Terlepas dari adanya "karma politik sekaligus Karma sosial", detik-detik pelengseran ARB sebagai Ketua Umum Partai Berlambang Beringin nampak sedang berjalan menuju kepastian sejarah rumah politisi peninggalan orde baru.
Pemburu kursi kepresidenan 2019 seperti Abu Rizal Bakrie, harus mempersiapkan diri sedini mungkin. Karenanya, Musyawarah Nasional (Munas) menjadi sangat penting dilakukan, sekaligus mengukukuhkan dirinya tetap berada di singgasana sebagai Ketua Umum Partai Golkar.
Sementara, banyak pihak melihat kepemimpinan ARB sebagai Ketua Umum Partai Golkar selama ini kontra produktif. Banyaknya "cacat bawaan" ARB justru menjadikan Golkar kehilangan kesempatan meraih kursi kandidat nomor satu dalam pilpres 2014 lalu. Bukti lain kisruh jelang Munas 30 November mendatang di Bali membuktikan bahwa ARB tidak laku di intern Partai Beringin.
Kisruh estafet Kepemimpinan Partai Golkar bermula dari pertemuan Pimpinan Partai yang terjadi di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat. Pertemuan itu berubah menjadi kekacauan dan ajang tawur antara Angkatan Muda Partai Golkar ( AMPG) kubu Yorrys Raweyai melawan Kubu Dolly Kurnia, Selasa 25 November 2014 lalu.
Rapat Pleno tersebut sedianya mengagendakan persiapan Musyawarah Nasional (Munas) untuk pemilihan ketua umum di Bali pada 30 November 2014.
Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sempat menjenguk para korban di Rumah Sakit Pelni. Saat itu, ARB mengaku amat menyayangkan insiden kekerasan ini terjadi di kantor DPP Partai Golkar.
"Saya sangat menyesalkan dan mengutuk kebrutalan semacam ini dilakukan di dalam satu kancah politik kita," kata ARB di RS Pelni.
Menurut ARB, para korban yang merupakan anggota AMPG ini adalah para penerus dan anak-anak bangsa. Ia pun mempertanyakan alasan di balik aksi kekerasan ini.
"Korban begitu banyak, padahal apa masalahnya?" ujarnya.
Menurut Ketua Komandan Brigade AMPG Indonesia, Panglima Ali, lebih dari 10 orang anggota AMPG mengalami luka-luka.
"Mereka mengalami luka-luka karena terkena pukul menggunakan balok batu di bagian kepala, tangan, badan dan kaki. Bahkan, ada anggota kita yang terkena tusuk dan sabetan senjata tajam," kata Panglima Ali.
Seorang Pengamat Politik Indexpolitica, Deni Charter, mengatakan kisruh internal Partai Golkar yang terjadi saat ini, membuktikan bahwa karma politik itu adalah nyata.
Menurutnya dulu senior Partai Golkar, Muladi dipecat Akbar Tandjung yang menjabat Ketua Umum Partai Golkar. Alasannya Muladi ikut dalam gerbong SBY yang didukung Partai Demokrat.
"Dan kemarin, Muladi sebagai Ketua Mahkamah Partai Golkar berbalik memecat orangnya Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie, dari jabatan Ketua Umum Golkar," kata Deni, Rabu (26/11/2014).
Deni menilai saat ini sangat jelas bahwa Muladi memihak ke grup Agung Laksono cs, yang dekat dengan JK dengan membentuk presidium penyelamatan partai.
"Saya prediksi Golkar akan terpecah dua seperti PPP. Hal yang biasa terjadi dalam politik karena ada Game of Power disini," kata Deni.
"Dalam sejarahnya Golkar selalu berada di dalam pemerintahan, tapi kali ini tidak. Namun ARB tetap berusaha bertahan karena keinginan memperkokoh KMP di parlemen yang dalam hal ini dipimpin oleh Ical sendiri," paparnya.
Sementara itu, Pengamat Politik Konsep Indonesia (Konsepindo), Veri Muhlis Ariefuzaman, menyatakan Golkar sangat pengalaman dalam mengelola konflik.
Menurut Veri, seharusnya perbedaan sebesar apapun idealnya bisa dijembatani jika para pihak saling mengerti. "Hanya memang regenerasi di Golkar akan terlihat mandeg bila para sesepuh masih tetap ingin manggung," katanya.
Sementara itu, Ketidak sepahaman, memicu para calon ketua umum dipimpin oleh Agung Laksono mengambil langkah pembentukan Presidium Penyelamat Partai Golkar yang juga merencanakan Munas tandingan di Jakarta pada Januari 2015.
Agung Laksono dan kawan-kawan pun menyatakan mengambil alih seluruh aktivitas di kantor DPP Partai Golkar dengan membentuk Presidium. Adapun Presidium Penyelamat Partai Golkar beranggotakan Priyo Budi Santoso, Hajriyanto Y Thohari, Zainuddin Amali, Agus Gumiwang Kartasasmita, Laurens Siburian, Ibnu Munzir, Yorrys Raweyai, Agun Gunanjar Sudarsa, dan Zainal Bintang.
Terkait hal itu, Sekjen DPP Partai Golkar, Idrus Marham menyatakan kelompok yang menduduki kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta, adalah kelompok ilegal.
"Kebesaran Partai Gollkar karena menerapkan sistem yang efektif. Bagian sistem efektif itu adalah taat pada aturan partai. Oleh karena itu, kalau ada kader yang tidak taat pada aturan partai, maka itu tindakan ilegal," kata Idrus dalam jumpa pers pernyataan sikap 34 ketua DPD Tingkat I Partai Golkar di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
"Lantaran itu, siapapun yang menduduki atas nama kelompok ilegal, maka itu tidak kami dipekenankan," imbuhnya.
Idrus Marham juga mengomentari apa yang dikatakan oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam). Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, mengatakan pernyataan Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno terkait larangan Munas Golkar di Bali 30 November mendatang.
Larangan itu diterjemahkan sebagai intervensi pihak pemerintah pada urusan intern Partai Golkar.
"Kita hormati Menkopolhukam kalau memang mengingatkan. Karena tugas pemerintah memang itu. Tapi kalau itu intervensi, kita akan lakukan perlawanan," kata Idrus di dampingi ketua DPD Provinsi Se-Indonesia di Hotel Sultan Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Menurutnya sikap Menkopolhukam itu juga sudah dapat dikategorikan mencederai semangat reformasi yang telah didengungkan selama ini.
Sebelumnya Tedjo mengatakan, sejumlah pihak, utamanya Polri dan DPP Partai Golkar, mau memikirkan nasib sektor pariwisata Indonesia. Apalagi kalau Munas tersebut mengakibatkan insiden bentrokan yang lebih besar.
Akibat kericuan, Anggota DPR RI dari Partai Golkar, Melchias Markus Mekeng, justru meminta Ketua Umum Partai Golkar ARB tidak mencalonkan kembali sebagai ketua umum Golkar periode selanjutnya. Ia menyarankan Aburizal lebih baik mengurus utang-utangnya.
"ARB sudah gagal dan gak usah maju. Umur sudah tua, tidak ada keberhasilan. Lebih baik urus utang, jangan urus partai apalagi negara," kata Mekeng di Gedung DPR (26/11/2014).
Mekeng menambahkan, pelaksanaan Munas Golkar akan dilakukan pada Januari 2015 sesuai dengan keputusan Munas di Pekanbaru. "Pelaksanaan Munas akhir November dipelintir dan itu untuk melenggangkan kekuasaannya," ucapnya.
Mekeng juga mengatakan bahwa selama 5 tahun kepemimpinan ARB, Golkar menjadi Partai yang di blaklis oleh rakyat. Tidak ada catatan prestasi selama kepemimpinan ARB.
Senada dengan ucapan Anggota DPR RI dari Partai Golkar Melchias Markus Mekeng, Mantan Guru yang menjadi korban luapan lumpur Lapindo, Syamsudin mengatakan. ARB tidak layak menjadi pemimpin Partai sekelas Golkar.
Dalam kepemimpinannya, bukan hanya partai yang dijadikan alat menguntungkan diri sendiri, tetapi juga negara dan masyarakat menjadi korban keserakahan seorang ARB.
Masih menurut Syamsudin, keberpihakan Partai Golkar dalam Koalisi Merah Putih (KMP) sejak pupusnya pencalonan ARB menjadi capres 2014, menunjukan kesalahan langkah politik yang diambilnya. Pada pemerintahan sebelumnya, Golar selalu menjadi mitra pemerintah dalam memberikan sumbangan pembangunan bangsa dan negara.
"Karenanya, saya lebih setuju jika ARB dilengserkan dari Ketua Umum Partai Golkar, sebab ia melalui PT Minarak Lapindo Brantas menjadi sumber Prahara Warga Korban Lapindo seperti kami", kata Syamsudin.
Lebih lanjut Syamsudin berkata dengan nada geram, "adanya KMP dimana ARB dan Golkar menjadi bagiannya, menjadikan DPR kita tidak efektif dalam bekerja memperjuangkan aspirasi dan sebagai wakil rakyat di parlemen. Karenanya dengan melengserkan ARB, maka dengan sendirinya KMP akan bubar".
Apapun komentar terkait gonjang-ganjing di tubuh Partai penonggalan orde baru itu, kubu Aburizal Bakrie alias ARB akan tetap menggelar Munas IX di Bali pada 30 November hingga 4 Desember mendatang di Nusa Dua, Bali. Aburizal meyakini bahwa Munas akan tetap dilakukan pada 30 November 2014 di Bali. Ia mengatakan, upaya pembatalan pelaksanaan Munas di Bali tidak akan pernah bisa terlaksana.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar