Jurnalis Independen: Pengungkapan kasus video adegan mesum anggota dewan hingga keakar-akarnya, merupakan barometer Negara Pancasila menuju negara yang berhaluan Sekuler, Pluralis, dan Liberalis! Beredarnya video mesum yang diperankan perempuan mirip anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP tidak saja melukai perasaan pengurus PDIP Kalimantan Barat (Kalbar) dan Gubernur Cornelis, tetapi juga harus diartikan sebagai pelecehan terhadap seluruh Bangsa, Negara, institusi negara dan rakyat Indonesia.Wakil Ketua DPD PDIP Kalbar M Jimmy meminta masyarakat menunggu hasil penyelidikan polisi.
“Saya sudah cross check ke Karolin dan Aria Bima. Mereka mengatakan fitnah, tidak betul,” ungkap Jimmy, Jumat (27/4/2012). Karolin merupakan anggota DPR dari daerah pemilihan Kalbar.
Jimmy juga meminta kepada kader PDIP tidak terpancing dengan cara kotor bermuatan politis tersebut.
“Saya selaku kader mengimbau seluruh kader PDIP tidak terpancing dengan isu-isu yang belum pasti kebenarannya. Perlu diketahui, teknologi komunikasi di dunia ini sudah sangat canggih. Apa pun bisa dibuat orang,” ucap Jimmy.
“Gambarnya memang oke, tetapi gambar itu bisa dimodifikasi. Itu bisa diatur-atur atau disunting. Marilah kita tunggu proses ini berjalan seperti apa kebenarannya,” jelas pria yang juga anggota DPRD Kalbar.
Saat ini merupakan momen yang tepat karena menghadapi Pemilihan Gubernur Kalbar. Dia menilai ada muatan politik tertentu yang harus dicermati sehingga tidak membuat kader terkotak-kotak.
“Ini demi stabilitas daerah. Apalagi yang ditembak langsung adalah publik figure. Suara Karol itu 200 ribu lebih dan nomor 3 nasional. Kebetulan juga, bapaknya (Cornelis) mau mencalonkan diri kembali dalam pemilihan gubernur nanti,” jelas Jimmy.
Terkait Video haram dan merontokkan nama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ketua MPR Taufiq Kiemas akhirnya angkat bicara. Merebaknya video porno yang "menyeret" kadernya (PDIP), Karolin Margret Natasa, Keimas tidak serta merta menolak maupun membenarkan video haram tersebut.
"Secara pribadi, sebagai orang tua, kalau betul (Karolin) saya rasa yang dituduhkan tidak sejelek itu," ujar Taufiq di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/4/2012).
Sambung Taufiq, pelaku dalam video porno yang diduga melibatkan kader PDIP tersebut tidak mungkin mau melakukan perbuatan itu kalau tidak dijanjikan untuk menikah. "Kalau enggak cinta, enggak mungkin mau di foto (bugil). Dia berbuat begitu (mesum) mungkin dijanjikan kawin. Masak dokter sebodoh itu," ucapnya.
Lebih jauh, Taufiq menduga jika benar Karolin yang ada di dalam video itu tidak mungkin karena uang. Tapi karena ada janji lain. "Uang tak perlu karena sudah cukup, kalau engak ada iming-iming sejati mana mau," terangnya.
Taufik Kiemas menambahkan, motif disebarnya video itu bukan hanya persoalan memenuhi hawa nafsu semata. "Anak ini berselingkuh bukan hawa nafsu saja, kalau tidak dijanjikan sesuatu mana mungkin mau. Bukan hawa nafsu saja," jelasnya.
Masih kata Taufiq Ketua MPR, jika benar yang ada dalam video itu kader PDIP yang selama ini disebut-sebut, maka pihaknya menyerahkan kepada aturan yang ada di DPR. "Kalau betul yang bersangkutan, terserah. Kita mengikuti aturan yang ada," tukasnya.
Sisi lain, Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Lukman Hakim Saifuddin pun mendesak agar video itu ditindaklanjuti, sehingga segera bisa diungkap dan diketahui siapa sebenarnya pelaku itu. Jika memang benar pelakunya anggota DPR, maka dia meminta Badan Kehormatan (BK) menindak tegas.
"Perlu secepatnya diungkap dan pelakunya ditindak tegas, agar bangsa ini tidak terus menerus dijejali dengan pemberitaan yang memalukan," tutur Lukman, Kamis (26/4/2012) lalu.
Menurut Lukman, kasus itu sangat merugikan DPR. Apalagi lembaga terhormat itu telah dibangun dengan susah payah oleh para Pimpinan DPR/MPR dan tokoh-tokoh di Indonesia.
"Implikasinya amat destruktif, selain meruntuhkan nilai-nilai yang selama ini dengan susah payah dicoba ditegakkan oleh kalangan tokoh agama, pendidik, dan para pemuka adat, juga merusak citra institusi dan anggota lembaga perwakilan kita," ucapnya.
Apapun komentar yang terlontar dari banyak kalangan, yang jelas dan harus bertindak tegas adalah aparat hukum. Aparat hukum "wajib menemukan" dan menghukum mulai pelaku perbuatan mesum, pengambil gambar, penyebar video bejat itu.
Jika saja ini benar dilakukan oleh seorang anggota dewan, "hukum rajam layak" untuk ditegakkan kepada anggota dewan macam ini. Sebaliknya, jika Aparat hukum tidak mau atau menangani kasus ini dengan setengah hati seperti kasus-kasus lainnya, itu artinya lembaga negeri ini sudah tidak memiliki harga diri dan moralitas sebagai sebuah bangsa, penegak hukum berpredikat pancasila alias negara bobrok seperti anggota parlemen dan instansi negara yang selama ini dikenal masyarakat. Dan itu membuktikan bahwa negeri ini telah dikangkangi oleh manusia bermoral binatang, tidak beraturan, tidak beragama, tidak berhukum dan menjadi antek gerakan Sekuler, Pluralis dan liberalisme (Sepilis), atau bahkan telah berhasil menjadikan negeri ini menjadi negara Sepilis.
Anehnya, sejak kasus ini muncul gerakan Sepilis yang biasanya lantang memusuhi yang "para penggar hukum" (kata gerakan sepilis), dalam kasus ini tak menunjukkan batang hidungnya sedikitpun.(mnt/oki)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar