Jurnalis Independen: Wakil Gubernur
DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat bawahannya ketar-ketir.
Bagaimana tidak, ia mengancam akan menyelidiki dugaan penyimpangan yang terjadi
di SMA Negeri Unggulan MH Thamrin, Jalan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.
"Bapak hati-hati, saya ini
auditor. Kalau sebelumnya bisa lolos, sama saya tidak bisa. Bukannya sombong,
Bapak mengelak terus dan saya bisa membaca otak Bapak," kata Basuki, Rabu
(14/11/2012).
Pernyataan sinis itu dilontarkan
Basuki lantaran dia geram dengan penjelasan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik)
DKI Jakarta dan pihak sekolah terkait kontrak kerja sama dengan Surya Institute
tentang bantuan tenaga pengajar.
Di satu sisi, pihak sekolah dan komite
menuding kesalahan ada di Dinas Pendidikan karena tak mengurus perpanjangan
kontrak kerja sama, sementara Kadisdik melemparkan kekeliruan pada pihak
sekolah lantaran tak membuat konsep kerja sama yang jelas, baik tentang
pemberian honor, program, maupun lain sebagainya.
Basuki mencium terjadi praktik
penipuan dalam kontrak kerja sama antara SMAN Unggulan MH Thamrin dengan Surya
Institute. Hal itu terendus setelah ada laporan masuk dari seorang anggota
komite sekolah yang menyampaikan bahwa kontrak kerja sama telah berakhir sejak
Agustus 2012, tetapi anggarannya masih tercantum dalam Rencana Kegiatan
Anggaran Sekolah (RKAS) tahun ajaran 2012-2013.
"Kontrak ini terancam sanksi
pidana. Ini nipu Pemda dan DPRD. Kenapa kontrak putus tetapi masih dianggarkan?
Dan apakah guru-guru itu sudah keluar dari Surya Institute?" ungkapnya.
Kontrak kerja sama dengan Surya
Institute telah berlangsung sejak 2009. Kerja sama ini dirajut sesuai dengan
visi dan misi SMAN Unggulan MH Thamrin sebagai sekolah berwawasan sains dan
mencetak juara-juara olimpiade sains di kancah internasional.
Setiap tahunnya, SMAN Unggulan MH
Thamrin harus menggelontorkan uang sekitar Rp 2 miliar untuk menggaji 11 guru
yang berlabel Surya Institute. Masalah datang ketika kontrak kerja sama
berakhir, tetapi program masih berlanjut dengan anggaran yang berasal dari
APBD.
Saat ditemui di sekolahnya, Kepala
SMAN Unggulan MH Thamrin Djumadi mengaku semua kesalahan berada di pihak Dinas
Pendidikan Jakarta. Pasalnya, ia telah beberapa kali telah mengingatkan Dinas
Pendidikan terkait masa kontrak yang akan berakhir dan harus segera diurus
perpanjangannya. Akan tetapi, hal itu tak pernah digubris sampai jatuh masa
akhir pada Agustus lalu.
"Kita beberapa kali sudah
mengingatkan Dinas Pendidikan untuk mengurus surat perpanjangannya, tetapi
enggak pernah direspons," kata Djumadi.
Lain halnya dengan Kadisdik DKI
Jakarta Taufik Yudi Mulyanto yang justru malah menyalahkan pihak sekolah
terkait permasalahan ini. Ia menganggap permasalahan ini di luar kelalaiannya
karena pihak sekolah tidak aktif menjelaskan program kerja sama yang diinginkan.
"Kita kan cuma memberikan payung hukum. Saya hanya
menandatangani, sisanya itu menjadi tugas sekolah bersama komite,"
tandasnya.@kom
Tidak ada komentar:
Posting Komentar