Selasa, 28 Mei 2013

Kartu Sehat Jokowi vs DPRD Tak Sehat


Jurnalis Independen: Terkait sabotase program Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang dilakukan 16 rumah sakit, sebanyak 32 anggota DPRD DKI menggagas interpelasi.
32 anggota dewan itu terdiri dari Fraksi Partai Demokrat (FPD), meliputi Aliman Aat, Taufiqurahman, Ahmad Husin Alaydrus, Abdul Mutholib, Sandy, Neneng Hasanah, Siti Sofiah, Mujiyono, Agung Haryono, Nawawi, Lucky, Berlin, Hendry Ali, Marie Amadea, Mirna Na'Amin, Santoso, Hardi, DR Marthin, dan Maria Hernie, dan TS Yance.

Dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hidayat Ar Yasin, Partai Amanat Nasional (PAN) yakni dan Moh Asyari. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Matnoor Tindoor, Ichwan Zayadi, Abdul Aziz, dan Belly Bilalusalam. Partai Golkar yang juga membubuhkan tanda tangan yakni Rudin Akbar Lubis, Fraksi Partai Hanura-Partai Damai Sejahtera (PDS) ada lima nama yakni Rukun Santoso, Fahmi Zulfikar, Guntur, Farel Silalahi, dan Suprawito.

Sementara itu, Jokowi mengaku sudah merasakan tekanan dari beberapa Fraksi DPRD Pemprov DKI Jakarta terkait Kartu Jakarta Sehat. Mereka melakukan kongkalikong dengan pihak rumah sakit.

Menurutnya, sejak awal interpelasi yang diajukan memang memiliki target untuk menggulingkan dirinya dari jabatannya.

"Saya dari awal merasa kalau mereka punya target untuk itu (impeachment). Soalnya ngapain urusan teknis dan kecil harus sampai ajukan interpelasi," kata Jokowi.

Jagoan rakyat untuk RI 1 tahun 2014 itu menegaskan kalau dirinya tidak takut dengan adanya kewajiban untuk memberikan penjelasan dan keterangan pada anggota dewan. Bahkan sebenarnya permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS) bisa diselesaikan di tingkat komisi saja.

"Saya sih disuruh menjelaskan, ya saya jelaskan, kasih keterangan juga. Tapi kalau ternyata harus dilanjutkan ke impeachment ya senang-senang saja," pungkas Jokowi.

Lain tanggapan Jokowi lain pula tanggapan Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Wakil Gubernur DKI itu menantang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menandatangani surat pengajuan hak interpelasi untuk melakukan debat terbuka.

Menurut Ahok, seluruh media massa harus diizinkan untuk melihat debat terbuka tersebut, sehingga masyarakat dapat menilai permasalahan yang sebenarnya.

“Gini saja. Suruh interpelasi saja, tetapi dilakukan dengan debat terbuka. Suruh semua media masuk. Biar masyarakat yang menilai. Biar jelas. Siapa yang mengerti, siapa yang tidak mengerti,” seru Basuki di Balai Kota DKI, Senin (27/5).

Bicara soal penunjukan PT Asuransi Kesehatan (Askes) sebagai pelaksana Kartu Jakarta Sehat (KJS), Ahok menyebut KJS bukan Askes, melainkan PT Askes ditunjuk sebagai pengelola KJS sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

“BPJS Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang (UU). Ada surat dari Menteri Kesehatan menunjuk Pemprov DKI sebagai contoh. Adakan saja debat terbuka, biar mereka mengerti Peraturan Daerah (Perda) tidak bisa menang melawan UU. Yang penting lakukan interpelasi dan terbuka untuk umum,” tegasnya.

Meski ada pengajuan hak interpelasi, kata Ahok, pemberian KJS kepada 1,7 juta jiwa tidak akan ditunda. Melainkan tetap akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.@JI

Tidak ada komentar: