Jurnalis Independen: "Gerakan
Teroris Papua" atau Organisasi Papua Merdeka (OPM) atas prakarsa dan biaya
tangan-tangan jahil internasional resmi membuka kantor perwakilan di London,
Inggris.
Kantor tersebut diresmikan pada 1 Mei 2013 lalu. "Benar, ini
merupakan bentuk kampanye Papua di dunia internasional atas apa yang terjadi di
Papua, tujuan kantor perwakilan itu juga sebagai wahana membuka jaringan di
luar negeri," kata Jonah Weyah, juru bicara Dewan Militer Tentara
Pertahanan Nasional Organisasi Papua Merdeka, Sabtu, 4 Mei 2013.
Menurut dia, tak ada yang salah
dari pendirian kantor perwakilan itu. Puluhan tahun, kampanye Papua Merdeka
didengungkan dan kini saatnya menjalin hubungan lebih erat dengan bangsa-bangsa
di dunia. "Kepala perwakilan adalah Benny Wenda. Kami membuka relasi
dengan siapa saja untuk kampanye pelanggaran HAM di Papua, termasuk mendorong
status Papua sebagai bangsa yang merdeka," ujarnya.
Benny yang tinggal di Inggris
sebelumnya mendirikan Parlemen Internasional untuk Papua Barat (IPWP) pada
Oktober 2008. tujuannya adalah untuk "makar" terhadap Pemerintah
Indonesia. Ia mendapat dukungan dari sejumlah politisi hitam Inggris, semisal
Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris.
Wenda pernah menjadi incaran
Polisi Internasional atau Interpol karena aktifitas politiknya yang mengganggu
pemerintah Indonesia. Belakangan nama Benny Wenda dihapus dari Daftar Pencarian
Orang (DPO) karena polisi tak menemukan unsur kriminal sebagaimana dituduhkan
oleh Pemerintah Indonesia. Hal itu terjadi sebagai bukti dukungan internasional
yang memang sengaja hendak memisahkan wilayah Irian Barat atau sekarang disebut
sebagai Papua. Nama Papua pun adalah sebuah nama yang "dipaksakan"
menjauh dan lepas dari Pemerintah Indonesia.
"Kami menyuarakan hak kami,
tidak mengganggu siapa-siapa, kantor perwakilan ini penting untuk masa depan
Papua," kata Jonah Weyah sambil bergaya seperti pahlawan.
Meski baru dibangun, kantor
perwakilan Parlemen Papua itu terancam ditutup. Dalam sebuah pertemuan Gubernur
Papua Lukas Enembe dengan Dubes Inggris untuk Indonesia Mark Canning di
Jakarta, pemerintah Inggris kata Mark Canning tidak sejalan dengan aktivitas
Benny Wenda. "Kami belum mendengar itu, itu tidak mungkin, kampanye untuk
Papua bukan baru, sudah sejak lama," kata Weyah.
Ia menegaskan, kasus pelanggaran
HAM dan status Papua Merdeka, sepatutnya diketahui pihak internasional.
"Jelas bahwa kami berbeda, kemerdekaan adalah hak bangsa-bangsa di dunia,
dan itu diakui UUD Indonesia," katanya, seolah ia lupa dan tidak melihat
puluhan TNI dan Polri mati terbunuh oleh "Teroris Papua" yang
dipimpinya.Kom/Zoe/JI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar