Jurnalis Independen: Pemerintah terus
menerus menggalakkan pembangunan infrastruktur di sejumlah provinsi di
Indonesia. Sejak zaman Presiden Soeharto, hingga kepemimpinan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono saat ini.
Baik itu berupa infrastruktur jalan,
jembatan, ruas tol, pelabuhan, bandara udara, jalur kereta api, terminal
terpadu, pembangkit tenaga listrik, hingga bendungan dan irigasi.
Alasan dikebutnya proyek itu,
demi mendorong roda perekonomian dan menarik minat investasi asing ke dalam negeri.
Wakil Presiden RI, Boediono, bahkan mengakui, buruknya penyediaan infrastruktur
yang layak di Indonesia menjadi kendala paling mencolok dalam mengembangkan
investasi di Tanah Air. Lengkapnya, buka tautan ini.
Untuk itu, dalam mengejar
pembangunan tersebut, pemerintah mengajak peran serta semua pihak. Tak kecuali,
pihak swasta domestik maupun mancanegara.
Tak tanggung-tanggung, dalam
pagelaran Indonesia Infrastruktur Conference and Exhibition (IICE) 2013 yang
dibuka pada Rabu 13 November 2013, sebanyak 56 proyek senilai US$44,6 miliar
atau Rp490,6 triliun akan ditawarkan pemerintah dalam perhelatan tahunan ini.
Berdasarkan data Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas yang dikutip VIVAnews, Rabu,
dari 56 proyek yang ditawarkan, 15 proyek ditargetkan groundbreaking
(pemasangan tiang pancang) dilaksanakan pada 2014, sisanya (41 proyek)
ditagetkan paling lambat 2017.
Adapun 15 proyek tersebut yaitu:
1. Pelabuhan Kuala Tanjung
senilai US$ 620 juta.
2. Pembangkit Listrik Pangkalan
Susu, 2x200 MW di Sumatra, senilai US$
431,7 juta.
3. Jakarta Sewarege Sistem
senilai US$ 447 juta.
4. Makasar Newport senilai US$
372 juta.
5. Solo - Madiun Double Track
Railway senilai US$ 231 juta.
6. Palapa Ring senilai US$289
juta
7. Kertajati Airport Development
senilai US$116.
8. Balang Island Bridge senilai
US$ 162 juta.
9. Kualanamu Double Track Railway
senilai US$ 90,87 juta.
10. Maloy Port di Kalimantan
senilai US$ 184 juta.
11. Lembar Bay Port di Bali -Nusa
Tenggara senilai US$40,36 juta.
12. Sorong Port di Papua US$ 165
juta.
13. Water Supply Jatiluhur US$195
juta.
14. Raknamo DAM and Kolhua DAM di
Bali - Nusa Tenggara senilai US$103 juta.
15. Pembangkit Listrik Takalar
2x100 di Sulawesi senilai US$289 juta.
Skema pembiayaan yang digunakan
dalam merealisasikan 15 proyek itu melalui penunjukan langsung kepada Badan
Usaha Milik Negara (BUMN), melalui pinjaman luar negeri pemerintah atau
dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, sisanya 41 proyek
lagi menggunakan skema kerja sama pemerintah swasta (KPS) atau public private
partnership (PPP)
Seluruh proyek yang ditawarkan
dalam IICE merupakan proyek-proyek prioritas dalam Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Proyek-proyek tersebut telah
diseleksi oleh tim dari otoritas terkait.
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian, Hatta Rajasa, mengaku bahwa pemerintah segera mengumumkan
proyek-proyek baru berskala besar dan berskema pembiayaan kemitraan dengan
swasta (PPP) pada Jumat 15 November 2013 mendatang.
"Totalnya ada 25 proyek di
berbagai sektor yang akan kami lepas dan tawarkan kerja samanya kepada pihak
swasta," ujarnya, saat ditemui di Jakarta. Sedangkan nilai keseluruhan
proyek-proyek tersebut, mencapai US$35 miliar atau setara Rp380 triliun (asumsi
kurs Rp11.000 per dolar AS).
Menurut Hatta, pelibatan swasta
dalam 25 proyek ini diperlukan untuk meringankan beban pemerintah guna
pembangunan proyek, terutama infrastruktur.
Selain itu, penawaran proyek
infrastruktur yang potensial kepada pihak swasta itu dilakukan agar pemerintah
bisa punya cukup perhatian pada pembangungan infrastruktur-infrastruktur dasar.
"Irigasi, waduk, dan
pembangunan infrastruktur yang tidak viable juga akan kami dorong kepada pihak
swasta, BUMN, dan foreign direct investment (investasi asing langsung).
Tentunya, akan kami berikan viability gap fund (dana dukungan pemerintah) agar
proyek tersebut menjadi viable," kata Hatta.
Apalagi, Hatta beralasan bahwa
sejak MP3EI diluncurkan, kontribusi pihak swasta yang amat diharapkan ternyata
masih kecil, yaitu sebesar lima persen. Sebab itu, pemerintah akan berupaya
untuk lebih memaksimalkan keterlibatan dan peran swasta guna pembangunan
infrastruktur.
Sementara itu, Ketua Umum
Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Soeharsojo,
mengungkapkan bahwa dirinya tidak melihat ada sisi negatif ataupun kerugian
dari skema PPP yang sedang digalakkan pemerintah.
Menurutnya, skema ini cukup
efektif untuk menanggulangi minimnya dana yang dimiliki pemerintah untuk
pembangunan infrastruktur. "Tapi memang, karena ini program kerja sama
harus ada niat baik bersama antara pemerintah dengan swasta," katanya kepada
VIVAnews.
Langkah pemerintah dalam skema
PPP ini, dia menambahkan, semenjak Agustus 2012 membuat investor asing melihat
peluang baru untuk berinvestasi di Indonesia. Namun, hal ini dinilainya perlu
disikapi dengan baik oleh pemerintah. Sebab, jangan sampai nanti asing hanya
melihat indonesia sebagai pasar. Namun, perekonomian setempat tidak terangkat
dengan adanya proyek tersebut.
"Seperti di Cilegon, ketika
perusahaan Korea membangun pabrik beton. Di sana, kontraktor kecil tidak
dilibatkan sehingga menimbulkan kecemburuan," ujarnya.
Seharusnya, kata dia, para
kontraktor kecil yang berada di daerah ini haruslah diberikan kesempatan untuk
berkembang dan bekerja sama. "Wajar saja, kalau mereka mau diajak karena
kontraktor di daerah itu jarang yang besar dan hanya menggarap proyek kecil
saja. Apalagi, program PPP mayoritas berada di daerah, tentu ini menimbulkan
kecemburuan dari pengusaha lokal" katanya.
Sedangkan Menteri Pekerjaan Umum,
Djoko Kirmanto, kepada VIVAnews, mengungkapkan selain permasalahan di skema PPP,
khususnya dalam bidang infrastruktur masih banyak soal lain. Ia mencontohkan
salah satunya adalah problem pembebasan tanah dan pembiayaan.
Hingga saat ini, menurutnya,
swasta yang ingin membangun proyek dengan skema PPP seringkali kesulitan
mengenai pendanaan. Pembebasan tanah pun, kerap membuat swasta enggan untuk
ikut bergabung.
Apalagi, kata Djoko, untuk sektor
infrastruktur mereka mau tidak mau berurusan dengan pembebasan tanah yang tidak
sedikit luasannya. Dari segi lain, menurutnya, selama ini tidak ada
permasalahan yang berarti.
"Kalau dari segi ilmu,
kepintaran, dan pengetahuan, para ilmuan Indonesia itu tidak kalah jika
dibandingkan negara lain," ujarnya.
Proyek yang ditender 2013
Sementara itu, sebanyak 21 proyek
kerja sama pemerintah swasta (KPS) pada tahun ini sudah ditenderkan dan siap
untuk segera direalisasikan. Nilai keseluruhan proyek sebesar US$13 milar.
Direktur Pengembangan KPS,
Kementerian PPN/Bappenas, Bastari Panji Indra, mengatakan bahwa proyek-proyek
tersebut antara lain sembilan proyek pembangunan jalan tol, tiga pembangkit
litrik, dan sisanya pengelolaan air bersih, sampah dan pembangunan jalur kereta
pertambangan.
"Ke 21 proyek sudah dalam
proses transaksi, itu macam-macam ada, yang pra kualifikasi, pengumuman lelang,
dokumen penawaran, ada yang sudah tender, ada yang sudah dalam proses
penyelesaian pembiayaan," ujarnya.
Dikutip dari data Bappenas,
kesembilan ruas tol tersebut antara lain, Tol Kemayoran-Kampung Melayu, Tol
Sunter-Rawa Buaya-Batu Ceper, Tol Ulujami-Tanah Abang, Tol Pasar
Minggu-Casablanca, Tol Sunter-Pulo Gebang-Tambelang, dan Duri Pulo-Kampung
Melayu.
Kemudian, proyek pembangkit
listrik antara lain, pembangkit listrik batu bara di Jawa Tengah berkapasitas
2.000 megawatt (MW) dan pembangkit listirk batu bara di Sumatera Selatan dengan
kapasitas 1x600 MW.
Sedangkan untuk proyek
pengelolaan air bersih, dan sampah antara lain proyek penampungan air bersih di
Bandar Lampung, Maros di Sulawesi Selatan, dan proyek air bersih Umbulan, Jawa
Timur.@JI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar