Kabarnya, SDA yang telah menerima duit Rp 40 miliar dari Gerindra berpaling ke Demokrat yang membayar dua kali lipat ongkos dukungan PPP pada Demokrat. Hal ini pula yang membuat Prabowo marah besar, maklum sudah kehilangan dukungan PPP, SDA pun kabarnya hanya mengembalikan duit Rp 10 miliar dari total duit yang sudah diterimanya. Seperti apa kelanjutan kisruh kedua petinggi partai ini?
Sudah jadi rahasia umum di balik dukung mendukung partai dalam Pemilu selalu ada transaksi yang cukup menggiurkan. Jangankan untuk mendukung seorang menjadi calon presiden, untuk menjadi lurah saja banyak orang menggelontorkan sejumlah uang agar mendapat dukungan dari masyarakat. The Politic mendapat kabar, pada Pemilu 2009 lalu terjadi banyak transaksi jual beli dukungan dengan harga mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Dikabarkan Ketua Umum Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) yang awalnya akan memberikan suara PPP pada Gerindra yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Capres, tiba-tiba berbalik arah dan memberikan dukungannya pada Demokrat dan SBY.
Kabar yang diterima The Politic menyebutkan , SDA telah menerima uang sebesar Rp 40 miliar dari Gerindra karena akan memberikan dukungan suara PPP pada Gerindra. Namun politik sepertinya tak bisa ditebak. Bisa berubah bahkan dalam hitungan detik. Begitu pula dengan kesepakatan PPP yang awalnya akan mendukung Prabowo maju sebagai Capres dari Gerindra, tiba-tiba berubah dalam waktu singkat. Kabarnya pasca-bertemu dengan Prabowo di suatu tempat, SDA juga menemui Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu juga tengah menggalang dukungan dari partai lain. Dengan iming-iming jabatan menteri dan ongkos dukungan dua kali lipat dari yang telah diberikan Prabowo, SDA pun berpaling dan memilih memberikan dukungan PPP pada Demokrat. Hal ini pula yang membuat Capres dari Gerindra, Prabowo Subianto berang pada SDA. Saat diminta mengembalikan duit sebesar Rp 40 miliar yang dikeluarkan oleh kubu Prabowo, SDA ternyata hanya mengembalikan uang sebesar Rp 10 miliar dengan alsan sebagian dana sudah digunakan untuk operasional.
Jika kita melongok empat tahun lalu, waktu itu ada 38 partai yang lolos verifikasi KPU. Setidaknya ada 21 partai yang telah memberikan dukungannya kepada Prabowo untuk maju sebagai calon presiden termasuk PPP dan PAN yang juga akan bergabung dalam gerbong Gerindra. Bahkan pada saat itu, Prabowo akan dipasangkan dengan Sutrisno Bachir, Cawapres dari PAN. Namun bila Prabowo gagal menjadi Capres, Gerindra akan memberikan dukungan pada Megawati Soekarnoputri sebagai Capres. Saat itu, Gerindra masih bersikukuh tak akan menjadikan Prabowo sebagai Cawapres Mega, sesuai dengan kebijakan kepengurusan Rapat Pimpinan Nasional Gerindra yang memutuskan Prabowo maju sebagai Capres 2009-2014 bukan sebagai Cawapres.
Namun dari hasil prediksi sementara, suara Gerindra maupun PAN tak cukup untuk mengusung Prabowo dan Sutrisno Bachir sebagai pasangan Capres dan Cawapres membuat kedua partai tersebut mencari dukungan dari partai lain. Saat itu, diketahui Partai Persatuan Pembangunan (PPP) merapat ke Gerindra. Pada kesempatan itu, Prabowo memang menjadi salah satu Capres kuat yang sedang ditimbang-timbang oleh PPP. Selain Prabowo, ada nama Susilo Bambang Yudhoyono yang diusung Partai Demokrat dan Jusuf Kalla yang diusung Partai Golkar yang sedang dijajaki PPP. Kabarnya saat itu, pilihan PPP semakin mengerucut kepada Prabowo.
Membelot. Namun sejak hasil pemilihan legislatif dari 33 provinsi dengan 77 daerah pemilihan diperoleh, ternyata PPP lebih memilih berkoalisi dengan rombongan Partai Demokrat. Saat itu pula terbentuk tiga kubu koalisi partai, yang pertama kubu Partai Demokrat, PKS, PKB, PPP dan PAN. Jumlah kursi gabungan kelima partai ini mencapai 272 kursi atau setara dengan 56,07% dari total 560 kursi di DPR.
Partai Golongan Karya dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) menjadi koalisi kedua yang memperoleh kursi total sebanyak 123 kursi atau 21,97%. Sedangkan PDI Perjuangan yang meraih 93 kursi atau 16,61% belum menentukan arah koalisi menghadapi Pilpres. Sama halnya dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang meraih 30 kursi atau 5,36%.
Sebelumnya memang koalisi besar sudah digagas 'Blok Teuku Umar' lewat kontrak politik antara Partai Golkar, PDI Perjuangan, Gerindra, Hanura dan PPP, Jumat, 1 Mei 2009. Koalisi tersebut sedianya hendak memperkuat fungsi parlemen sebagai pengawas kebijakan Pemerintah. Namun, para pengamat kala itu memprediksi koalisi tersebut kemungkinan besar buyar. Pasalnya Golkar dan Hanura lebih dulu mendeklarasikan duet Jusuf Kalla-Wiranto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Sementara PPP yang sempat ikut dalam koalisi besar mendadak memutuskan arah dukungan ke Partai Demokrat yang mengusung Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Capres.
Pengunduran diri PPP dari koalisi besar terlihat ketika tidak hadirnya Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali dalam acara penandatanganan Koalisi Besar Parlemen yang diikuti 11 parpol besar dan kecil membuat banyak spekulasi menduga bahwa PPP membelot. Wakil Ketua Umum DPP PPP Chozin Chumaidy kala itu menegaskan, bahwa ketidakhadiran SDA karena PPP tidak mau bergabung dalam koalisi besar parlemen. “Kedatangan saya untuk menyampaikan penjelasan, berita dan informasi ketidakhadiran Pak Suryadharma dan ketidakikutsertaan PPP dalam koalisi besar parlemen ini,” kata Chozin kepada wartawan usai menghadiri penandatanganan Koalisi Besar Parlemen di Kantor DPP Partai Hanura, Jl Diponegoro, Menteng, Jakarta, kala itu.
Menurut Chozin lagi, alasan keluarnya PPP dari komitmen koalisi besar parlemen disebabkan karena mandat kepada Suryadharma dalam Rapimnas PPP di Bogor hanya untuk penjajakan koalisi Capres dan Cawapres. Selain itu, perkembangan politik yang sangat dinamis di internal PPP juga memengaruhi sikap politik partai berlambang Kabah ini.
Chozin menjelaskan, salah satu alasan PPP menarik diri dari koalisi besar parlemen yang digagas Golkar, PDIP, Hanura dan Gerindra adalah pemberitaan yang gencar seusai pertemuan Suryadharma dengan Megawati. "Betul, justru karena kesepakatan itu muncul di pers, ada reaksi dari konstituen PPP sehingga teman-teman berkeberatan dengan adanya keputusan koalisi parlemen," jawabnya. Lanjut Chozin ketika ditanya jadi koalisi dengan PD? "Ya, kecenderungannya ke sana. Capresnya siapa kita lihat nanti," pungkasnya.
Membelotnya gerbong Suryadharma Ali dan PPP konon membuat Prabowo Subinato yang telah memberikan uang Rp 40 miliar kepada SDA marah besar dan merasa dikhianati. Kemarahan Prabowo semakin menjadi saat mendengar berpalingnya SDA karena uang yang diberikan SBY pada SDA dua kali lebih besar dari yang telah diberikan Prabowo. Bukan hanya itu, SDA pun hanya mengembalikan Rp 10 miliar pada Prabowo karena tak jadi berkolaisi dengan Gerindra dengan alasan sisanya telah digunakan untuk kampanye.
SDA Membantah. Senin, (4/11), The Politic menemui Suryadharma Ali yang saat ini menjabat sebagai Menteri Agama, di kantornya, kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Ketika dikonfirmasi, SDA pun bertanya balik, dan membantahnya. “Itu kabar dari mana? Kapan?” tanyanya saat diminta konfirmasi bahwa ia menilep duit komitmen dukung mendukung partai pada 2009 lalu. Dengan jari tangan menunjuk, SDA yang siang itu mengenakan pakaian safari warna silver pun membantah keras. “Itu fitnah,” ujarnya sambil memasuki mobil Toyota Camry hitamnya.
Sementara itu Ketua Umum Partai Gerindra, Suhardi ketika dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu perihal adanya pemberian uang dari Parbowo kepada Suryadharma Ali. “Wah, saya tidak tahu mengenai informasi sampai sedalam itu,” ujarnya. Namun, Suhardi membenarkan kabar Prabowo memarahi Suryadharma Ali. Namun Suhardi pun tidak tahu perihal apa. Yang diketahuinya, hanya PPP sebelumnya sepakat untuk mendukung kemudian berbelot. “Memang sempat marah, cuma yang saya tahu itu perihal keluarnya PPP yang tadinya akan mendukung Gerindra yang saat itu akan mengusung Pak Prabowo dengan Pak Sutrisno Bachir,” ucapnya kepada The Politic. Sopian, D. Ramdani
Tidak ada komentar:
Posting Komentar