"Keributan" penunjukkan, pengangkatan jabatan strategis baik itu tingkat menteri maupun komisaris BUMN era Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) paling banyak mendapat sorotan, kritikan bahkan penentangan baik di tingkat publik maupun elit.
Bukan itu saja. Saat pencalonan dirinya menjadi Calon Presiden, publik juga mengalami "huru-hara". Kemenangan Jokowi pada pilpres 2014 lalu, hampir menjadikan "Indonesia terbelah". Hal itu terjadi lantaran sosok Jokowi memang beda dengan sosok pemimpin yang selama ini menghiasi wajah Nusantara.
Dalam percaturan politik, Jokowi tergolong orang baru. Sehingga tidak banyak orang yang tahu kesejatian Jokowi. Hanya lantaran kesederhanaan, kejujuran dan kepolosan serta gaya blusukan yang dipamerkan, membuat sebagian besar masyarakat kelas bawah mencintainya. Hal itu kemudian berlanjut mendudukan pemimpin berkepribadian langkah itu menjadi idola sekaligus mendukung menjadi orang nomor satu di Indonesia pada 2014 lalu.
Setiap kebijakannya, dinilai kontroversi, tidak lazim, pencitraan dan tidak populer. Namun pada kenyataannya terbukti benar-benar pro rakyat, nasionalis dan melibas semua yang berbau pengangkangan dan korup.
Bisa dipastikan, setiap kebijakan dan pikiran Jokowi yang kini duduk sebagai presiden, sulit dinalar oleh akal pikiran publik. Sebab selama ini publik biasa disuguhi akrobat dari para politisi, birokrat maupun publik figur hitam.
Sebagai contoh, kebijakan pembelian langsung bahan bakar minyak (bbm) secara langsung dari produsen tanpa melewati pihak ketiga, menjadi kebijakan yang aneh namun mematikan para penjual jasa termasuk Petral di dalamnya. Sementara kebijakan pengalihan subsidi yang tidak tepat sasaran dan merugikan negara justru banyak mengalami hujatan dari rakyat kecil yang dibelanya.
Padahal pengalihan subsidi ke pembangunan infrastruktur akan lebih banyak menguntungkan rakyat miskin, namun ternyata malah dihujat oleh rakyat yang termakan provokasi negatif dari kelompok tidak bertanggungjawab.
Bayangkan, jika subsidi bbm senilai Rp1300 triliun dialokasikan membangun waduk, maka akan tercipta 2000 waduk. Adanya waduk akan bisa mengairi jutaan hektar sawah, ladang, menampung air hujan, sungai dan menghilangkan potensi bahaya banjir.
Jika dibuat membangun rel kereta api di setiap kepulauan yang ada di nusantara, maka dapat membuka banyak daerah yang masih terisolasi, menyalurkan hasil bumi dan produksi warga memudahkan pendistribusian dan akhirnya mengangkat sosial ekonomi banyak warga. Pengalihan subsidi, Jika dibuat membangun jalan tol, maka akan tercipta jalan tol dengan panjang 16 ribu kilometer.
Yang paling gress dan membuat polemik belakangan adalah pengusulan Presiden Jokowi dalam pengangkatan Komjen Pol Budi Gunawan, sebagai Kapolri yang rencananya menggantikan Jenderal Pol Sutarman.
Sehari menjelang dilakukannya Fit & Propert Test, Budi Gunawan dinyatakan sebagai tersangkah kasus rekening gendut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad. Padahal kasus itu ditengarai terjadi pada tahun 2010.
Terkait pengusulan Budi Gunawan sebagai Kapolri oleh Presiden Jokowi, penulis memprediksi ada tiga skenario.
Pertama, Presiden Jokowi, merasa tidak cocok dan membutuhkan sosok Kapolri yang loyal dan membantu sepenuhnya menjalankan program kerjanya. Selama ini, ada perintah-perintah Jokowi yang diabaikan begitu saja sehingga dianggap tidak memberikan dukungan justru sebaliknya malah menghambat kerja pemerintahannya.
Padahal, Jokowi membutuhkan Kapolri yang loyal terhadap keadilan yang hendak ditegakkan. Presiden masih bisa menomorduakan loyalitas pembantunya kepada diripribadinya. Presiden Jokowi hanya membutuhkanpembantu yang loyal terhadap rakyatnya. Karena itulah pergantian Kapolri merupakan kebutuhan mendesak bagi pemerintahan Jokowi -JK.
Mengapa harus Budi Gunawan yang "tersangkut" kasus rekening gendut? Selain itu, mengapa KPK dan PPATK tidak dilibatkan oleh Jokowi?
Bisa jadi nama Komjen Budi Gunawan disodorkan melalui Kompolnas atas "permintaan" orang dalam. Entah siapa orang dalam tersebut. Tapi yang jelas, Presiden Jokowi "Pakewu"untuk menolaknya. Sebab Presiden Jokowi sangat halus budi pekertinya.
Jika meminta bantuan KPK atau PPATK sejak awal, hal itu akan sangat menyinggung "Orang dalam" tersebut. Untuk itu, Jokowi melemparkan begitu saja dengan cara menyodorkan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
Cara Presiden Jokowi ini adalah cara sekali tepuk membuka kedok banyak orang yang berusaha menjadikan dirinya sebagai sebagai boneka. Namun, permainan Jokowi tidak mudah diduga banyak orang. Padahal caranya sangat sederhana. Semua itu tersebab Jokowi bukan orang yang mabuk kekuasaan, pujian, gila pangkat, jabatan apalagi gila harta.
Lantaran itu, Presiden Jokowi sulit dibengkokan, tidak mudah melakukan kompromi walau banyak mengalami tekanan. Terkait dengan Komjen Budi Gunawan yang hendak menggeser Pimpinan Polri, bisa jadi Jenderal Sutarman juga merasa "sakit hati" pada Presiden Jokowi.
Sementara itu, "lasykar Jokowi" dalam kasus calon tunggal Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kapolri hanya diwakili oleh "konser salam 2 jari", telah menunjukkan kepada lawan-lawan Jokowi. "Konser salam 2 jari" terbukti menjadi bemper sekaligus sebagai sandaran kokoh pemerintahan Jokowi-JK atas kebijakannya. "Lasykar Jokowi" akan menghadang siapapun yang coba-coba hendak melakukan pembengkokan "tujuan mulia" kepemimpinan Jokowi.JI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar