sekarang menunjukkan KPK sudah menjadikan tersangka tiga orang menteri aktif bahkan satu sudah ditahan dan vonisnya sudah selesai. Itulah yang menandakan KPK tidak pandang bulu. orang-orang inilah yang maksud saya di masa lalu orang yang tidak akan mungkin disentuh oleh hukum," terangnya.
Di masa lalu, lanjutnya, kita tidak pernah menyaksikan seorang wakil presiden bisa dihadirkan di persidangan. "Dan ketika hadir di depan persidangan Bung Andy bisa saksikan sendiri lewat layar televisi betapa hebatnya jaksa penyidik KPK menghadapi tanpa keragu-raguan sedikitpun. Inilah yang menurut saya sesuatu yang luar biasa yang enggak pernah terjadi di negeri ini," paparnya.
Abraham Samad: KPK Akan Tangkap Orang Kuat dan Berkuasa
Kelima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertekat akan menangkap kuat di Indonesia. Orang yang memiliki kekuasaan dan finansial yang kuat tersebut, akan ditangkap sebelum kelima pimpinan KPK pensiun.
"Saya ingin katakan bahwa kelima komisioner kita ada komitmen. Bahwa sebelum kita mengakhiri masa kepemimpinan kita berlima, maka kita meminta kepada penyidik-penyidik kita yang ada di KPK untuk mempercepat terhadap proses-proses hukum terhadap orang-orang yang kita duga selama ini punya resistensi. Atau punya kekuatan finansial maupun kekuasaan, itulah yang kita sebut mungkin untouchable," kata Abraham Samad, saat berbincang di acara Kick Andy, Jumat (3/10/2014) lalu.
Kenapa ini kita lakukan, lanjutnya, karena kita khawatir tidak ada jaminan ketika kami berlima selesai kemudian dilakukan rekrutmen ulang, maka terpilih orang-orang yang sesuai harapan masyarakat. karena kita tahu bahwa proses seleksi di KPK berujung di DPR.
Saat ditanya apakah KPK akan menangkap orang kuat lebih dari satu orang. Abraham enggan menjawab secara rinci. "Jadi susah menyebutkannya tapi kita ingin mendorong sebenarnya semangat pernyataan itu. Anak_anak kita yang ada di KPK, untuk segera tuntaskan kasus-kasus yang kemungkinan besar kasus -kasus punya resistensi. Karena orang-orang ini punya kekuasaan, punya duit dan lain sebagainya," bebernya.
Abraham khawatir jika kasus-kasus ini tidak terselesaikan di masa diperiodenya, maka orang-orang kuat tersebut bakal lolos dari jerat hukum. "Kalau misalnya yang terpilih (pimpinan KPK) orang-orang yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat itu yang kita khawatir," tukasnya.
Abraham Samad Endus Rencana DPR Bakal Preteli Kewenangan KPK
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad telah mengendus kemungkinan bakal dipretelinya kewenangan KPK oleh anggota DPR. Dia menganggap rencana dibuat oleh orang yang tengah ketakutan.
"Kita menangkap sinyal itu kuat sekali bahwa ada upaya ke arah sana, oleh sebab itu KPK ingin melibatkan masyarakat secara luas. Oleh sebab itu kalau ingin merevisi UU KPK, kalau dianggap sudah kebablasan, mungkin itu cara pandang orang-orang yang sedang ketakutan," kata Abraham Samad, saat berbincang di acara Kick Andy, Jumat (3/10/2014) lalu.
Mungkin saja di masa lalu mereka (anggota DPR), mereka termasuk orang-orang yang jalan hidupnya tidak benar. jadi cuma dikasih kesempatan sebagai anggota DPR dan dengan melakukan money politic sehingga yang bersangkutan bisa terpilih, serta mulai khawatir.
"Saya lihat itu dalil pembenaran, sama sekali bukan menguatkan tapi ada niat terselubung, niat terselubung, ingin mempreteli KPK. termasuk salah satunya kewennagan penyadapan. dan lain-lain. Hemat saya bahwa orang yang berniat preteli KPK, insyaallah akan berhadapan dengan rakyat, dan pasti tidak akan mendapatkan restu dari yang di atas," tutupnya.
Sebelumnya Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga Ketua DPR, Setya Novanto dapat melemahkan KPK. Dalam pemilihan pimpinan KPK ke depan, Setya dapat mendorong agar DPR memilih orang yang tak bisa mengusut 'boroknya.' KPK di masa depan,dapat dipimpin orang-orang yang tidak mampu memberantas korupsi.
DPR juga telah lebih dulu membentengi dirinya dari lembaga pemberantasan korupsi. Hal ini tergambar dalam pengesahan Undang-undang 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
"Tepatnya pada Paragraf 6, Mengenai Hak Imunitas Pasal 224. Koalisi Merah Putih telah mendesign Anggotanya yang memiliki kasus korupsi supaya susah untuk disidik. Seperti pada poin 5 menyebut bahwa pemanggilan dan permintaan keteranan Angggota DPR yang diduga tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana ayat 1, 2, 3 dan 4 harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Ditambah ayat 6, jika permintaan penyidikan terhadap Anggota DPR diberi waktu 30 hari menunggu keputusan izin tertulis dari MKD," kata Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto dalam jumpa pers di Kantor ICW, Jakarta, Kamis 2 Oktober lalu.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar