Jurnalis Independen: Lemahnya perencanaan jangka panjang Negara, menjadi kelemahan hampir semua sektor perencanaan pembangunan di Indonesia. Hal itu terbukti dengan saling menyalahkan dua Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang berbeda era pemerintahan, yaitu Muhammad Nuh Mendikbud Era SBY dan Anies Baswedan Mendikbud Pemerintahan Jokowi.
Terkait keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan memberlakukan kembali model kurikulum tahun 2006, Mantan Menteri Pendidikan Era Susilo Bambang Yudhoyono, Muhammad Nuh menilai sebagai langkah mundur.
Guru Besar ITS Surabaya itu menjelaskan bukti Kurikulum 2013 tidak ada masalah secara substansi adalah dengan tetap diberlakukannya untuk 6.221 sekolah. Sebab kalau ada masalah tentu tidak akan dipakai sama sekali.
Sementara itu, Anies mengaku tidak mengetahui detail kenapa pemerintah sebelumnya mengganti kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Sejak dia menjabat sebagai menteri, dia tidak menemukan alasan adanya dokumen yang menjelaskan kenapa kurikulum 2006 harus diubah.
M. Nuh menganggap apa yang dikerjakannya selama ini sudah benar. Mantan Mendikbud SBY itu, tidak mau hasil kerjanya selama ini digusur begitu saja. Sementara Anis Baswedan, mencari keterangan terkait alasan dan dokumen penggantian kurikulum tahun 2006 oleh M. Nuh. Kenyataannya, dokumen itu tidak pernah ada.
"Kalau ada masalah teknis, mestinya dicarikan solusi perbaikannya, bukan balik ke belakang. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) secara substansi ada kekurangan dan secara teknis juga perlu penyiapan lagi," katanya di Surabaya, Minggu (7/12).
Lebih jauh M. Nuh mengatakan, sekolah-sekolah yang tidak siap akan disiapkan oleh pemerintah melalui pendampingan dan pelatihan sampai benar-benar siap. Penyiapan guru dan buku itu merupakan tugas pemerintah.
"Kalau kembali pada Kurikulum 2006 atau KTSP itu justru mundur, karena secara substansi belum tentu lebih baik, lalu butuh waktu lagi untuk melatih guru lagi (dengan KTSP) dan bahkan orang tua harus membeli buku KTSP," kata M. Nuh.
Tidak ada keterangan detail terkait perubahan kurikulum yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan Jaman Muhammad Nuh. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengaku tidak mengetahui alasan kenapa pemerintah sebelumnya mengganti kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013. Sejak dia menjabat sebagai menteri, dia tidak menemukan adanya dokumen yang menjelaskan kenapa kurikulum 2006 harus diubah.
"Salah satu hal yang kami cari tidak kami temukan dokumen yang menjelaskan kenapa kurikulum 2006 harus diubah. Kok langsung harus diubah. Dokumennya mana?" kata Anies di Istana Negara, Senin (8/12) lalu.
Baswedan menjelaskan, sebelum mengubah kurikulum harus ada kajian mendalam. Salah satunya apakah ada kelemahan dalam kurikulum sebelumnya dan harus dilakukan revisi.
"Kajian akademiknya mana yang menunjukkan kurikulum 2006 bermasalah sehingga harus sesegera mungkin diganti. Itu enggak ketemu. Kalau itu ketemu kami tahu letak kelemahannya," ujarnya.
Jika ada dokumen lengkap, maka akan diketahui penyebab perubahan kurikulum. Sehingga bisa dijadikan alasan kurikulum 2013 adalah perbaikan dari kurikulum 2006.
Selama ini, dia sudah mendapatkan banyak masukan dari guru terkait penerapan kurikulum 2013. "Karena guru yang belum siap itu membuat kegiatan belajar mengajardi sekolah menjadi beban siswa," katanya.
Terkait Kisruh Kurikulum, antara M. Nuh Mendikbud jaman SBY dan Anies Mendikbud Jokowi, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta agar Anies Baswedan menghormati kebijakan yang dibuat oleh Mendikbud jaman SBY.
Menurut Fahri, kebijakan tersebut jangan serta-merta dihapus begitu saja.
"Tolong jangan semua kebijakan yang serius dipikirkan kabinet SBY jadi kayak mau dimentahkan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/12/2014).
Fahri mengatakan, Nuh tentu telah memikirkan dan membahas dengan matang saat memutuskan untuk menerapkan Kurikulum 2013. Waktu yang diperlukan untuk membahas kurikulum tersebut juga tidak sedikit.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar