Senin, 28 Januari 2013

Tiga Agenda KDI Pembuka Perang Saudara di Indonesia?


Jurnalis Independen: Ada apa dengan aktivis ini? Membuka Peluang Perang Saudara di tahun 2013? Dengan susah payah para aktivis merumuskan 3 agenda untuk menumbangkan pemerintahan SBY-Boediono. Padahal waktu pemerintahan SBY-Boed hanya tinggal separoh jalan. Apakah para aktivis ini hanya hendak membuat hura-hara politik, perang saudara dan memiliki agenda memasukan kekuatan militer asing yang memang sudah didepan pintu?


Konsolidasi Demokrasi Indonesia (KDI) yang saat ini digelar di Hotel Evergreen Cisarua, Bogor sudah memasuki tahap perumusan rekomendasi dan penyusunan rencana aksi.

Dalam rapat komisi yang digelar di Graha Purwa Evergreen Hotel, komisi rekomendasi menghasilkan 3 agenda besar yang harus segera dijalankan dan dirangkum dalam sebuah resolusi bertajuk "Resolusi Kedaulatan Bangsa".

"Nasionalisasi asset tambang, migas dan perkebunan asing, Gulingkan Rezim  SBY - Boediono sekarang juga, Bentuk pemerintahan transisi," teriak Emi Lasary, aktivis dari Kalimatan Selatan saat membacakan hasil rekomendasi komisi A, Sabtu (19/1/2013) petang.

Dalam pemaparannya para aktivis menilai bahwa Delapan tahun sudah pemerintahan SBY, yang dihasilkan adalah penderitaan lahir batin rakyat Indonesia yang kian dalam. Kemiskinan, pengangguran semakin tinggi. Kesenjangan sosial kian melebar. Rakyat menjerit dikarenakan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, biaya pendidikan mahal, kesehatan tidak terjangkau oleh mayoritas rakyat.

" Sementara terror, intimadisi terhadap petani, buruh semakin keji. Konflik sosial, pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) merebak dan pemerintah lepas tangan melakukan pembiaran untuk kepentingan melanggengkan kekuasaan," papar Emy.

Rakyat Indonesia telah tenggelam dalam lapisan penindasan yang paling rendah. Pada lapisan pertama rakyat dihisap oleh neokolonialime dan imperialism atau nekolim. Pada lapisan kedua rakyat ditindas oleh rezim pemerintahan penghianat SBY yang korup. Dengan dua jalan penghisapan dan penindasan itu, seluruh aspek kehidupan ekonomi, politik dan social budaya bangsa Indonesia dihancurkan secara sistematis.

Pemerintah SBY dan DPR menunjukkan dirinya sebagai antek kapitalis asing yang anti rakyat. Ratusan UU dan peraturan dibuat untuk menggelar karpet merah bagi modal asing untuk merampas kekayaan alam Indonesia. Seluruh proses pembuatan peraturan dalam era roformasi mulai dari amandemen UUD 1945 hingga pembuatan berbagai UU dan peraturan,  telah terbukti adalah pesanan asing dan dibuat dengan dukungan utang luar negeri. Sementara pada tingkat internasional, nasib bangsa dijerat dengan berbagai perjanjian internasional yang melumpuhkan kemandirian negara.

Akibatnya tanah-tanah rakyat jatuh ke tangan pemilik modal besar dan sebagian besar adalah modal asing. Melalui UU 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang dibuat pada era pemerintahan SBY, tanah Negara dapat dikuasai 95 tahun oleh modal asing. Melalui Perpres 36 tahun 2010 yang dikeluarkan SBY seluruh sektor ekonomi strategis mulai dari pertanian, pangan, energy, minyak dan gas, keuangan, perbankan, hingga ritel dapat dikuasai 95% hingga 99 % oleh modal asing. Rakyat Indonesia semakin tersingkir dan kehilangan akses atas sumber-sumber produksi. Pada saat yang sama pemerintah SBY melakukan impor besar-besaran mulai dari produk pertanian, pangan hingga hasil industry yang mengakibatkan petani semakin miskin dan industri nasional ambruk. Maka jadilah Indonesia sebagai lahan jarahan dari kapitalisme asing dalam seluruh sendi kehidupan ekonominya.

Kekayaan alam Indonesia dikeruk dan diangkut ke luar negeri demi kesejahteraan bangsa asing. Minyak, gas, batubar di ekploitasi untuk memenuhi kebutuhan energi bangsa lain. Mineral, hasil hutan, dan hasil perkebunan dipersembahkan untuk membangun industry di negeri negeri imperialis. Rakyat Indonesia disisahkan limbah beracun, kerusakan lingkungan, kehancuran hutan, yang menjadi sebab bencana banjir, longsor yang berlangsung di senatero tanah air sekarang ini.

Sementara Anggaran Negara sebagian besar dihabiskan untuk menjalankan pemerintahan yang korup. Pemerintahan SBY dan kroninya menjadi dalang dari berbagai kasus korupsi besar di tanah air. Kasus korupsi Century, Hambalang, Wisma atlet, kasus pajak, kasus korupsi BLBI yang melibatkan Boediono, telah menjadi bukti nyata bahwa moral pemerintahan sangat bobrok. Sementara sisi lain pemerintah terus menumpuk utang. Saat ini utang pemerintah telah mencapai Rp 2000 triliun lebih, yang menyebabkan anggaran Negara tersedot untuk pembayaran bunga utang dan cicilan utang pokok. Sisi lain seluruh subsidi untuk rakyat dicabut dan dialihkan untuk kepentingan modal besar dan pesta pora penyelenggara pemerintahan.

Oleh karenanya tidak ada alasan bagi pemuda dan mahasiswa untuk mempertahankan pemerintah SBY yang korup ini. Tidak ada alasan bagi rakyat Indonesia untuk melanjutkan reformasi yang pada kenyataannya adalah penghianatan terhadap cita-cita Sumpah Pemuda, amanat Proklamasi, Pancasila, dan UUD 1945 yang asli.  Tidak ada alasan bagi pemuda dan mahasiswa menunggu perubahan lewat PEMILU liberal yang penuh dengan politik uang, dan hanya akan menjadi alat melanggengkan pemerintahan boneka imperialis yang korup.

"Rezim SBY harus diakhiri, Reformasi Penghianatan Harus dihentikan. Untuk itu maka Satu-satunya jalan adalah revolusi. Pemuda mahasiswa dan rakyat harus bersatu, mengobarkan panji panji anti NEKOLIM, kembali pada Pancasila dan UUD 1945 asli  sebagai syarat mewujudkan kedaulatan rakyat, bangsa dan Negara," pungkasnya.

Selain resolusi tersebut, Komisi lainnya yaitu komisi B sedianya akan memaparkan mengenai agenda aksi nasional untuk mewujudkan resolusi yang dibuat oleh Komisi A.

Seluruh hasil dari komisi selanjutnya akan dibahas dalam rapat pleno malam ini juga. Sehingga sesuai dengan rencana maka pada hari Minggu besok agenda dari KDI adalah pengesahan hasil pleno dan konferensi pers hasil pleno tersebut.

Latar Belakang
Lebih dari 67 tahun berdiri, Keadilan, Kesetaraan, Kesejahteraan, dan Kemakmuran bagi Rakyat makin seperti barang langka yang sangat sulit untuk didapatkan ditengah bergelimangnya Kekayaan Negeri ini.

Hal ini menjadi semakin nyata terasa, manakala Rakyat Indonesia justru lebih sering dilelahkan dengan suguhan berita setiap hari yang isinya justru mengabarkan tentang bagaimana makin menggilanya Korupsi, Makin jahatnya Pelanggaran HAM dan Kesewenangan yang terus terjadi diseluruh pelosok negeri, bahkan tentang bagaimana Kekayaan alam negeri kita yang dirampok setiap hari...

Waktu terus berjalan, hari ke hari, bulan ke bulan dan tahun ke tahun..

Kini, tahun 2013 telah tiba. Banyak dari kita mungkin telah memiliki setumpuk doa, harapan dan cita-cita yang telah dinazarkan dalam hati sanubari. Namun, apakah kita pernah berpikir untuk membuat rencana bagi perubahan bangsa ini, rencana untuk mewujudkan keadilan bagi 200 juta jiwa lebih saudara sebangsa yang pasti banyak tidak kita kenal dan mungkin juga tidak mengenali kita?

Pernahkah kita memiliki rencana itu..?

Jawabannya mungkin belum, pernah atau bahkan sudah..

Lalu apa yang ingin kita lakukan terhadap rencana itu..?

Pasti kita sering berpikir bahwa kita merasa terlalu kecil untuk mampu merubah bangsa ini, merasa terlalu lemah untuk bisa membenahi negeri ini, atau mungkin jangan-jangan masalahnya kita sering berpikir bahwa kita merasa sendirian dan tak tahu harus memulainya darimana meskipun beragam teori selalu dibaca tiap hari.

Lalu bagaimana kita bisa mewujudkan rencana besar itu..?

Memperbaiki negeri ini memang tidak mudah, namun bukan pula harus dimulai dari bidang A atau sektor B bukan pula karena si Badu atau si Pilun...

Memperbaiki Negeri ini hanya bisa di awali saat kita BERSATU dan Tak Lagi Jalan Sendiri-Sendiri...

Jika kita siap untuk itu, mari siapkan diri kita, tuliskan rencana-rencana dan harapan besar kita untuk bangsa ini, ajak rekan-rekan kita dan mulailah sisihkan uang untuk datang ke KONSOLIDASI DEMOKRASI INDONESIA, berkumpul, bicara, diskusi, dan bersama membuat rencana indah bagi Indonesia.

Yang bukan sekedar Bagi Anak atau Isteri kita tapi untuk Semua Rakyat Indonesia.
Yang bukan sekedar Demi Tanah dan Rumah kita tapi untuk lebih dari 16.000 Pulau di Indonesia.
Yang bukan sekedar untuk "Kemerdekaan" diri kita sendiri tapi untuk menegakkan Kedaulatan Bangsa.
Yang bukan sekedar untuk Keberlangsungan Hidup kita sendiri tapi untuk Masa Depan Negara Kita.

Semoga dengan digagasnya KONSOLIDASI DEMOKRASI INDONESIA mampu menjadi jawaban bagi kita semua untuk mulai menyatukan kekuatan kita karena Bersatu adalah awal dari segala langkah yang akan kita tempuh dikemudian hari.

Kita tidak sendirian, ada Budayawan, ada mantan Menteri, ada mantan Jubir Presiden, ada mantan anggota DPR, ada Paranormal, ada akademisi, peneliti, dosen, ada semua kawan-kawan pergerakan dari 33 propinsi di Indonesia.

Tentu semua percaya bahwa kehadiran kawan-kawan menunjukan bahwa Indonesia masih punya HARAPAN..!

Untuk semua kawan-kawan Pro Demokrasi, untuk kawan-kawan yang gigih perjuangkan hak-hak Rakyat, kawan-kawan yang menolak Diskriminasi, kawan-kawan yang membenci Korupsi, kawan-kawan yang muak pada Kesewenangan, dan marah terhadap Ketidakadilan.

Hadir dan jadilah pelaku sejarah dalam KONSOLIDASI DEMOKRASI INDONESIA yang akan melibatkan lebih dari 2000 aktivis pergerakan dari 33 Propinsi se Indonesia.

Dan bagi semua kaum pergerakan di Indonesia semoga dapat membantu mengkonsolidasikan kawan-kawan pergerakan di setiap daerah dan berangkat menghadiri KONSOLIDASI DEMOKRASI INDONESIA.

Penggagas dan Pengundang :

Ratna Sarumpaet
Adhie Masardi
Hatta Taliwang
Roy Simanjuntak
Haris Rusli Moti
Yudi Latif
Hendardi
Eggie Sudjana
M S Kaban
Permadi
Beathor Suryadi
Ki Gendeng P
Misbhakun
Efendi Ghazali
M Ridha Saleh
Indro Tjahyono
Mulyana WK
Adian Napitupulu
Ridwan Saidi
Mustar Bona Ventura
Pong Hardjatmo
Erwin Usman
Hartono
Salamudin Daeng
Chudry Sitompul
Habib Mohamad Yazer Mursalim
Beni Setiono
Fuad Bawazier
Boni Hargens
Neta S Pane
Andrinof A Chaniago
Rahman Toha
Berry Nahdian Forqan.@Bung Merdeka

Tidak ada komentar: