Dua WNI itu, yakni Sudirman dan Badar, disandera sejak Jumat pekan lalu (11/9/2015), oleh teroris OPM. Mereka dibawa dari Keerom, Papua, ke Vanimo, Papua Nugini. Hingga hari ini, sudah enam hari keduanya ditawan para teroris.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya sudah menyiapkan skenario terburuk untuk menindaklanjuti dua WNI yang disandera di Papua New Guinea (PNG) atau Papua Nugini.
Menindaklanjuti kebengalan teroris OPm yang melakukan penculikan dan penyanderaan Dua WNI, Luhut Panjaitan selaku Menkopolhukam segera melakukan rapat koordinasi untuk melakukan "penyerangan sarang teroris" yang telah terindentifikasi lokasinya. Para intelejen telah memberikan laporan terkait lokasi persembunyian para teroris pelaku penyanderaan.
"Kita tidak pernah mau negosiasi dengan teroris manapun, termasuk teroris OPM. Jika kita mau negosiasi, itu namanya, kita didikte," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2015).
Menkopolhukam Luhut Panjaitan menggelar rapat terkait penyanderaan kedua WNI oleh teroris. Rapat juga dihadiri Mendagri Tjahjo Kumolo.
Menkopolhukam Luhut Panjaitan melakukan rapat koordinasi bersama Kapolri Jenderal Pol. Badrodin Haiti, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Mendagri Tjahjo Kumolo, dan Menlu Retno Marsudi membahas penyanderaan dua WNI yang dilakukan Organisasi Papua Merdeka di Papua New Guinea.
Beberapa pentanyaan wartawan sempat mendarat dihadapan Menkopolhukam. Semua pertanyaan dijawab singkat dan tegas.
Luhut mengatakan pihaknya menyadari jika dirinya tidak akan bernegosiasi, maka ada potensi nyawa WNI yang disandera akan terancam.
Sebab itu, mantan Komandan Satuan-81/Penanggulangan Teror (Sat-81/Gultor) Komando Pasukan Khusus (Koppasus) ini menegaskan pihaknya telah mengantisipasi hingga kemungkinan adanya skenario terburuk.
"Ya nanti kita bicara, kita lihat. Kita semua siap dengan opsi-opsi yang terburuk," kata Luhut.
Sementara itu, perwakilan Pemerintah Papua Nugini saat ini sedang melakukan pembicaraan dengan kelompok penyandera dua warga negara Indonesia. Perwakilan Pemerintah Papua Nugini menjadi jembatan negoisasi antara PemerintahIndonesia dengan pihak teroris OPM, terkait Dua WNI, Sudirman dan Badar, yang disandera sejak Jumat pekan lalu.
“Utusan Perdana Menteri Papua Nugini dan dua dirjen mereka sekarang berangkat bertemu penyandera agar dua WNI bisa dibebaskan,” kata Panglima Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, Mayor Jenderal Hinsa Siburian, yang dikutip dari CNN Indonesia, Rabu (16/9), pagi tadi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar