Rabu, 01 April 2015

"Adik" Jokowi Bikin Embrio Partai SPN

Jurnalis Independen: Ormas Satria Piningit Nusantara (SPN) banyak disinyalir merupakan embrio partai politik sangat erat kaitannya dengan Jokowi. Hal tersebut dikatakan D. Budi Utomo dalam pelantikan Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Jawa Timur Satria Piningit Nusantara (SPN)  di Surabaya, Sabtu(28/3).

Bahkan adik kandung Jokowi ini mengaku optimis menjadikan Ormas Satria Piningit Nusantara (SPN) yang diketuainya untuk menjadi partai. Kemungkinan juga jika SPN menjadi partai, Jokowi bakal hengkang dari PDI Perjuangan.

Dirinya tidak segan-segan jika kelak menjadi partai Satria Piningit Nusantara akan tetap akan mengawal program-program Jokowi.

“Sejak awal Ormas Satria Piningit Nusantara yang dibentuknya bertepatan sebelum pemilihan presiden 2014 dengan tujuan untuk mengawal program presiden,” tandasnya.

Namun tidak menutup kemungkinan ormas ini akan menjadi partai jika memang layak dan dibutuhkan untuk menjadi partai.

Pelantikan DPW Satria Piningit Nusantara Jawa timur yang mengusung tema “Dengan Kemitraan dan Kebersamaan Kita Bangun Anak Bangsa Menuju Indonesia Maju dan Jaya” mengajak masyarakat ikut mengawal pemerintahan yang sekarang ini.

“Mari masyarakat mendukung pemerintahan Jokowi yang dilakukan dalam bentuk ormas, karena  dalam waktu dekat tugas pertama adalah menggerakkan potensi pemimpin lokal yang tidak kalah dengan pemimpin pusat, seperti Walikota Surabaya Risma, dan Bupati Banyuwangi, Aswar Anas,” paparnya.

Dirinya menambahkan bahwa pemimpin tidak harus dari Jakarta. “masih ada kader-kader kita  bebas memilih ke partai mana.” Tukasnya.

Sementara itu Basa Alim Tualeka  Dewan Penasehat SPN DPW Jatim menegaskan banyak kritikan untuk kepemimpinan Jokowi.

“Jokowi diangggap terlalu banyak bicara. saat ini  bahkan kementrian Jokowi juga banyak yang membuat peraturan yang merugikan masyarakat,” urainya.

“Untuk pak Jokowi jangan banyak bicara. Itu tidak bagus, sebaiknya harus banyak kerja dan kerja kedua, saat ini  menteri membuat permen jangan lah ini jelas keliru, sebaiknya lebih baik banyak membuat peraturan pemerintah.” Tutup Basa.

Tidak ada komentar: