Pendiri Maarif Institute sekaligus mantan Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Ahmad Syafii Maarif, mengatakan membahas mengenai rencana adanya tim pengawas independen bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Presiden Jokowi. Pembahasan itu dilakukan saat kunjungannya ke Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (29/6).
"UU KPK, Presiden Jokowi sudah tidak setuju. Tapi agar KPK tidak sewenang-wenang, perlu tim pengawas independen. Kalau tidak diawasi repot," kata Syafii 'Buya' Maarif, Senin.
Sementara itu, soal kewenangan penyadapan dan penyidikan KPK, Buya mengatakan tidak ada masalah. Pembahasan, katanya, terfokus pada adanya tim independen untuk mengawasi kinerja KPK. (Lihat Juga: Presiden Jokowi Tolak Revisi UU KPK)
"Supaya KPK tidak terlalu besar kepala," ujar Buya.
Lebih jauh lagi, Presiden Jokowi mengatakan pihaknya tidak akan tanggung-tanggung dalam memberantas mafia, terutama mafia migas, yang merupakan warisan dari masa lalu.
"Tidak mudah, tetapi harus," kata dia tegas.
Debat panjang mengenai revisi UU KPK menemui titik ujung ketika Presiden Jokowi akhirnya menyatakan ketidaksetujuannya. Pelaksana Tugas (Plt) KPK, Taufiqurrachman Ruki, mengatakan Presiden Jokowi menolak rencana dan usul revisi UU KPK. Penolakan dilakukan karena instuksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi ditujukan untuk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, namun KPK akan tetap membantu mengawasi.
"Pesan Presiden untuk KPK, Kejaksaan, dan Polri bekerja secara sinergi, tetapi yang paling menggembiarakan, dengan tegas Presiden mengatakan bahwa tidak ada keinginan Presiden melemahkan KPK. Oleh karena itu, revisi UU KPK, Presiden menolak," ujar Ruki.
Tiba giliran menanggapi pertanyaan media terkait reshuffle kabinet, Mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Syafii Maarif menyebut menteri yang berani tidak akan direshuffle oleh Presiden Jokowi. Mereka yang bisa bekerja dengan baik dan sempurna menurutnya akan meringankan beban presiden.
Syafii menyatakan hal ini usai berbincang empat mata dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Senin (29/6) lalu. Menurut Syafii, dari perbincangan itu, ada isyarat dari Jokowi bahwa perombakan kabinet memang akan dilakukan.
Ia mencontohkan perekonomian saat ini yang makin mundur, produk domestik seperti karet, sawit, dan tambang juga anjlok harganya. "Itu menyebabkan ekonomi kita rendah, memicu pengangguran luar biasa itu," ujar Syafii.
Lantaran itu ia berharap tolak ukur reshuffle bukanlah masa kerja menteri dengan digenapi selama satu tahun, namun lebih pada kinerja menteri.
Selain itu ia menyarankan nantinya Prtesiden Jokowi menunjuk menteri dengan karakter petarung dan punya pandangan jauh ke depan. "Kalau para menteri itu betul-betul orang profesional dan punya visi jauh ke depan, beban presiden akan lebih ringan," jelas Buya.
Menyebut satu nama yang menurutnya pantas dipertahankan yakni Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
"Ada Susi yang kontroversi dan segala macam, tapi dia berani. Dibutuhkan menteri yang seperti itu, tapi di bidang masing-masing," kata Syafii.
Namun diakuinya sulit mencari sosok seperti Susi ini. Pasalnya Jokowi tetap harus mengakomodir kepentingan partai politik yang mendukungnya. Menteri dari partai politik tak dilarang namun menurut Syafii, sosok menteri dari partai politik tetap harus sosok yang profesional di bidangnya, memiliki integritas dan tulusberbuat untuk bangsa, negara dan rakyat Indonesia. Partai Jangan menyodorkan calon menteri tapi nggak becus kerja yang hanya berpikir sempit untuk golongan atau partainya saja.
Lantaran itu Buya berharap, jika Presiden Jokowi memang harus mengambil dari kalangan partai politik, maka kader yang pantas jadi menteri adalah sososk profesional, punya integritas dan tulus ingin berbuat untuk bangs, negara dan rakyat Indonesia yang kian hari kian terpuruk kehidupan ekonominya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar