Pemerintah Jongos Kapitalis-Imperialis Berniat "Jegal" Mobil Kiat Esemka

Jurnalis Independen: Merupakan suatu kelaziman, jika seorang budak harus tunduk patuh pada tuannya. Terkait meledak/hingar bingar/dan kebanggaan kalangan bawah tentang mobil Kiat Esemkas, Si jongos kapitalis-imperialis yang duduk di pemerintahan berusaha dengan cara licik untuk menjegal tumbuhnya perusahaan otomotif negeri ini, utamanya mobil Kiat Essemka
.


Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima, menilai, rencana Menteri Perindustrian menerbitkan kebijakan mobil murah dan ramah lingkungan berpotensi menjegal mobil nasional, termasuk 'Kiat Esemka'.
 

 

"Kebijakan ini akan memberikan insentif bagi produsen mobil besar anggota Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) untuk memproduksi mobil berkapasitas mesin antara 1000-1.200 cc," katanya Rabu, (18/1).

Dia menambahkan kapasitas ini di bawah mobil 'Kiat-Esemka' yang bermesin 1.500 cc, yang belakangan ramai diharapkan masyarakat bisa menjadi embrio mobil nasional (Mobnas), yang membanggakan bangsa dan negara yang berideologi Pancasila yang tak digubris lagi oleh penyelenggara negara sejak era Soeharto hingga sekarang ini.

Aria Bima berpendapat, jika kebijakan 'low cost and green car' (LCGR) ini diteruskan, itu sama saja menghadap-hadapkan embrio Mobnas seperti Kiat-Esemka, Gea, Tawon, dengan raksasa-raksasa industri otomotif dunia.

Dikatakannya, insentif mestinya diberikan kepada industri Mobnas yang masih lemah dan tertatih-tatih.
"Bukan malah untuk raksasa industri mobil multinasional," tandasnya.

Seperti diberitakan berbagai media, Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat pekan lalu menyatakan, regulasi mobil murah akan segera diterbitkan dalam waktu dekat.

Dikatakan, regulasi antara lain akan memberi insentif keringanan pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah. Itu semua, sama artinya bahwa pemerintah Indonesia menjadi antek/begundal/jongos Kapitalis Imperialis yang membunuh rakyatnya sendiri, walau itu baru berupa kebanggaan yang belum sepenuhnya dinikmati rakyat negeri ini.(rep/mnt)