Edan Nggak.... Ternyata Presiden Jokowi Tidak Bisa Hentikan Revisi UU KPK

Jurnalis Indonesia: Nyatanya, DPR dan pemerintah memutuskan tetap memasukkan revisi Undang-Undang KPK dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2016, kendati pembahasannya ditunda. Meski begitu, Fraksi PKS dan Gerindra mendorong agar revisi UU KPK dibatalkan dan dikeluarkan dari Prolegnas 2016.


Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo tak memiliki kuasa untuk memerintahkan DPR mencabut revisi tersebut dari Prolegnas 2016.

"(Revisi) itu kan inisiatif DPR. Presiden bisa tidak menghentikan itu? Tidak bisa. DPR sama Presiden kan selevel," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/2).

Kendati begitu, perubahan terhadap Undang-Undang memang tidak bisa disahkan tanpa adanya kesepakatan bersama antara DPR dengan pemerintah.

Presiden Jokowi, dalam konferensi pers pada Senin (22/2) kemarin, menyatakan tak akan membahas revisi UU KPK untuk saat ini. Saat ditanya apakah 'saat ini' dalam pernyataan Jokowi tersebut berarti 'selama masa kepemimpinannya,' Johan tak berani menafsirkan.

"Saat ini artinya tahun ini, saat ini artinya tahun kepemimpinan beliau sampai 2019 kah, nah itu tunggu dulu. Saya coba mencari waktu bertemu dengan Presiden untuk menanyakan itu," kata mantan pimpinan sementara KPK tersebut.

Sementara, PKS menyatakan sikap tidak puas dengan keputusan Pemerintah dan DPR yang hanya menunda pembahasan revisi UU KPK. PKS menginginkan sebaiknya pembahasan revisi UU KPK, bahkan dihapus dari Proglegnas.

Menurut wakil ketua majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, pembahasan revisi UU No.30 Tahun 2002 itu tidak ada kemajuan yang signifikan. PKS mengaku selama ini menolak diubahnya pengsusul revisi dari inisiatif pemerintah ke DPR.

Presiden juga, kata dia, tidak tegas bersikap apakah setuju atau tidak setuju terhadap revisi. Sementara, tiga pihak dari pemerintah yaitu KPK, Menkumham, dan presiden tidak kompak.

Presiden yang tidak bersikap tegas dan terkesan mengayun-ayun kebijakan ini membuat pembahasan revisi UU KPK tersebut gaduh. Alasan pemerintah menunda untuk sosialisasi terlebih dahulu dinilai mengada-ada.

"Apalagi yang perlu disosialisasi? kami mempertanyakan apa yang mau disosialisasikan. Karena pemerintah tidak satu kata, jadi hanya buang-buang waktu," kata Hidayat saat dihubungi, Selasa (23/2).

Kalaupun pembahasan direvisi, kata dia, hal itu hanya membuat DPR tidak bisa berkonsentrasi melaksanakan prolegnas yang lain. "Jadi kami meminta kami menolak pembahasan ini. Kalau tidak ada progres hentikan saja," tegasnya.

Senada dengan PKS, Politikus Hanura Dadang Rusdiana menyatakan, sebagai partai pendukung pemerintah, partainya sangat menghormati dan mendukung keputusan bersama antara Presiden dan DPR untuk menunda pembahasan revisi UU KPK. Hanura menghargai pendapat presiden bahwa penundaan ini semata mata untuk memberikan penjelasan yang cukup pada masyarakat bahwa revisi ini untuk memperkuat, bukan melemahkan KPK.

Terkait kerasnya keinginan revisi UU KPK, delapan orang dosen yang tergabung dalam Forum Guru Besar se-Indonesia mendatangi Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (23/2). Mereka diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki dan Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi, Johan Budi.

Forum Guru Besar datang untuk menyampaikan surat yang meminta Presiden Joko Widodo tidak melanjutkan pembahasan revisi Undang-Undang KPK. "Kami menginginkan tidak sekadar penundaan. Tak perlu ada revisi UU KPK," kata guru besar dari Universitas Islam Yogyakarta, Edi Suwandi Hamid.

Edi memandang, menunda pembahasan revisi UU KPK hanya akan membuang-buang waktu dan energi. Pemerintah dan DPR, kata dia, sebaiknya fokus membahas UU lain yang lebih mendesak untuk direvisi, salah satu contohnya UU Tipikor.

Selain menyampaikan surat, para guru besar tersebut juga memberikan masukan pada pemerintah mengenai upaya penguatan KPK. "Kita juga punya beberapa pemikiran dalam rangka penguatan interal di dalam KPK sendiri. Bukan hanya aspek eksternal yang kita duga ada pelemahan saat ini," kata wakil ketua umum Forum Rektor Indonesia tersebut.

Namun begitu, Edi enggan merinci strategi pemberantasan korupsi seperti apa yang menjadi masukan dari para guru besar.