Jurnalis Independen: Beredarnya surat
tanpa identitas yang membeberkan rekayasa keterlibatan Anas Urbaningrum dalam
kasus korupsi Hambalang, yang menjadi kartu truf Anas bagi musuh-musuhnya,
sengaja hendak dihilangkan dan dinafikan esensinya oleh Demokrat, kader juga
pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada apa?
Dalam surat itu tertera pula
nomor telepon seluler. Sekaligus membeberkan alasan kasus korupsi Hambalang
yang menyeret Anas. Padahal keterlibatan itu diungkap sebagai rekayasa.
Demikian dikatakan Juru bicara Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono.
''Surat itu telah disita penyidik
KPK. Sedangkan copy surat tersbut diserahkan pada pengurus PPI. Karena memang
surat itu ditujukan pada PPI,'' kata Sri di kantor PPI, Jakarta, Rabu (13/11).
''Memang itu surat kaleng. Kalau
tidak penting, untuk apa penyidik menyitanya. Hanya memberi copy surat itu pada
PPI,'' kata Sri yang menegaskan penyitaan surat kaleng itu masuk dalam sejumlah
dokumen yang disita KPK.
Beberapa barang yang disita itu
uang milik PPI, dokumen surat, ponsel dan beberapa barang lain. Secara umum
tidak ada kaitannya dengan kasus korupsi. Termasuk, penyitaan pasport milik
Attiya Laila, istri Anas. Penyitaan paspor bukanlah kepentingan KPK, bahkan tak
ada kaitannya dengan kasus korupsi.
''Dari surat kaleng sampai paspor
disita KPK. Ini kan tidak ada korelasinya,'' ujar Sri.
Terkait surat kaleng, Sri
menjelaskan memang surat tersebut ditujukan langsung kepada Anas. Surat
tersebut memaparkan berbagai situasi yang terjadi dalam internal KPK. Termasuk
skenario yang dimainkan untuk menjerat Anas.
Surat kaleng itu memberikan
identitas sebagai penyidik KPK. Meski tidak menyebutkan nama diri penyidik yang
dimaksud. Tetapi meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi.
''Hanya nomor teleponnya tidak
jelas. Ini kan fotokopi bukan yang asli,'' terang Sri, yang ditanya soal adanya
nama Presiden SBY dalam surat itu, Sri mengaku tidak mengarah pada identitas
siapapun.
Surat itu lebih membuktikan
adanya skenario yang dilakukan KPK untuk menjerat Ketua Umum PPI itu.Menurutnya
penyidik KPK harus bersikap ksatria. Jika memang surat itu bukan bagian yang
penting, lebih baik tidak disita. Karena surat tersebut tidak ada persoalan
dalam korupsi Hambalang.
''Silakan KPK melihat kondisi
internalnya. Surat kaleng itu tidak muncul begitu saja kan,'' jelas Sri.
Sementara itu, terkait
penghilangan keberadaan dan esensi surat kaleng milik Anas Urbaningrum dari
pegawai rendahan KPK, dibuktikan statemen dari Ketua Harian Partai Demokrat,
Syarief Hasan. Syarief Hasan yang pernah terlanggar isu perselingkuhan istri
mudanya dengan anak kandungnya, menyatakan enggan menanggapi adanya surat tanpa
nama yang ditemukan di kediaman Anas Urbaningrum. Dalam surat itu, nama Susilo
Bambang Yudhoyono (SBY) disebut.
“Surat kaleng kok ditanggapi.
Kalau namanya surat kaleng kan berarti tidak benar,” katanya berlagak pilon di
Kantor Presiden, Kamis (14/11).
Namun begitu, lebih lanjut Syarief
mengatakan, Partai Demokrat belum akan merespon secara serius hal tersebut. Ia
memilih untuk melihat perkembangan temuan tersebut dan berharap aparat penegak
hukum bisa menindaklanjuti.
“Ini kita terus lihatlah
perkembangannya. Kita harap penegak hukum bisa menindaklanjuti,”ujar Syarief.
Sementara, senada dengan umumnya pernyataan
kader partai Demokrat, Ketua DPP Partai Demokrat (PD), Sutan Bhatoegana juga enggan
menanggapi perihal surat yang diduga dituliskan oleh pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Saya enggak lah, itu kan
surat kaleng, surat gelap, ngapain menanggapi yang gelap-gelap," kata
Sutan seperti biasa seolah mengelak ketika ada bukti yang akan membongkar borok
partainya. Pernyataan itu, dikatakannya sebelum Sutan menjalani pemeriksaan
sebagai saksi Anas di KPK, Rabu (13/11) lalu.
Menurut Sutan, masih banyak hal
yang lebih penting untuk dipikirkan daripada urusan surat itu. Ia menyebut
bahwa soal surat itu hanya pengalihan isu saja.
"Ngapain kita ngurusin yang
gelap-gelap, sedangkan yang terang-terang masih banyak urusannya. Enggak lah
(mengurusi), itu kan mengalihkan isu aja," kata Sutan tetap mengelak.
Seperti diketahui, KPK menyita
sebuah surat yang disebut ditulis oleh pegawai KPK saat melakukan penggeledahan
di kediaman istri Anas, Athiyyah Laila. Juru Bicara Perhimpunan Pergerakan
Indonesia, Ma'mun Murod menyatakan, surat itu berisi dukungan dari seorang pegawai KPK kepada Anas. "Pegawai KPK
yang simpati sama Anas dan mendukung Anas," kata Ma'mun di Jakarta, Selasa
(12/11) malam.
Sebelumnya, ketika KPK
menggeledah rumah Anas Urbaningrum ditemukan selebaran yang diduga dari BAP
atas tersangka Anas. Surat yang diklaim berasal dari penyidik Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut disita dalam penggeledahan.
Di dalam surat kaleng yang
ditujukan ke mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu, nama SBY disebut menerima
dana kampanye pilpres.
Surat tersebut sebelumnya telah
di copy pihak Anas dan dibacakan Ma'mun. yang menyatakan bahwa mantan Bendahara Umum Partai Demokrat
Muhammad Nazaruddin menyebut orang kuat PD, Susilo Bambang Yudhoyono menerima
uang yang digunakan untuk biaya Pemilihan Presiden 2009.
"Dalam Berita Acara
Pemeriksaan, Nazaruddin melaporkan Pak SBY menerima dana untuk kampanye Pilpres
2009. Di mana BAP itu sudah ditandangani Nazaruddin, tapi sampai sekarang tidak
pernah diangkat KPK dan tidak diteruskan langsung sampai sekarang. Mungkin ini
bisa jadi amunisi perlawanan politik buat Bapak (Anas)," kata Ma'mun.
Dalam surat tersebut juga dikatakan
bahwa Anas adalah seorang korban politik. "Saya pegawai biasa di KPK,
politik tidak ada hati nurani, Pak Anas merupakan korban politik di internal
partai, di balik ini adalah pak SBY dan kroninya," kata Ma'mud.@Ji
Tidak ada komentar:
Posting Komentar