1. Reshuffle Kabinet Kerja adalah hak prerogatif Presiden RI Ir. H. Joko Widodo.
2. Reshuffle Kabinet Kerja bukan menjadi kewenangan dan wilayah politik parpol-parpol Koalisi Indonesia Hebat (KIH), juga harus dihindari upaya intervensi oportunistik dari sebagian 'Relawan Jokowi'.
3. Parpol-parpol Koalisi Merah Putih (KMP) beserta para pendukungnya wajib membantu Presiden RI Ir. H. Joko Widodo memperkuat Kabinet Kerja jilid II. Mari lepaskan egoisme, bersama memikirkan nasib rakyat, dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
4. Presiden RI Ir. H. Joko Widodo hendaknya tidak hanya melakukan analisa-evaluasi kinerja dan pergantian (reshuffle) personalia jajaran Kabinet Kerja, tetapi harus membuat rumusan komprehensif arah ideologisasi dan perspektif Indonesia masa depan yang hendak dijalankan oleh Kabinet Kerja jilid II. Di masa lalu, ketatanegaraan Indonesia menyebutnya sebagai Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita).
5. Rakyat harus tetap satu dan bersatu. Segala upaya memecahbelah bangsa harus dihentikan. Lawan neoliberalisme nekolim penjajah bangsa, tegakkan Pancasila, NKRI jaya rakyat sejahtera!
Demikianlah sikap ini dibuat, dengan penuh kesadaran dan rasa cinta terhadap Ibu Pertiwi. Selamat menjalankan ibadah Shaum Ramadhan 1436 H. Kiranya Tuhan YME senantiasa memberkahi kita semua.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar