Selasa, 17 Januari 2012

Terkait Kasus Mesuji dan Freeport Din Anggap Polri Bela Pengusaha

Jurnalis Independen: Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin mengatakan terungkapnya aliran dana dari sejumlah perusahaan kepada petinggi kepolisian, semakin menguatkan kecurigaan masyarakat terhadap keberpihakan kepolisian dalam menyikapi berbagai kasus yang melibatkan pengusaha versus masyarakat.
"Dugaan aliran dana yang diterima Polri dari PT Freeport beberapa waktu lalu makin menguatkan kecurigaan dari masyarakat bahwa Polri membela kepentingan pengusaha untuk melawan rakyat," tegas Din Syamsuddin, usai menemui Ketua MPR Taufiq Kiemas, di gedung Nusantara III, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Senin (16/1).

Selain telah menguatkan kecurigaan masyarakat  terhadap keberpihakan kepolisian lanjut Din, sikap kepolisian dalam menangani koflik lahan di Mesuji Lampung yang terkesan tidak sungguh-sungguh juga memberikan kontribusi citra negatif terhadap institusi kepolisian.

"Citra kepolisian telah tercoreng akibat tidak bersikap profesional dalam tugas," tegasnya.

Karena itu, Din mendesak Polri agar segera berbenah dan menghentikan praktik menerima uang dari pengusaha dalam melaksanakan tugasnya.

"Tindakan segera berbenah diri itu penting agar Polri tidak terus-terusan terjebak oleh kepentingan pengusaha sekaligus upaya strategis dalam memperkecil rusaknya sistem di institusi Polri," tegas Din.

Terakhir diingatkannya, institusi kepolisian yang profesional dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam menegakan hukum sudah menjadi kebutuhan negeri ini. "Kalau ini tidak dipahami oleh kepolisian, jangan harap, institusi kepolisian bisa dicintai rakyat Indonesia," tukasnya.


Sentara itu beberapa hari sebelumnya, Pihak Aburizal Bakrie geram dengan tudingan yang menyebut Ketua Umum Partai Golkar itu ikut memiliki saham pada perusahaan tambang PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) di Bima, NTB . Pasalnya, tudingan tersebut dinilai merusak nama baik Aburizal selaku pengusaha maupun politisi. Terlebih lagi, PT. SMN kini dimusuhi warga dan dianggap sebagai biang protes berdarah warga Lambu, Bima akhir Desember  lalu.


Melalui juru bicaranya, Bakri merasa dirinya lebih dirugikan dan menjadi korban dari pada warga Mesuji yang jelas-jelas ada yang meninggal dunia. lebih rugi mana tercoreng nama baik dengan kehilangan nyawa salah seorang anggota keluarga?

Vice Presiden Bakrie Group Lalu Mara Satriawangsa di Jakarta, Kamis (12/1), menyatakan agar pihak-pihak yang melempar tudingan bahwa Aburizal maupun Group Bakrie memiliki saham di PT SMN bisa bertanya ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).  ‘’Silakan cek juga ke Badan Koordinasi Penananam Modal (BKPM), siapa pemilik sebenarnya karena ini penting mengingat Pak Ical dan Grup Bakrie sudah jadi korban fitnah,’’ ujar Lalu Mara.

Karena itu pula Lalu Mara meminta media massa membeber pemilik saham perusahaan tambang yang ditolak warga Bima itu. Ini, tambah Lalu Mara, agar fitnah tidak terus menyebar dan masyarakat  mengetahui  pemilik tambang sebenarnya.

Bahkan Lalu Mara melontarkan ancaman jika masih ada pihak-pihak yang menuding Ical menjadi pemilik PT SMN. ‘’Kami akan mengambil langkah hukum terhadap orang-orang  yang sudah melakukan fitnah dan melakukan pembunuhan karakter terhadap Pak Ical selaku Ketua Umum Golkar dan image perusahaan,’’ pungkasnya.

Seperti diketahui sejumlah tudingan sempat muncul menyusul bentrok warga dengan polisi dalam aksi penolakan PT. SMN di Lambu, Bima. Tudingan ini menyebut, keberpihakan pemerintah daerah setempat pada PT SMN karena ada kekuatan politis besar di belakang perusahaan itu.(fas/jpn/mnt)

Tidak ada komentar: