Islamophobia Basuki Tjahaja Purnama dan Perlawanan FPI Indonesia

Jurnalis Independen: Perseteruan Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dengan Front Pembela Islam (FPI) kian meruncing. Bahkan Ahok menjadi salah inisitor pembubaran FPI, dengan mengirimkan surat rekomendasi ke kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM.



Sehubungan adanya demo penolakan Ahok, perlu disebarluaskan alasan penolakan terhadap Ahok yang sebenarnya. Ini tidak sesederhana seperti yang kebanyakan orang kira. Inilah 'dosa-dosa' Ahok terhadap umat Islam.

Pertama, Ahok menghancurkan Masjid Baitul Arif di Jatinegara, Jakarta Timur, sehingga warga setempat tidak bisa shalat Jum’at dan melakukan kajian Islam sampai saat ini.

Kedua. Ahok juga menghancurkan Masjid bersejarah Amir Hamzah di Taman Ismail Marzuki dengan dalih renovasi, namun hingga hari ini tidak ada tanda-tanda akan dibangun kembali.

Ketika, Tidak puas dengan menghancurkan Masjid-Masjid, Ahok mengganti para pejabat Muslim dengan pejabat-pejabat yg seiman denganya seperti Lurah Susan, Lurah Grace, dsb. Tak hanya itu, kepala sekolah Muslim di DKI juga banyak yang diganti dengan alasan lelang jabatan. Hasilnya, banyak kepala sekolah Kristen sekarang.

Keempat, Merasa didukung media-media Sekuler, Ahok terus menghapus simbol-simbol Islam. Melalui Kadisdik DKI yang Non Muslim, Lasro Masbrun, dia mengeluarkan aturan mengganti busana Muslim di sekolah-sekolah DKI setiap Jum’at dengan baju Betawi. Padahal sebenarnya baju Betawi bisa di hari lain, seperti aturan di sekolah-sekolah Bandung, yaitu Rabu untuk baju daerah (Sunda), sedangkan Jum’at tetap dengan busana Muslim.

Kelima, Setelah sukses menghancurkan Masjid dan menghilangkan simbol-simbol Islam di DKI Jakarta, Ahok juga membatasi kegiatan syiar Islam seperti malam takbiran dengan alasan macet. Padahal perayaan tahun baru yang dipimpin Ahok jauh lebih parah macetnya dengan menutup jalan-jalan protokol Jakarta.

Keenam, Ahok juga mendukung legalisasi pelacuran yaitu lokalisasi prostitusi, dan menyebut yang menolaknya adalah munafik, termasuk Muhammadiyah. Akhirnya Muhammadiyah resmi melaporkan Ahok ke polisi dengan pasal penghinaan.

Ketujuh, Ketika umat Islam mati-matian memprotes Miss World, Ahok justru mendukung total bahkan bangga jika Jakarta jadi tuan rumah final kontes umbar aurat itu.

Kedelapan, Tak kalah parahnya adalah, Ahok mendukung wacana penghapusan kolom agama di KTP.

Kesembilan, Ahok juga mengeluarkan pernyataan, "Boleh minum Bir, asal jangan mabok". Tak cuma dukung Miss World, Ahok juga dukung penuh konser maksiat Lady Gaga.

Kesepuluh, Ahok dengan berani melecehkan ayat suci. Dia bilang, "Ayat suci wajib tunduk pada ayat konstitusi".

Kesebelas, Pada Lebaran yang lalu, situasi yang adem tiba-tiba menjadi panas kembali dengan wacana Ahok untuk menghapuskan cuti bersama saat Lebaran. Apa dia tidak izinkan umat Islam berlebaran dan silaturahmi? Kenapa pula tidak dicontohkan melalui pencabutan cuti bersama Natal atau tahun baru? Mengapa hanya dan harus Lebaran yang dibidik?

Keduabelas, Ahok juga menentang habis manifesto Partai Gerinda tentang pemurnian agama dari aliran sesat.

Ketigabelas, Ada yang bilang, "Tidak apa-apa pemimpin kafir, asal tak korupsi". Ternyata Ahok diduga kuat terlibat korupsi pengadaan bus TransJakarta sebesar 1,6 triliun.

Koruptor-koruptor BLBI juga kebanyakan 'sejenis' dengan Ahok, yaitu konglomerat-konglomerat dari warga/golongan 'keturunan' kafir. Umat perlu tahu mengapa kaum Muslimin menolak Ahok. Penolakan Ahok bukan hanya tugas Front Pembela Islam (FPI). Kita semua juga punya kewajiban untuk itu.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik mengaku tidak tahu apakah demonstrasi Front Pembela Islam (FPI), Senin (10/11) membawa motif politik. Dia mengaku menerima aspirasi ormas tersebut di DPRD DKI karena tidak ingin ada kejadian buruk muncul nantinya.

“Saya sih enggak tahu ada motif politik apa enggak, yang jelas saat dia datang ke DPRD kita terima,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (12/11/2014).

Menurut Taufik, DPRD memang berkewajiban menerima segala aspirasi masyarakat. Dia mencontohkan, demo rusuh FPI dengan aparat beberapa waktu lalu tersebut terjadi karena ormas tersebut tidak bertemu DPRD DKI.

“Kemarin di terima sama kita (DPRD) jadi enggak ada ribut,” imbuh Taufik.

Taufik menjelaskan, bahwa demonstrasi lingkungan Balai Kota pada hari Senin bukan demo FPI. Dia menegaskan demo tersebut muncul dari organisasi Gerakan Masyarakat Jakarta, yang didalamnya terdiri dari 99 ormas, dan di dalamnya ada FPI.

“Jadi musti berfikir lurus, bukan mau membela FPI ya,” ujar Taufik.

Anggota DPR RI Komisi III, Aboe Bakar Al habsy menyayangkan sikap Ahok, seharusnya Ahok selaku pemimpin dapat menyikapi penolakan tersebut dengan sabar.

"Harus disadari bahwa hubungan Ahok dan FPI itu adalah pimpinan dan warga. Kalau kata ki Hajar Dewantoro Ing Ngaso Sung Tulodo, jadi pimpinan itu memberikan taudalan dan sabar," kata Aboe Bakar dalam melaui sambungan telepon, di Jakarta, Kamis (13/11/2014).

Aboe Bakar yang juga politisi PKS itu menilai, rekomendasi pembubaran FPI yang diberikan Ahok kepada dua kementerian bukanlah solusi, hal tersebut karena pembubaran tersebut tidak akan menyelesaikan masalah.

"Saya tidak melihat pembubaran FPI sebagai solusi yang baik atas persoalan ini, karena itu bukan substansi permasalahannya. Sehingga pembubaran FPI juga tak akan menyelesaikan persoalan ini," ujarnya.

Dia menyarankan agar Ahok dan FPI dapat duduk bersama untuk menyelesaikan masalah. "Sepertinya hal ini harus dijadikan bahan evaluasi untuk kedua belah pihak. Saya rasa melihat FPI harus dengan holistik, jangan hanya saat mereka berdemo saja," tutupnya.