“Kondisi bangsa kita saat ini
sudah mengkhawatirkan sehingga tanpa dukungan dan kebijakan oleh semua elemen
bangsa maka lambat laun seluruh aset akan jatuh ke tangan orang asing,” katanya
saat membawakan arahan pada Seminar Nasional yang diselenggarakan Keluarga
Alumni UGM (KAGAMA) menyambut pra Munas XII 2014 di Kendari, Sabtu lalu.
Ia mencontohkan, aset di bidang
perbankan misalnya, bangsa asing telah menguasai lebih dari 50 persen.
Begitu pula di sektor lain
seperti migas dan batu bara antara 70-75 persen, telekomunikasi antara 70
persen dan lebih parah lagi adalah pertambangan hasil emas dan tembaga yang
dikuasi mencapai 80-85 persen.
“Kecuali sektor perkebunan dan
pertanian dalam arti luas, asing baru menguasai 40 persen. Namun demikian kita
harus waspada agar tidak semua aset negara itu harus dikuasi asing,” katanya.
Oleh karena itu, kata Rektor UGM
itu, untuk mempertahankan aset-aset yang belum dikuasai asing tersebut, perlu
kebijakan dan terobosan yang lebih hati-hati dalam melahirkan keputusan
sehingga aset yang belum dikuasi itu tetap menjadi milik bangsa Indonesia.
Ia mengatakan, memang sebuah
ironi apabila rakyat Indoneia masih belum merasakan wujud kemakmuran merata dan
berkeadilan.
Di usia kemerdekaan 68 tahun,
meskipun kaya raya dengan sumber daya alam namun hingga kini masih banyak
didaulat oleh perusahaan negara asing.
Sementara itu, Gubernur Jawa
Tengah Ganjar Pranowo yang juga hadir pada seminar nasional dengan judul
Otonomi daerah dan konflik Pengelolaan Lahan, mengatakan di era otonomi daerah
saat ini seakan menjadi anak tiri yang selalu disalahkan.
“Pertanyaan saya bahwa, apa yang
salah dengan otonomi daerah. Atau jangan-jangan kita lebih suka kembali ketata
kelola pemerintahan yang sentralistis dan otoriter,” katanya.
Menurut mantan anggota DPR-RI
dari PDIP itu, langkah yang harus diambil untuk mewujudkan kedaulatan pangan khususnya
daerah yang saat ini dipimpinnya, di antaranya mengendalikan laju alih fungsi
lahan pertanian ke non pertanian.
Untuk itu, kata Ganjar, seminar
nasional ini diharapkan melahirkan kebijakan baru yang bisa diwujudkan dalam
upaya pemandirian bangsa. Hti/Ant
Tidak ada komentar:
Posting Komentar