Jokowi mengatakan, laporan para menteri sekaligus rencana kerja mereka hingga enam bulan ke depan merupakan salah satu langkah evaluasi kerja kabinet yang selalu dilakukannya untuk melihat sejauh mana program tercapai dan mengetahui masalah apa yang menghambat kerja kabinet. Meski demikian, Presiden tidak mengatakan bahwa evaluasi ini akan berujung pada perombakan kabinet.
Issu reshuffle kabinet yang dihembuskan lembaga survey ditanggapi Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Indra P. Simatupang. Ia meminta Presiden Joko Widodo tidak gegabah melakukan reshuffle kabinet. Reshuffle tersebut harus dilakukan dengan landasan evaluasi kinerja dan tidak terpengaruh oleh hasil survei.
"Saya ingatkan pada Presiden Joko Widodo agar tidak gegabah dalam melakukan penggantian me3nteri-menterinya. Selayaknya, meneliti lebih dalam kinerja dan performance menteri-menterinya. Jangan sampai terpengaruh dengan lembaga survei yang memiliki keterbatasan," kata Indra, melalui pesan singkat, Minggu (21/6/2015) malam.
Pernyataan Indra Simatupang tersebut menanggapi sebuah hasil survei Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (KedaiKOPI) yang dilakukan pada 26 Mei hingga 3 Juni 2015. Hasil survei dengan hanya responden 250 pekerja profesional yang bekerja di kawasan Sudirman, Thamrin, dan Rasuna Said itu, dijadikan dasar mengungkap beberapa nama menteri yang dianggap layak diganti karena kinerjanya rendah atau tidak membuat terobosan.
Nama-nama menteri yang menurut hasil survei KedaiKOPI itu patut diganti adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno, serta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Menurut Indra, survei tersebut memiliki banyak keterbatasan karena tidak cukup mewakili aspirasi masyarakat. Ia juga tidak sepakat dengan argumentasi juru bicara KedaiKOPI Hendri Satrio yang menyatakan citra Jokowi akan naik jika mencopot Puan dari posisi menteri.
"Reshuffle itu bukan untuk menaikkan citra Presiden, tapi bagaimana memperbaiki kabinet Jokowi agar bisa mewujudkan program kesejahterakan rakyat," ujarnya.
Menurut anggota Komisi VI DPR tersebut, masalah yang paling disoroti dari pemerintahan Jokowi adalah lemahnya kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi. Ia berharap Presiden Jokowi memahami dan melakukan evaluasi secara mendalam. Indikator yang digunakan untuk menyorot kinerja menteri di bidang ekonomi adalah harga kebutuhan pokok yang tidak stabil bahkan melambung tinggi, serta anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dollar.
Namun demikian, Indra menyetujui jika Presiden Jokowi melakukan perombakan dalam kabinetnya, dengan mengatakan, " yang pasti, harus segera dilakukan Presiden saat ini adalah membongkar dan menyusun ulang menteri-menteri ekonominya," pungkasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar