“Ada, tapi siapanya bapak presiden tahu. Ukurannya itu saya yakin sudah diklarifikasi. Bapak presiden menyampaikan sekarang konsentrasi kerja, menteri tidak terpengaruh isu reshuffle, biar fokus,” kata Tjahjo seusai menghadiri acara buka bersama di rumah dinas Puan Maharani, Jalan Denpasar, Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (28/6/2015) malam.
Tjahjo pun menyesalkan tindakan menteri itu. “Ya kalau masyarakat mengata-ngatai presiden kan terbuka, bisa lewat pers, bisa lewat media sosial. Tapi kalau sampai pembantu presiden ngomong kan enggak pantes,” pungkasnya.
Para pembantu presiden itu, lanjut Tjahjo seharusnya mendukung apa yang menjadi kebijakan presiden. “Kalau sampai ada menteri yang sudah dipilih, dilantik, oleh bapak presiden, masih melakukan hal-hal yang tidak mendukung kebijakan presiden secara terbuka, apalagi mengecilkan arti presiden, saya yakin bapak presiden sudah mendapatkan data-data,” papar Tjahjo.
“Siapa menteri-menteri tersebut yang dalam tanda petik tidak loyal,apalagi mengecilkan arti presiden, saya sebagai Mendagri ada datanya. Saya kira bapak presiden sudah tahu,” sambungnya.
Menteri Penghina Jokowi, Perempuan dari Profesional
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR, Masington Pasaribu, mengatakan bahwa menteri yang menghina Presiden Jokowi bukan dari partai.
“Bukan dari PDIP, bukan dari partai-partai pendukung, latar belakangnya profesional, independen,” kata Masington, saat dihubungi, Senin 29 Juni 2015.
Dia mengaku, partai baru mengetahui satu orang menteri. “Perempuan,” katanya saat ditanya jenis kelamin menteri tersebut.
Pihaknya menyayangkan sikap menteri tersebut. Karena, sebagai pembantu Presiden, seharusnya dia loyal terhadap pimpinannya, dalam hal ini Presiden.
Apalagi, penghinaan itu hanya karena wacana reshuffle. Di mana, lanjut dia, menteri perempuan ini dianggap banyak pihak layak diganti.
“Presiden dianggap, mungkin karena mau di-reshuffle, dia kemudian bilang Presidennya ragu-ragu. Harusnya tidak boleh bawahan lakukan kritik pada Presiden itu di luar rapat, kalau ada kebijakan yang gimana sampaikan ke Presiden,” jelas anggota Komisi III DPR itu.
Menurut Masington, menteri boleh saja mengkritik kebijakan. Tetapi, itu dilakukan tertutup dan langsung kepada Presiden. Tidak malah membuat kritikan di luar itu. “Nggak perlu mendegradasi Presiden,” katanya.
Lanjut Masington, menteri yang menghina Presiden tersebut sudah layak untuk di-reshuffle. Sebab, seharusnya sebagai menteri dia harus tunduk dan loyal terhadap kebijakan Presiden.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri yang juga mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, membeberkan adanya seorang menteri yang menghina Presiden Joko Widodo.
“Kalau masyarakat mengata-ngatai Presiden kan terbuka, bisa lewat pers, bisa lewat medsos. Tapi, kalau sampai pembantu Presiden (menteri) ngomong kan enggak pantes,” kata Tjahjo, Minggu 28 Juni kemarin.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar