Jurnalis Independen: Terkait sabotase program Gubernur
DKI Jakarta, Joko Widodo yang dilakukan 16 rumah sakit, sebanyak 32 anggota
DPRD DKI menggagas interpelasi.
32 anggota dewan itu terdiri dari Fraksi Partai
Demokrat (FPD), meliputi Aliman Aat, Taufiqurahman, Ahmad Husin Alaydrus, Abdul
Mutholib, Sandy, Neneng Hasanah, Siti Sofiah, Mujiyono, Agung Haryono, Nawawi,
Lucky, Berlin, Hendry Ali, Marie Amadea, Mirna Na'Amin, Santoso, Hardi, DR
Marthin, dan Maria Hernie, dan TS Yance.
Dari Fraksi Partai Kebangkitan
Bangsa (PKB), Hidayat Ar Yasin, Partai Amanat Nasional (PAN) yakni dan Moh
Asyari. Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Matnoor Tindoor, Ichwan Zayadi,
Abdul Aziz, dan Belly Bilalusalam. Partai Golkar yang juga membubuhkan tanda
tangan yakni Rudin Akbar Lubis, Fraksi Partai Hanura-Partai Damai Sejahtera
(PDS) ada lima nama yakni Rukun Santoso, Fahmi Zulfikar, Guntur, Farel
Silalahi, dan Suprawito.
Sementara itu, Jokowi mengaku
sudah merasakan tekanan dari beberapa Fraksi DPRD Pemprov DKI Jakarta terkait
Kartu Jakarta Sehat. Mereka melakukan kongkalikong dengan pihak rumah sakit.
Menurutnya, sejak awal
interpelasi yang diajukan memang memiliki target untuk menggulingkan dirinya
dari jabatannya.
"Saya dari awal merasa kalau
mereka punya target untuk itu (impeachment). Soalnya ngapain urusan teknis dan
kecil harus sampai ajukan interpelasi," kata Jokowi.
Jagoan rakyat untuk RI 1 tahun
2014 itu menegaskan kalau dirinya tidak takut dengan adanya kewajiban untuk
memberikan penjelasan dan keterangan pada anggota dewan. Bahkan sebenarnya
permasalahan Kartu Jakarta Sehat (KJS) bisa diselesaikan di tingkat komisi
saja.
"Saya sih disuruh
menjelaskan, ya saya jelaskan, kasih keterangan juga. Tapi kalau ternyata harus
dilanjutkan ke impeachment ya senang-senang saja," pungkas Jokowi.
Lain tanggapan Jokowi lain pula tanggapan
Basuki Tjahaya Purnama (Ahok). Wakil Gubernur DKI itu menantang anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI yang menandatangani surat pengajuan hak
interpelasi untuk melakukan debat terbuka.
Menurut Ahok, seluruh media massa
harus diizinkan untuk melihat debat terbuka tersebut, sehingga masyarakat dapat
menilai permasalahan yang sebenarnya.
“Gini saja. Suruh interpelasi
saja, tetapi dilakukan dengan debat terbuka. Suruh semua media masuk. Biar
masyarakat yang menilai. Biar jelas. Siapa yang mengerti, siapa yang tidak
mengerti,” seru Basuki di Balai Kota DKI, Senin (27/5).
Bicara soal penunjukan PT
Asuransi Kesehatan (Askes) sebagai pelaksana Kartu Jakarta Sehat (KJS), Ahok
menyebut KJS bukan Askes, melainkan PT Askes ditunjuk sebagai pengelola KJS
sebagai Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
“BPJS Kesehatan sesuai dengan
Undang-Undang (UU). Ada surat dari Menteri Kesehatan menunjuk Pemprov DKI
sebagai contoh. Adakan saja debat terbuka, biar mereka mengerti Peraturan
Daerah (Perda) tidak bisa menang melawan UU. Yang penting lakukan interpelasi
dan terbuka untuk umum,” tegasnya.
Meski ada pengajuan hak
interpelasi, kata Ahok, pemberian KJS kepada 1,7 juta jiwa tidak akan ditunda.
Melainkan tetap akan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.@JI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar