Episode Budak Angon Joko Widodo

Jurnalis Independen: Sekilas perjalanan Joko Widodo dari tukang kayu, mebeling, Walikota Solo dua periode, Gubernur DKI Jakarta (2tahun), Hingga Prersiden Republik Indonesia melalui Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.
“Sengaja” Menjadi Pengusaha Mebel Kayu
Kalau jadi pengusaha mebel di Solo itu memang sejak awal sudah “direncanakan” oleh Jokowi. Mengingat latar belakang keluarganya yang memang tukang kayu, sejak kakek-neneknya, turun ke ayah-ibunya, pasangan Notomihardjo-Sujiatmi. Berangkat dari keluarga miskin yang tinggal di pemukiman kumuh dan liar di bantaran kali, beberapakali terkena gusur. Ayahnya awalnya adalah pengepul kayu, yang kemudian dijual ke pabrik mebel. Dari sana berkembang menjadi pengusaha kecil penggergajian kayu. Dari lahir sampai berangkat dewasa dunia Jokowi adalah dunia kayu. Maka itu kecintaannya terhadap dunia perkayuan itu sudahtumbuh sejak dini. Ketika masuk perguruan tinggi, yang dipilih adalah Faluktas Kehutanan, Jurusan Perkayuan, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.


Lulus dari UGM, setelah sempat sekitar dua tahun bekerja (masuk hutan) di sebuah BUMN di Aceh, PT Kertas Kraft Aceh, dan bekerja di perusahaan mebel pamannya di Solo, Jokowi keluar, kemudian mulai merintis usaha mebelnya sendiri. Lahirlah PT Rakabu. Sebuah perusahaan mebel kayu yang kemudian berkembang pesat, dengan pelanggannya sebagian besar dari Eropa dan Timur Tengah (ekspor).  Untuk mendukung kegiatan ekspor PT Rakabu, didirikan PT Rakabu Sejahtera, yang merupakan perusahaan patungan dengan PT Toba Sejahtera milik mantan Menteri Perdagangan Jenderal Luhut Binsar Panjaitan.


Setelah menjadi pengusaha mebel yang cukup besar dan sukses di Solo, nurani Jokowi sering terusik setiap kali menyaksikan banyaknya rakyat kecil Solo yang hidup sengsara di dalam kemiskinan. Pengalaman keprihatinan masa kecilnya yang miskin pun sering terbayang-bayang kembali.


Di dalam buku biografinya yang ditulis oleh Alberthiene Endah, Jokowi Memimpin Kota, Menyentuh Jakarta (Metagraf, 2012), Jokowi mengekpresikan kegundahan hatinya itu, dia berkata: “Orang-orang yang membutuhkan uluran tangan, sikap yang adil, kepedulian, juga rangkulan. Ketika saya merasakan kejayaan sebagai pengusaha mebel dengan permintaan ekspor yang terus bertambah, hati saya jadi nelangsa melihat perajin kecil yang terseok-seok memperbaiki nasib.”


“Sungguh ironis, ketika masyarakat nun jauh di luar Solo mengakui kota ini sebagai cagar budaya yang agung dengan kegiatan seni yang menakjubkan, namun kenyataannya di kampung-kampung penghasil karya seni khas, penduduknya hidup dalam kepungan kemiskinan.


Itulah yang kemudian mendorong saya untuk membidani lahirnya organisasi yang memayungi perajin dan pengusaha mebel di Solo. Sebuah kancah yang akhirnya membawa saya ke dunia politik. Sebuah kancah yang semula amat jauh dari kehendak saya.”


Bersama sesama pengusaha mebel yang mempunyai perasaan, pemikiran, dan visi yang sama, Jokowi membuat sebuah organisasi perkumpulan pengusaha mebel Solo. Organisasi ini dimaksud untuk menaungi pengusaha-pengusaha mebel dari berbagai kelas. Idealismenya, di organisasi itu para pengusaha tak hanya saling sharing kemampuan dan bersama-sama mendorong kemajuan. Tapi, mereka juga bisa membina networking, memperluas wawasan, dan pada akhirnya bisa mengembangkan jangkauan marketing.


Jokowi dan kawan-kawannya itu tidak membangun organisasi baru, tetapi mereka membuka cabang dari organisasi yang sudah ada di Jakarta, yakni Asosiasi Pengusaha Mebel Indonesia (Asmindo). Di Solo asosiasi itu diberi nama Asmindo Komda Surakarta. Diresmikan pada 11 Juli 2002, di Hotel Quality, Solo. Jokowi dipilih sebagai ketuanya.


Sebagai ketua Asmindo, Jokowi bekerja sungguh-sungguh mengembangkan asosiasi itu. hasilnya, banyak pengusaha mebel yang bergabung di dalamnya mengalami kemajuan pesat.


Berkat dukungan para pengurus Asmindo Solo yang dikatakan Jokowi sebagai orang-orang hebat dan agresif, dalam tempo relatif singkat, Asmondo bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional seperti DAPATI, JETRO, dan DPE. Anggotanya pun mencapai 200-an pengusaha mebel kayu, mebel rotan, mebel besi, dan handicraft, yang mempekerjakan total hampir 20.000 pekerja.


Jokowi tak menduga bahwa kesuksesannya memimpin Asmindo itu diperhatikan orang-orang politik. Pada 2004, mulai terdengar para pengurus Asmindo Solo yang kasak-kusuk, membuat selintingan: “Pak Jokowi maju saja menjadi walikota!”


Jokowi hanya tertawa mendengarnya.



“Tak Sengaja” Menjadi Walikota Solo


Namun, ternyata itu bukan gurauan. Para pengurus Asmindo itu serius mengajukan Jokowi menjadi calon walikota Solo periode 2005-2010. Semakin lama semakin kentara dan kuat desakan-desakan itu. Jokowi tak lagi tertawa, tetapi masih tetap menolaknya. Memasuki tahun 2005, desakan itu semakin serius. Jokowi mulai mempertimbangkannya.


Jokowi mulai berpikir, mungkin ini adalah suatu panggilan baginya. Untuk mengabdi kepada rakyat Solo. Mungkin inilah jalannya untuk mengobati kegundahan hatinya selama ini yang belum terobati sepenuhnya, ketika melihat masih banyak rakyat Solo yang hidup dalam kemiskinan, penataan dan manajemen kota yang buruk, Solo yang kehilangan identitasnya sebagai kota budaya, dan sebagainya. Dengan menjadi walikota Solo, dia bisa memperbaiki semuanya itu.


Setelah meminta masukan dari istri dan anak-anaknya, Jokowi pun menyatakan ketersediaannya untuk maju sebagai walikota Solo kepada para pengurus Asmindo Solo yang menyambutnya dengan sukacita. Rupanya, mereka pun sudah berhubungan dengan beberapa partai politik untuk menggandeng Jokowi sebagai calon dari partainya.


Jokowi memutuskan, memilih PDI-P sebagai kendaraan politiknya sebagai calon walikota Solo. Jokowi menjatuhkan pilihannya kepada PDI-P karena menganggap jiwa dan cita-cita parpol ini sesuai dengan jiwanya. Soekarno adalah idolanya. Nilai-nilai Marhaen yang diajari Soekarno dihayatinya. Selain itu basis konstituen PDI-P di Solo juga sangat besar.


Kemudian Jokowi diperkenalkan kepada kader sekaligus Ketua DPD PDI-P Solo, FX Hadi Rudyatmo, yang didukung partainya untuk maju di Pilkada Solo. Dalam beberapakali pertemuan dengan Rudy, Jokowi mengaku merasa cocok dengan sosok yang kemudian dicalonkan sebagai wakilnya itu.


Rudy memperkenalkan Jokowi kepada Ketua PDI-P, Megawati Soekarnoputri, untuk mendapat restu menjadikan Jokowi sebagai calon walikota Solo. Di buku Jokowi, Spirit Bantaran Kali Anyar (Domu D. Ambarita, dkk, Elex Media Komputindo, 2012), pada bagian kata pengantarnya, Megawati menulis, ketika Rudy membawa Jokowi kepadanya untuk diperkenalkan sebagai calon walikota Solo, Megawati sempat ragu dengan penampilan fisik Jokowi.


Megawati bertanya kepada Rudy, “Rud, orang yang kamu bawa kok kurus banget? … Seorang pemimpin, tampilan fisiknya perlu meyakinkan, berwibawa.”


Tapi, Mengawati mengatakan, itu semua hanya gurauannya saja. Dia sudah tahu prestasi Jokowi dalam memimpim Asmindo Solo. Buktinya, “Saya tetap memilihnya untuk maju bersama Rudy sebagai calon walikota dan wakil walikota Solo 2005 – 2010. Kemudian di Pilkada Solo 2010, dan bahkan memilihnya sebagai calon gubernur DKI jakarta 2012-2017.”


Ketika Pilkada Solo 2005 diselenggarakan, hasilnya mengejutkan Jokowi, dia bersama Rudy menang besar, dengan angka lebih dari 37 persen suara, mengalahkan tiga pasangan calon lainnya.


Pada Pilkada Solo 2010, ketika pasangan itu maju lagi sebagai calon petahana hasilnya bahkan sangat fantastis, tanpa banyak kampanye, mereka meraih kemenangan dengan angka 90 persen lebih!


Begitulah kisah Jokowi menjadi Walikota Solo. Suatu perjalanan dan karier politiknya yang tak terduga, yang sebenarnya, semula,  tidak merupakan tujuan hidupnya.


Jokowi “tak sengaja” menjadi Walikota Solo.



“Tak Sengaja” Menjadi Gubernur DKI Jakarta


Setelah “dipaksa” dan “tak sengaja” menjadi Walikota Solo di 2005, di 2012 Jokowi juga “dipaksa” dan “tak sengaja” menjadi Gubernur DKI Jakarta. Sejarah di Solo seolah-olah terulang di Jakarta, di Pilkada DKI Jakarta 2012.


Di buku Jokowi Mempimpin Kota, Menyentuh Jakarta, Jokowi mengaku, jangankan keluarga, dia sendiri pada awalnya sangat terkejut ketika oleh PDI-P, dia dipilih sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari partainya itu, di Pilkada DKI Jakarta 2012.


Jokowi berkisah, hari itu, 17 Maret 2012, dia sedang diliputi perasaan yang riang tiada tara. Sejak sore menjelang malam, ponselnya dimatikan. Dia berbaur bersama warga Solo menonton pertunjukan live Opera van Java yang digelar di Stadion R. Maladi, Jalan Slamet Riyadi. Bagi Jokowi, tak ada yang lebih membahagiakan seorang pemimpin kota jika bisa merasakan langsung degup gembira yang spontan dari penduduknya.


Pertunjukkan berlangsung sampai menjelang larut. Jokowi pulang pada pukul sebelas malam. Sampai di rumahnya, ponselnya dihidupkan. Terdengar bunyi tanda ada pesan singkat (SMS) yang masuk. Jokowi membacanya, dia kaget. SMS dari Jakarta. Isinya, Megawati memintanya untuk segera ke Jakarta, keesokan paginya, dengan pesawat paling pagi. Agendanya, Jokowi diminta mengikuti rapat yang digelar DPP dan DPD PDI-P di posko besar di Tebet, Jakarta.


Jokowi mengaku, dia sudah punya firasat bahwa ini ada kaitannya dengan sinyalemen yang beredar sebelumnya dari Jakarta bahwa dia akan dipilih parpol-nya menjadi calon gubernur DKI Jakarta. Tetapi, dia tidak menanggapinya, karena menganggapnya itu hanya sekadar isu atau wacana. Saat itu dia sedang semangat-semangatnya mengurus kota Solo.


Tetapi, isi SMS  itu membuat firasatnya mengatakan bahwa pemanggilannya ke Jakarta secara demikian mendadak oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati itu pastilah sangat penting. Apalagi bersamaan dengan rapat besar DPP seluruh Indonesia. Sedangkan batas akhir pendaftaran para calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta adalah Senin, 19 Maret 2012.


Tiba di Jakarta, Minggu, 18 Maret 2012, di Tebet, markas besar PDI-P, Jokowi kaget setengah mati, di depan markas itu sudah berkerumun banyak sekali wartawan dan masyarakat. Ketika dia mendekat dan memasuki markas kilatan cahaya lampu kilat dari puluhan kamera bersahut-sahutan menerpanya, banyak sekali wartawan yang mengajukan berbagai pertanyaan.


Memasuki ruangan rapat, Jokowi lebih terkejut lagi, ratusan orang di dalamnya, termasuk para petinggi PDI-P lengkap serentak berdiri dan bertepuk tangan menyambut Jokowi. Beberapa orang memeluknya erat.


Setelah semua tenang, barulah Jokowi dijelaskan bahwa dia telah dipilih untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta dari PDI-P. Hanya memerlukan waktu sekitar lima menit rapat untuk memutuskan secara aklamasi dan pasti bahwa Jokowi adalah calon gubernur DKI Jakarta. Tidak ada satu suara pun yang keberatan.


Setelah rapat selesai, barulah Jokowi terlibat pembicaraan serius dengan beberapa petinggi partai. Jokowi bertanya, kenapa dia yang dipilih, apa latar belakang yang membuat partai memilih dia, dan sebagainya. Jawabannya pada intinya mengatakan ini merupakan tugas dan kepercayan partai kepadanya. Tidak boleh menolaknya.


Jokowi pun akhirnya menerimanya.


Rapat dilanjutkan untuk menentukan siapa calon wakil yang akan mengdampingi Jokowi. Sampai dengan pukul 14:30 hari itu juga, barulah nama Basuki Tjahaja Purnama dari Gerindra diputuskan. Selanjutnya, bergelindinglah sejarah Ibu Kota dengan sepasang pimpinannya yang baru: Gubernur Joko Widodo alias Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Jokowi-Ahok.


Sebelum benar-benar terjun dalam Pilkada DKI Jakarta 2012 itu, seperti sebelum terjun di Pilkada Solo 2005, Jokowi juga menyempatkan diri berbicara dengan istri dan anak-anaknya. Mereka pada prinsipnya tidak setuju Jokowi terjun ke dunia politik, mereka lebih senang Jokowi tetap menjadi pengusaha bersama-sama mereka membangun perusahaan mebel keluarga itu. Namun, mereka juga akhirnya tetap menghormati keputusan Jokowi dan mendoakannya supaya sukses.


Pada kesempatan itu, Iriana, isri Jokowi mengajukan pertanyaan yang tajam menusuk perasaan, “Pak, orang-orang mengatakan Bapak tidak amanah. Baru dua setengah tahun menjadi Walikota Solo, Bapak sudah maju ke Pilkada Jakarta. Apa nanti pikiran orang, Pak. Nanti orang-orang Bapak gila kuasa …”


Jokowi yakin pertanyaan ini juga akan banyak ditujukan kepadanya oleh khalayak ramai, dia menjawab, “Bu, buat saya dalam menjalani hidup ini adalah suara batin yang murni. Apa niat jernih kita, itulah yang akan menjadi dasar keyakinan. Jika memang saya gila kuasa dan memenangkan kepentingan sendiri, mungkin benar apa yang dikatakan orang. Bahwa saya tidak amanah dalam menjalankan kepercayaan menjadi Walikota Solo. Tapi, saya memiliki niat murni dengan maju ke Pilkada Jakarta. Ini amanah yang menjangkau masalah kesejahteraan lebih banyak orang. Dari dalam diri saya ada kehendak untuk mengabdi. Perubahan keadaan ini saya artikan sebagai titah untuk berkarya di ruang yang lebih besar.”


Seperti yang telah sejarah catat kemudian, hasil Pilkada DKI Jakarta 2012, setelah melewati dua putaran, menghasilkan Jakarta kini mempunyai sepasang pimpinan baru, Jokowi-Ahok, yang bertekad bersama warga Jakarta membangun Jakarta, menjadi Jakarta yang baru.


Proses Jokowi dari Walikota Solo, “mendadak” menjadi Gubernur DKI Jakarta itu juga menunjukkan bahwa Jokowi yang sebelumnya pikir saja tidak untuk ikut Pilkada Jakarta, akhirnya lewat “paksaan” dari markas besar PDI-P, maju dan menang di Pilkada DKI Jakarta itu, membuat seolah-olah sejarah yang pernah terjadi di Solo, terulang kembali di Jakarta.


Jokowi “tidak sengaja” menjadi Gubernur DKI Jakarta.



Akankah “Tak Sengaja” Menjadi Presiden RI?


Meskipun “dipaksa”, dan “tak sengaja” menjadi Walikota Solo, dan “tak sengaja” juga menjadi Gubernur DKI Jakarta, ada dasar yang membuat Jokowi memutuskan menerima pencalonannya itu. Yakni, kegundahan hatinya menyaksikan masih banyaknya rakyat (Solo) yang meskipun terampil, hidup dalam kesengsaran karena didera kemiskinan, penataan dan manajemen kota yang salah, kota yang kehilangan identitasnya, dan kondisi birokrat yang memprihatinkan. Jabatan Walikota Solo dirasakan sebagai suatu bentuk panggilan untuk memperbaiki semuanya itu. Panggilan lebih lebih besar datang lagi ketika dia diminta menjadi Gubernur DKI Jakarta.


Hasil Jokowi membenahi Solo sudah banyak yang kelihatan. Warga Solo pun menjadi sangat mencintai walikotanya itu, meskipun akhirnya, ketika baru dua setengah tahun memimpin Solo di periode kedua, mereka terpaksa melepaskannya untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dengan tanggung jawab yang lebih besar: Gubernur DKI Jakarta.


Belum genap satu tahun Jokowi menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sejarah di kota Solo dan Provinsi DKI jakarta, seolah-olah mau terulang kembali untuk ketiga kalinya. Kali ini dalam skala yang terbesarnya, skala nasional. Yakni, dorongan-dorongan yang semakin kuat agar Jokowi maju  sebagai calon Presiden RI di Pemilu Presiden (Pilpres) 2014.


Suara-suara yang mendorongnya untuk itu awalnya hanya terdengar sayup-sayup saja, seperti angin sepoi-sepoi basah. Namun, semakin lama, desingan angin itu semakin kuat, mendesak PDI-P untuk menetapkan Jokowi sebagai capres-nya di tahun 2014, dan mendesak pula Jokowi agar mau menerimanya.


Ketika berbagai survei dilakukan, dengan pertanyaan, seandainya pilpres diadakan sekarang, siapakan calon presiden yang anda pilih. Semua survei menyatakan hasilnya,  Jokowi selalu berada di urutan teratas dengan selisih yang cukup jauh dengan pesaing terdekatnya. Yang terakhir, yang paling semakin membuat calon-calon presiden lainnya  ketar-ketir hatinya, adalah hasil survei Litbang Kompas yang bulan Agustus lalu diumumkan. Hasilnya 32,5 persen memilih Jokowi. Di urutan kedua, Prabowo Subianto dengan elektabilitas hanya 15,1 persen.


Meskipun, belum ada kepastian, dalam Rapat Kerja nasional (Rakernas) PDI-P yang baru saja dilangsungkan di Jakarta, pada 6 – 8 September 2013, sudah mulai muncul signal-signal untuk membuka peluang Jokowi diajukan sebagai capres 2014 dari parpol-nya itu.


Signal-signal itu berupa, ditunjukkan Jokowi untuk membaca “Dedication of Life” di pembukaan Rakernas PDI-P itu. Pembacaan “Dedication of Life” itu, testimoni yang ditulis oleh Soekarno pada 10 September 1966 sebagai bentuk pengabdiannya kepada negara,  sudah menjadi kebiasaan di dalam setiap Rakernas PDI-P.


Dalam pidatonya, Megawati juga mengatakan ada getaran Soekarno pada sosok Jokowi, dan Jokowi merupakan bentuk regenarasi yang sedang terjadi di PDI-P.

“Kenapa “Dedication of Life” yang baca Jokowi? Karena itu sebuah makna regenerasi secara alami pasti berlanjut,” kata Megawati di hadapan ribuan peserta RakernasIII PDI P, di Gedung Ecovention Ecopark Ancol, Jakarta, pada Jumat, 6 September 2013.


*


Jokowi sendiri, ketika berkali-kali ditanya perihal pen-capres-annya ini, berkali-kali pula mengatakan tidak berpikir untuk itu. Dia mengatakan masih mau konsentrasi hanya untuk mengurus Jakarta saja dulu. Mengurus kemacetannya, banjirnya, masalah transportasi massalnya, dan seterusnya.


Tetapi, bersamaan dengan itu, terdengar pula beberapa kali Jokowi mengekspresi ketidakpuasannya mengenai kondisi di lapangan yang membuatnya tak berdaya sebagai seorang Gubernur DKI Jakarta dalam mewujudkan program-programnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Yakni, kondisi-kondisi ketika dia harus mengambil suatu keputusan, tetapi terbentur dengan kewenangan yang lebih tinggi di atasnya. Baik itu kewenangan Menteri, maupun kewenangan Presiden. Singkatnya, kewenangan Pemerintah Pusat.


Misalnya, ketika diwawancara Majalah Tempo (Tempo, edisi 1 Agustus 2013), dengan pertanyaan: “Setahun menjadi Gubernur Jakarta, apa masalah terberat?”


Jokowi menjawab: “Masalah di Jakarta itu tak bisa ditangani sendirian, harus dengan Pemerintah Pusat. Ini bukan menyalahkan Pusat, tapi gambarannya memang begitu. Contohnya, banjir di Jakarta terkait dengan 13 sungai dan semua kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum. Termasuk tanggul yang jebol di Menteng dan Waduk Pluit, itu wewenang Pekerjaan Umum. Bagian Jakarta hanya selokan dan parit kecil-kecil.”


“Begitu pula soal macet. Lebih dari 10 tahun, problemnya sama. Meski otoritas transportasi Jabodetabek sudah terbentuk, tetap tak bisa jalan sempurna karena otoritas ada di Pemerintah Pusat. Semua harus realistis, enggak bisa sepotong-sepotong di DKI. Peran itu harus diberikan pusat, gubernur harus di-drive oleh pusat. Ini keputusan politik, Jakarta mau diselesai¬kan atau tidak, atau hanya selesai dalam pembicaraan.”


Tempo: “Jika memang begitu, apa problemnya selama ini?”


Jokowi: “Komunikasi dan kerja sama enggak nyambung. Saling tunggu. Saya memilih mengejar di mana letak tidak nyambung-nya. Yang penting masalah clear dan terselesaikan, jelas arahnya mau ke mana.”


Ketidakpuasan Jokowi dengan kebijakan Pusat yang  terbaru adalah kontroversi mengenai mobil murah ramah lingkungan, atau low cost and green card (LCGC) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41/2013. Jokowi menganggap program mobil murah yang baru diadakan Pemerintah Pusat itu mengancam upayanya dalam mengatasi Jakarta. Belum selesai program-program dengan (mega) proyek-proyeknya dalam kaitannya mengatasi kemacetan Jakarta yang kian lama kian parah, Pemerintah Pusat malah membuat program mobil murah ini. Sebuah kontraproduktif, bagi Jokowi.


Keberadaan mobil murah itu membuat Jokowi khawatir, akan menambah secara signifikan jumlah mobil pribadi yang melintas jalan-jalan di Jakarta. Tanpa mobil murah saja, frekwensi pertumbuhan mobil pribadi dari tahun ke tahun semakin mengkhawatirkan. Jumlah mobil yang ada sekarang ini saja sudah lama melampaui toleransi jumlah ideal mobil suatu kota sebesar Jakarta, agar bisa menjadi kota yang nyaman dihuni. Kok, ini mau ditambah lagi dengan mobil murah? Orang yang sebelumnya tak mampu membeli mobil, akan menjadi mampu. Yang selama ini menggunakan sepeda motor, akan beramai-ramai beralih ke mobil pribadi yang murah itu. Dampaknya, pasti akan memperparah kondisi lalu-lintas Jakarta. Jokowi khawatir program-programnya mengatasi kemacetan Jakarta, malah dinetralisir oleh keberadaan mobil murah itu.


Namun, demikian Jokowi mengaku tidak bisa berbuat apa-apa untuk membatalkan kebijakan mobil murah yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat itu.


“Ya sudah jadi kebijakan, ya gimana? Enggak usah ditanya lagi, ini urusan Pemerintah Pusat. Sekarang mau upaya apa? Ngajak berantem?” ujar Jokowi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9/2013) (Kompas.com).


Namun, demikian, Jokowi menyatakan, dia sudah mempersiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi kemacetan akibat kebijakan mobil murah ini, misalnya melalui kebijakan ganjil-genap, penerapan pajak progresif, dan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP).


“Tahun depan rencananya ERP diterapkan,” kata Jokowi.


Kondisi “ketidakberdayaan” Jokowi menghadapi Pemerintah Pusat seperti ini, secara kumulatif, bisa lagi menjadi faktor-faktor yang mendorong Jokowi untuk menjawab suara-suara yang semakin kuat mendesaknya untuk bersedia menjadi capres 2014 dari PDI-P. Kondisi yang mirip dengan kondisi ketika Jokowi akhirnya menerima kehendak kuat yang mendorongnya maju di Pilkada Solo 2005 lalu, dan panggilannya untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta.


Kalau sudah begini, bukan tak mungkin untuk ketiga kalinya, dalam skala nasional, Jokowi akan “terpaksa” lagi maju sebagai salah satu capres 2014. Dan, hasilnya, bukan tak mungkin pula, Jokowi pun kahirnya “tak sengaja” menjadi Presiden RI. ***