Saat sidak di Pelabuhan Tanjung Priok, Presiden Jokowi menanyakan 3 hal. Tiga hal persoalan yang selalu menghambat kinerja yang berkaitan dengan arus peti kemas di pelabuhan.
Presiden Jokowi menjadi gusar lantaran tidak mendapat jawaban semestinya. Jawaban pertanyaan Presiden Jokowi yang semestinya terlontar dari pejabat Pelabuhan Tanjung Priok soal pihak yang memperlambat dwell time atau waktu tunggu kontainer, ternyata tak juga keluar. Wal hasil, Presiden berupaya mencari jawabannya sendiri tanpa melalui pejabat terkait di Pelabuhan Tanjung Priok yang terkesan menutupi.
Kegeraman ini diperlihatkan Jokowi ketika memimpin rapat mendadak di Pusat Perencanaan dan Pengendalian Pelabuhan Tanjung Priok, Rabu (17/6/2015). Presiden bahkan mengancam akan mencopot petugas lapangan hingga menteri yang tidak mau memperbaiki kondisi pelabuhan peti kemas.
"Kita harus terbuka. Saya tanya, enggak ada jawabannya, ya saya cari sendiri jawabannya dengan cara saya. Kalau sulit, bisa saja dirjennya saya copot, pelaku di lapangan saya copot, bisa juga menterinya yang saya copot," kata Jokowi.
Presiden Jokowi merasa geram karena tak mendapat jawaban yang memuaskan dari pejabat di Pelabuhan Tanjung Priok soal oknum yang memperlambat dwelling time atau waktu tunggu kontainer/peti kemas.
Hadir dalam rapat itu, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki. Hadir pula Direktur Utama Pelindo II RJ Lino.
Rapat itu digelar setelah Jokowi memantau dwelling time di Pelabuhan Tanjung Priok. Proses tibanya peti kemas hingga keluar dari pelabuhan dinilai Jokowi masih sangat lambat.
Di Singapura, misalnya, Proses tibanya peti kemas hingga keluar dari pelabuhan, sudah mencapai satu hari. Sementara Indonesia masih berkutat di angka 5,5 hari. Jokowi menargetkan Indonesia bisa mengejar sampai 4,7 hari.
"Urusan kita adalah urusan melayani, urusan masalah tracking, loading. Memang itu urusannya pemain bisnis, tetapi sekali lagi sebagai institusi pemerintah baik di kementerian dan lembaga, saya hanya ingin kita bisa mendekati dwelling time negara-negara tetangga kita," ucap Jokowi.
Di luar Tanjung Priok, Jokowi bahkan menyoroti ada pelabuhan yang dwelling time-nya bisa mencapai 25 hari. Lamanya proses karantina di pelabuhan itu membuat pemborosan biaya logistik. Namun, apabila masa karantina barang di pelabuhan bisa dipersingkat menjadi 4,7 hari maka akan ada penghematan Rp 780 triliun per tahun.
"Saya enggak mau tahu. Saya ingin mendekati negara-negara tetangga. Jadi saya jangan di ceritain yang baik-baik saja seperti Presiden jaman kuno dulu . Saya tanya tadi tiga kali hal yang tidak baik, siapa yang paling lambat, instansi mana paling lambat, itu untuk kita perbaiki," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu geram.
Lantaran hal inilah Jokowi berjanji akan memeriksa dengan caranya sendiri setiap perkembangan yang ada di lapangan, mengancam mencopot menteri hingga beredar issu reshuffle kabinet kerja Jokowi-Jk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar