Menunggu Ketegasan dan Keberanian Presiden NKRI Men Nasionalisasi PT Freeport

IUPK Main Mata Pemerintah dengan Freeport 

Jurnalis Independen: Terlait PT Freeport, sejak “dijual oleh mayor Jenderal TNI Soeharto” tahun 1967 yang kemudian menjadi Presiden NKRI selama 32 tahun, setelah merampas kekuasaan, menyeret, memenjarakan dan akhirnya "membunuh" Presiden Soekarno,  memang sering warga bangsa menanyakan adakah Presiden NKRI di belakang mendiang mantan Presiden orde baru Soeharto yang berani menasionalisasikannya?


Pola pikir penataan ekonomi pemerintah Jokowi-Jk, makin tidak bisa ditelusuri dengan menggunakan UUD 1945 apalagi dengan Dasar Negara Pancasila, dalam menuju Ekonomi Nasional yang mandiri. Hal itu terlihat nyata terkait dengan wacana yang dikeluarkan Pemerintah Jokowi tentang IUPK Freeport.

“Baru wacana saja sudah ndablek, apalagi kalau benaran. Nasionalisasi Freeport, kelola sendiri buat kesejahteraan rakyat,” ujar Jurubicara Jaringan ’98 Sumatera Selatan (Sumsel), Ade Indra Chaniago kepada media, Jumat (26/6/2015).

Ade mengecam keras upaya perpanjangan Freeport melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) selama 10 atau 20 tahun. Banyak kalangan menilai Freeport tidak transparan, banyak keuntungan diputar di luar negeri dan tak mendukung kemajuan Papua.

“Tanya dulu harapan rakyat Papua. Kalkulasi keuntungan maksimal bila Indonesia kelola sendiri tambang Freeport. Ribuan gereja, puskesmas, sekolah dan fasilitas publik lainnya bisa dibangun dengan sangat mudah dari dana bagi hasil pemerintah pusat dengan daerah. Jangan tindas rakyat Papua terus, beretorika dalam skema IUPK posisi pemerintah di atas Freeport,” kecam dosen perguruan tinggi di Sumsel tersebut.

UU No. 4/ 2009 tentang Minerba dan PP No. 23/ 2010, lanjut Ade, adalah pesanan nekolim neoliberalisme yang sangat bertentangan dengan gagasan cemerlang Bung Karno yakni Trisakti. Kebijakan pertambangan yang manipulatif harus dihentikan, terlebih kondisi perekonomian rakyat kian terpuruk akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, depresiasi rupiah serta ancaman mega defisit keuangan negara.

“Presiden Jokowi harus copot Menteri ESDM Sudirman Said yang selalu bikin ulah melanggar janji Trisakti dan Nawacita. Cari pengganti orang muda kreatif, inovatif dan dinamis. Gak usah lagi mau ditipu asing dan para agen penjual negara. Tugas pokoknya dua, yakni nasionalisasi Freeport dan beresin ribuan kejahatan tambang. Penting untuk menolak dana aspirasi, tapi lebih penting lagi nasionalisasi Freeport. Yakin, Indonesia bisa makmur dan rakyat sejahtera!” tutup Ade. Chan

CP:
ADE INDRA CHANIAGO, M.Si.
T. 081389131964