Jurnalis Independen: Polisi dan TNI hingga kini masih menyelidiki sebab dan rentetan tragedi yang terjadi di Tolikara, Irian Barat yang sekarang berubah nama menjadi Papua. Peristiwa ini terjadi tepat pada Hari Raya Idul Fitri atau Jumat Agung bagi ummat Kristen, (17/7/2015).
Anehnya, setelah itu terbit larangan pendirian tempat ibadah agama selain kristen di wilayah Kabupaten Tolikara yang dikeluarkan oleh pihak GIDI. Apakah GIDI memiliki kewenangan melebihi Negara Kesatuan Republik Indonesia? Dari mana kewenangan itu GIDI peroleh?
Munculnya AK dan YW, dua orang nama dari jemaat Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditangkap pihak Polda Papua yang kemudian di bawa ke Jakarta.
Kedua "cecunguk" yang menjadi operator lapangan terindikasi sebagai "orang suruhan"GIDI dan kaki tangan asing. Bahkan sedikitnya ada 5 orang warga asing yang identitasnya masih dilakukan pendalaman oleh pihak keamanan, memiliki hubungan dekat dengan Negara Asing seperti Israel. Sebab ada banyak gambar bendera Negara Yahudi itu terpampang di hampir setiap pintu rumah warga Kristen Tolikara sebelum meletusnya pembakaran masjid oleh jemaat GIDI di Hari Raya Idhul Fitri itu. Sayangnya, pihak keamanan masih bungkam atas dugaan itu.
Latar belakang peristiwa ini gampang di tebak, sehingga banyak pihak yang menduga peristiwa itu sengaja diletupkan. Seperti kata Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid misalnya. Dia menduga ada upaya pihak asing yang sengaja memunculkan isu perpecahan dalam insiden Tolikara, Papua.
Menurut mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid, pihak asing tersebut berniat memecah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan memerdekakan Irian Barat atau Papua dari Indonesia.
“Insiden Tolikara dijadikan sarana dari pihak asing untuk mengeluarkan Papua dari Indonesia. NKRI harga mati tak boleh digadaikan dengan dalih apa pun juga,” tegas Hidayat di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7) lalu.
Nur Wahid yang kini menjabat sebagai Wakil ketua MPR RI itu kembali menegaskan seluruh elemen bangsa wajib menjaga keutuhan NKRI dari serangan penjahat politik baik dari dalam maupun luar negeri.
Masih menurut Nur Wahid, insiden Tolikara dijadikan momentum dan pemfitnahan kelompok jahat yang didukung pihak asing seolah aparat keamanan yang melakukan tindak kekerasan. Dasar logika penjahat, Skenario itu kemudian dijadikan bahan kuat agar Irian Barat atau kini bernama Papua meninjau kembali referendum untuk memilih kemerdekaan.
“Dimunculkan seolah kesalahan aparat, aparat melakukan penembakan. Dikapitalisasi menjadi tuntutan agar Papua merdeka. Menjadikan triger untuk memunculkan tuntutan merdekanya Papua ini harus kita cegah,” ujarnya.
Perlu diketahui bahwa atas suruhan pihak asing nama Irian Barat yang memilikiakar budaya erat dengan nusantara, telah diganti menjadi Papua. Pergantian nama Irian Barat menjadi Papua merupakan pemenggalan akar sejarah dan budaya antara Irian Barat dengan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar