NKRI Hancur Gara-gara Uang Haram Sedangkan Uang Halal Dipersembahkan pada Kapitalis, Imperialis dan Koruptor!

Jurnalis Independen: Demokrasi adalah biang keladi yang membuat bangsa ini rusak baik dari segi moral, kepribadian, maupun karakter. Dalam proses mendapatkan tampuk kepemimpinan, demokrasi menuntut one man one vote sehingga banyak orang terpaksa membeli suara untuk meraih kekuasaan.Bahkan jika mau jujur, semua kepala daerah sampai kepala pemerintahan ikut terlibat dalam skandal money politik.

“Oleh karena itu sulit bagi kita untuk memberantas miras dalam sistem demokrasi seperti saat ini,” kata Ustadz Fauzan Al Anshari, Selasa (10/01/2012).

Menurut Pimpinan Ponpes Tahfidzul Qur’an Ciamis ini, masih bertebarannya miras di Indonesia tidak lepas dari kepentingan beberapa pihak dalam mengeruk keuntungan, tidak terkecuali pemerintah. “Selama ini pemerintah mendapatkan keuntungan dari kelegalan miras,” imbuhnya.

Hal itu bisa dibuktikan dari keberadaan sebuah Pabrik Miras berskala besar di Bekasi. Meski sudah merusak masyarakat dan jutaan generasi, pabrik tersebut masih saja setia berdiri dan tidak terlihat ada itikad pemerintah untuk menutupnya. “Kenapa tidak diutup? Karena itu dianggap sebagai aset dan sumber pemasukan pendapatan daerah,” tambah Ketua Lembaga Pengkaji Syariat Islam ini.

Karenanya, selama kondisi ini berlangsung sulit bagi kita mengharapkan pemerintah melarang keberadaan miras. “Di Indonesia ini untuk membangun jalan atau fasilitas umum saja, kita memakai pajak dari barang-barang maksiat seperti miras dan night club,” ujarnya.

Padahal, pembangunan di negeri ini sangat bisa di bangun dari hasil kekayaan alam seperti berbagai macam tambang seperti di Freeport, Bontang, Blok Cepu dan masih banyak pemasukan  negara dari sekto lain seperti hutan dan laut. Sayangnya pengelola negeri ini sejak era Soeharto telah menjadi antek kapitalis dan imperialis. Kaum Komprador  menyerahkan kepemilikan dan pengelolaannya bukan hanya sumber daya alam (SDA) tetapi bahkan pemerintahan negeri ini kepada kaum kapitalis dan imperialis sehingga merendahkan martabat rakyat, bangsa dan negara dengan menjadi gedibal dan keok oleh bangsa lain dalam semua lini kehidupan. 

Ustadz Fauzan juga mengomentaari mengenai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Menurutnya Keppres itu tidak pernah dijalankan.

“Bukan mengawasi, tapi mengamankan. Mengawasi kan kalau ada penyimpangan ditindak, ini kan enggak. Ketika ada penggerebekan, tiba-tiba orangnya sudah tidak ada,” kritiknya.

Sebagai contoh, ia menunjuk Badan Narkotika Nasional (BNN). “Pemerintah membentuk BNN dengan dana ratusan milyar tiap tahunnya. Tapi bagaimana implementasinya? Kita tahu sendiri perederan Narkoba dan khamr kian hari kian mencolok mata, lantas apa yang diperbuat oleh BNN? Kita tahu BNN justru mala membuatkan "Villa" bagi pengguna Narkoba dan tidak menghukumnya agar terjadi efek jera bagi pelaku dan narkoba kian perkembang biak,” bebernya.

Oleh karena itu Ustadz Fauzan berpesan bahwa kita sebagai umat muslim harus taubat dari demokrasi dan kembali kepada Al Qur’an dan Sunnah sebagai dasar kita bernegara.

“Allah sudah mengatakan dalam surat Al An’am ayat 116, 'Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah).” pungkasnya. (emi/mnt)