Ada asumsi, di negeri ini, ada golongan tertentu yang menampik pemimpin dari kalangan sipil. Golongan tersebut hanya mau dipimpin seorang pemimpin dari dari kalangan militer.
Mengapa begitu? Padahal Presiden dan Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia adalah Proklamator Bangsa dan dari masyarakat sipil yang turut berjuang memerdekakan negara dan bangsa ini dari tangan Penjajah Belanda, Portugis dan Jepang. Soekarno -Hatta Sang Proklamator memang bukan seorang militer tetapi Beliau adalah juga pejuang bangsa.
Jika kita telusuri sejak era Presiden Pertama Ir. Soekarno hingga Presiden ke 7 Ir. Joko Widodo potret permusuhan Sipil- Militer terlihat jelas.
Jurang pemisah antara sipil dan militer di jaman Soekarno itu, mulai muncul berbarengan dengan keluarnya isu Dewan Jenderal. Keberadaan Dewan Jenderal dimaksudkan untuk membendung penguasaan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang melingkari Presiden Soekarno dan pemerintahannya.
Dewan Jenderal adalah sebuah nama yang ditujukan untuk beberapa Jenderal yang diduga akan melakukan kudeta terhadap Presiden Soekarno pada Hari ABRI, 5 Oktober 1965. Kelompok ini menurut Menteri/Panglima Angkatan Darat Letjen Ahmad Yani bernama Dewan Kepangkatan dan Jabatan Tinggi (Wanjakti) dan hanya berfungsi sebagai penasihat bagian kenaikan pangkat dan jabatan dalam Angkatan Darat.
Situasi semakin memanas ketika berkembang isu bahwa Dewan Jenderal merencanakan pameran kekuatan (machts-vertoon) pada hari Angkatan Bersenjata 5 Oktober 1965 dengan mendatangkan pasukan-pasukan dari Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Sesudah terkonsentrasinya kekuatan militer yang besar ini di Jakarta, Dewan Jenderal bahkan telah merencanakan melakukan coup kontra-revolusioner.Jurnalis Independen: Imperialisme Asing Gaya Baru, Penyebab Soekarno Dilengserkan Soeharto
Isu juga menyebut susunan Kabinet Dewan Jenderal yang sudah disiapkan, terdiri dari:
Perdana Menteri: Jendral A.H. Nasution
Wakil Perdana Menteri/Menteri Pertahanan: Letjen Ahmad Yani
Menteri Dalam Negeri: Hadisubeno
Menteri Luar Negeri: Roeslan Abdulgani
Menteri Hubungan Perdagangan: Brigjen Ahmad Sukendro
Menteri /Jaksa Agung: Mayjen S. Parman
Menteri Agama: K.H. Rusli
Menteri / Panglima Angkatan Darat: Mayjen Ibrahim Adjie
Menteri / Panglima Angkatan Laut: tidak diketahui
Menteri / Panglima Angkatan Udara: Marsekal Madya Rusmin Nurjadin
Menteri / Panglima Angkatan Kepolisian: Mayjen Pol. Yasin
Sebagai tandingan dari adanya Dewan Jenderal, PKI membentuk gerakan yang dinamai Dewan Revolusi Indonesia (DRI).
Untuk menghindari resiko kegagalan, tokoh-tokoh PKI tidak memegang pimpinan. Sebaliknya, perwira ABRI yang memegang pimpinan, bertindak sebagai Ketua Dewan Revolusi, yaitu Letkol Untung Syamsuri.
Dengan demikian kalau Dewan Revolusi mengalami kegagalan, PKI tidak akan dilibatkan. Selanjutnya ditegaskan bahwa kegiatan Dewan Revolusi adalah intern Angkatan Darat/ABRI, (Wikipedia). bersambung
Tidak ada komentar:
Posting Komentar