Nama perusahaan Petral disebut-sebut sebagai mafia migas yang menyebabkan Indonesia harus impor minyak dari luar.
Petral ini bagian perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura. Tetapi dalam menjalankan bisnisnya selalu dikendalikan orang-orang tertentu.
Nama yang disebut-sebut menjadi kendali Petral adalah Reza Chalid. Pria keturunan Arab ini mengatur impor minyak untuk Indonesia.
Tim Anti-Mafia Migas Pun 'Mental' Hadapi Petral
Di bawah Presiden Jokowi, Indonesia ingin menghapus mafia migas karena dapat merugikan negara sampai triliunan rupiah.
Jokowi pun membentuk Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin ekonom Faisal Basri.
Jokowi memberikan tugas kepada Faisal Basri untuk membongkar mafia migas di Indonesia termasuk membeberkan ke media.
Berdasarkan kajian timnya, Petral ini sahamnya dikuasai keluarga Cendana seperti Tommy Soeharto dan Bob Hasan. Pertamina hanya memiliki saham 40 persen.
Tim Pemberantasan Mafia Migas memberikan prioritas utama untuk mengkaji keberadaan anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Energy Trading (Petral). Tim ini membuka pemegang saham ketika awal Petral dibentuk.
"Kita akan urai Petral sejak dari awal. Kita urai semua, mulai dari Petral kenapa didirikan di Hong Kong. Itu penting, untuk tahu mata rantai pengadaan impor BBM dan lainnya," kata Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri, ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/11/2014).
Faisal mengatakan, tim ini juga akan mengkaji nama-nama pemegang saham Petral, ketika dibentuk pertama kali, saat berlokasi di Hong Kong.
"Kalau ada waktu kami ingin bicara lebih detail Petra Oil dulu. Dari Zaman Pak Harto dulu, pemegang sahamnya siapa saja, kan 40% Pertamina, 20% Tommy Soeharto, 20% Bob Hasan, sisanya yayasan karyawan Pertamina. Dari situ bisa dilihat kenapa dari Pemerintah sebelumnya membentuk Petral, kenapa harus didirikan di Hong Kong," tutupnya.
Ini Sejarah Terbentuknya Petral, Dari Bahama hingga Singapura
Anak usaha PT Pertamina (Persero) yang berdomisili di Singapura, PT Pertamina Energy Trading (Petral), tengah menjadi sorotan. Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sempat melontarkan opsi untuk membekukan Petral.
Berdasarkan data Pertamina yang dikutip detikFinance, Petral berdiri pada 1969 dengan nama PT Petral Group dengan dua pemegang sahamnya dari Petra Oil Marketing Corporation Limited yang terdaftar di Bahama dengan kantornya Hong Kong, serta Petral Oil Marketing Corporation yang terdaftar di California, Amerika Serikat (AS).
Pada 1978, kedua perusahaan pemegang saham Petral tersebut melakukan marger dengan mengubah nama perusahaanya menjadi Petra Oil Marketing Limited yang terdaftar di Hong Kong.
Kemudian pada 1979-1992, kepemilikan saham Petra Oil Marketing Limited dimiliki oleh perusahaan Zambesi Invesments Limited yang terdaftar di Hong Kong dan Pertamina Energy Services Pte Limited yang terdaftar di Singapura.
Pada 1998, perusahaan tersebut diakusisi oleh PT Pertamina (Persero) dan pada 2001 mengubah namanya menjadi PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral). Selain Pertamina, sahamnya juga dimiliko Zambesi Invesments Limited dan Pertamina Energy Services Pte Limited.
Tugas Petral adalah melakukan jual-beli minyak. Lebih tepatnya membeli minyak dari mana saja untuk dijual ke Pertamina. Semua aktivitas itu dilakukan di Singapura.
Dalam 5 tahun terakhir, kinerja keuangan Petral terus meningkat, terutama dari sisi omzet atau pendapatan.
Mengejutkan, Menteri ESDM Tolak Bubarkan Petral
"Saya sudah berdiskusi tiga kali dengan Presiden Joko Widodo" ujar Menteri ESDM
Walau sejumlah orang dekat Presiden Joko Widodo merekomendasikan pembubaran Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menegaskan ia tidak akan melakukannya. Menurut dia, anak perusahaan Pertamina itu akan dipertahankan karena merupakan instrumen strategis untuk kemandirian energi.
Ini merupakan penegasan yang mengejutkan setelah wacana pembubaran Petral sangat gencar selama masa Pilpres dan merupakan poin penting yang meningkatkan simpati pemilih kepada program-program ekonomi Jokowi-JK.
Mantan Deputi Tim Transisi Pemerintahan Jokowi-JK,Hasto Kristiyanto, yang sebentar lagi akan dipromosikan menjadi Sekjen PDI Perjuangan, sebelumnya mengatakan, salah satu rencana aksi yang diusulkan kelompok kerja adalah pembubaran Petral. Selain itu mereka juga mengusulkan pengalihan fungsi dan kantornya ke Pertamina selaku induk usaha di Jakarta. Ini merupakan usaha yang diharapkan dapat memperbaiki tata kelola migas agar sesuai UUD Pasal 33 Ayat 3.
Namun sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Berita Antara, Sudirman Said berpendapat lain. "Tidak harus dibubarkan. Hanya saja, pengawasannya mesti sepenuhnya ada di tangan orang yang benar-benar berpihak pada kepentingan negara. Itu harus kita cek lebih jauh," kata Sudirman Said, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (1/11).
Sudirman Said juga tidak memandang perlu memindahkan kantor Petral ke Jakarta. "Pengawasan tidak tergantung lokasi kantor. Sekarang ini, kondisi geografis tidak menjadi masalah. Banyak perusahaan, termasuk AS juga berkantor di Singapura," ujarnya.
Sudirman Said membela Petral karena menurut dia, Indonesia masih membutuhkan perusahaan tersebut sebagai sarana perdagangan migas di luar negeri. Perusahaan ini memiliki fleksibilitas, kemampuan kreditnya besar dan terdaftar di pasar internasional.
"Yang keliru adalah kalau instrumen itu dimanfaatkan secara salah. Itu yang harus ditata kembali."
Sudirman juga mengatakan, selain pengawasan, persoalan Petral tidak terlepas dari komitmen pemimpin negaranya, sebab energi terkait politik.
"Saya sudah berdiskusi tiga kali dengan Presiden Joko Widodo, dan saya dapat konfirmasi bahwa kita serius benahi energi," ujarnya.
Petral merupakan anak perusahaan yang 100 persen sahamnya dimiliki Pertamina, dan berperan sebagai kepanjangan tangan dalam impor minyak mentah dan BBM untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Perusahaan didirikan di Hong Kong dan melalui melalui anak perusahaannya, Pertamina Energy Service (PES), berkedudukan dan melakukan aktivitas di Singapura sebagai salah satu pusat perdagangan minyak dunia.
Pada 2013, Petral mengimpor minyak mentah sebanyak 327 ribu barel per hari atau meningkat 24 persen dari 2012 sebesar 264.390 barel per hari.
Terbongkar, Petral Punya Bisnis Haram
OPINI | 18 December 2014 | 10:57 Dibaca: 866 Komentar: 6 1
141887500556381176
Kantor Petral di Singapura (Dok Rakyat Merdeka Online)
Komite Reformasi Tata Kelola Migas telah menghasilkan beberapa hasil temuan yang mengejutkan terkait mafia migas.
Saat pertama kali, tim yang dipimpin Faisal Basri ini menemukan awal pendirinya Pertamina Energy Trading Limited atau Petral sahamnya dimiliki keluarga Cendana yaitu Tommy Soeharto dan Bob Hasan.
Kajian ini terus berlanjut terutama mafia migas yang diduga bermain di Petral. Dan sungguh mengejutkan, Petral bukan mengimpor langsung dari negara pengghasil minyak tetapi lewat perusahaan lain. Baca di sini
Jika Petral membeli dari sebuah perusahaan, berarti menambah beban biaya dan ini merugikan negara dan hanya menguntungkan kelompok tertentu terutama mafia.
Ternyata berdasarkan kajian, Petral itu tidak membeli dari NOC (national oil company) tetapi lewat pedagang.
Misalnya, Petral membeli minyak tidak langsung ke Perusahaam Minyak Saudi tetapi melalui perusahaan lain yang juga membeli dari Minyak Saudi. Kegiatan ini sudah berlangsung puluhan tahun sejak rezim Soeharto sampai SBY. Inilah yang akan dibasmi oleh Presiden Jokowi melalui Komite Reformasi Tata Kelola Migas.
Faisal yang terkenal dengan blak-blakan mengungkapkan hasil kajian bahwa Petral sengaja bermain dengan pedagang minyak yang notabene mafia untuk mencari keuntungan pribadi dan golongan.
Selain itu, Faisal mengungkapkan mafia berjalan di migas karena diperkuat dengan aturan salah satunya Petral bisa membeli minyak dari pedagang alias tidak langsung ke negara pengghasil minyak. Biasanya mafia ini menyogok para pembuat undang-undang alias DPR.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar