Berikut ini lengkap surat dari Ikatan Alumni UI dan Badan Eksekutif Mahasiswa UI tersebut;
Kepada Yang Terhormat
Presiden Republik Indonsia
H. Joko Widodo
Telah tujuh puluh tahun negeri kita, Republik Indonesia, berdiri. Para pendiri negeri telah merumuskan fondasi bangsa sebagai cita-cita luhur untuk membentuk pemerintahan yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jutaan rakyat di seluruh penjuru negeri dengan suka rela menjadi bagian dari cita-cita itu dan ikut berkorban dengan jiwa dan raga untuk merealisasikannya.
Namun dalam perjalannya, upaya meraih cita-cita luhur itu tak sepenuhnya berjalan mulus. Otoritarianisme panjang telah menghambat terlaksananya cita-cita mulia yang telah diletakkan oleh para pendiri bangsa. Upaya membangun bangsa merdeka yang bermartabat, berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkeadilan dan demokratis, seringkali terseok-seok akibat ulah sekelompok orang yang haus kekuasaan, rakus dan tak berprikemanusiaan.
Bapak Presiden,
Ingatan kita atas perjalanan bangsa di era pemerintahan Orde Baru masih begitu jelas. Di balik ceritera positif yang selalu didengungkan selama 32 tahun, ternyata memendam begitu banyak masalah. Pemerintahan otoritarian yang berjalan tanpa kontrol efektif dari rakyat telah menumbuhkan beragam praktek korup, tamak, kong kali kong, dan tipu menipu, yang merebak di seluruh jajaran lembaga politik, birokrasi pemerintah dan sebagian lapisan masyarakat.
Kita pun kemudian ketahui bersama, akibat dari praktik busuk yang berlangsung berkepanjangan, telah membangkitkan kemarahan rakyat. Gerakan rakyat yang menjelma menjadi “people’s power” bermula dari kampus-kampus, kemudian merebak menjadi aksi jalanan, menuntut pergantian pemerintahan untuk melakukan reformasi total.
Dengan tumbangnya rejim Orde Baru, semangat perubahan ditanamkan. Terbitnya Ketetapan MPR RI NOMOR XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menjadi salah satu tonggak sejarah reformasi bangsa Indonesia yang mengamanatkan dilakukannya perubahan fundamental dalam kehidupan berbangsa. Atas dasar itulah dilakukan berbagai inisiatif untuk melakukan perubahan.
Salah satu langkah penting yang dilakukan adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang bersifat independen, yang didirikan berdasarkan Undang Undang RI Nomor 30 Tahun 2002. Sejak itulah, rakyat melihat dilakukannya upaya serius pemberantasan korupsi.
Betapa pun KPK sebagai lembaga penegak hukum tentu masih memerlukan pembenahan, namun secara umum rakyat mempercayai kerja serius lembaga ini dalam upaya mendukung menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di tangah KPK, hukum tidak lagi dipersepsikan “tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas.”
Bapak Presiden,
Dalam kaitan inilah, kami segenap sivitas akademika Universitas Indonesia ingin mengajak Bapak Presiden untuk bersama-sama mencermati dengan serius apa yang tengah terjadi dalam kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini. Serangkaian kemelut hukum dan politik akhir-akhir ini yang tentu Bapak sangat memahaminya, telah menumbuhkan rasa prihatin kami yang mendalam.
Sejak proses pembentukan kabinet kerja dalam pemerintahan yang Bapak pimpin, kemudian pencalonan Kapolri yang dilanjutkan dengan proses praperadilan, hingga terjadinya penetapan tersangka para pemimpin lembaga penegak hukum secara beruntun yang mengundang kontroversi di kalangan masyarakat, kami merasa khawatir serangkaian kejadian ini akan terus berlanjut, yang pada akhirnya akan melemahkan segala upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait pada kasus-kasus korupsi besar. Kekhawatiran kami semakin besar ketika serangkaian peristiwa ini terlihat berkaitan erat dengan tarik menarik kepentingan elit politik yang sangat berpotensi menciptakan ketidak-stabilan politik.
Bila hal ini terus dibiarkan, tidak mustahil berbagai upaya yang telah dilakukan dalam melaksanakan amanat reformasi akan terhenti. Lembaga-lembaga penegak hukum dan lembaga peradilan juga akan semakin tercemar akibat adanya intervensi politik.
Pada saat itu, penetapan tersangka kepada pihak-pihak tertentu atas kasus-kasus hukum yang terkesan kurang substansial, telah menimbulkan momok baru di era pasca reformasi. Penetapan tersangka yang terus merangsek betapa pun Bapak Presiden telah memerintahkan untuk segera dihentikan, telah menimbulkan kekhawatiran terancamnya sendi-sendi demokrasi seperti kekebasan pendapat, kekebasan akademis, kekebasan pers, dan bahkan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
Bapak Presiden,
Atas dasar itulah, kami segenap sivitas akademika Universitas Indonesia, mendorong secara sungguh-sungguh agar Bapak Presiden memperjuangkan dan melakukan langkah-langkah tegas sesuai dengan hak dan kewenangannya demi dilakukannya perbaikan dan penyelamatan bangsa. Langkah-langkah yang kami anggap penting untuk segera dilakukan tertuang dalam empat hal strategis yang kami sebut sebagai Catur Cita Universitas Indonesia, yaitu:
Perkuat KPK
Lakukan reformasi total POLRI dan Lembaga Peradilan segera
Bersihkan Demokrasi dari Oligarki
Turunkan harga barang pokok yang menjadi kebutuhan rakyat banyak dengan memberantas seluruh mafia.
Kami berharap Bapak Presiden tidak perlu ragu dalam mengambil langkah-langkah penyelamatan dan perbaikan ini, demi rakyat dan bangsa. Tuntutan ini jelas sejalan dengan janji Bapak Presiden yang tertuang dalam Nawa Cita yang telah Bapak rumuskan sebelumnya. Janji adalah hutang yang harus dibayar. Dan kata-kata yang diucapkan harus dilanjutkan dengan langkah-langkah nyata!
Jakarta, 20 Maret 2015
ILUNI & BEM UI
Sivitas Akademika Universitas Indonesia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar