Minggu, 24 Mei 2015

Presiden Jokowi Hadapi Demonstran Dengan Laksanakan Sila ke Empat Pancasila

Jurnalis Independen: Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, menjadi pelopor dalam pengamalan Pancasila, khususnya terkait mengatasi demontrasi Rakyat Indonesia yang tidak puas, tidak faham akan agenda pemerintah.

Dasar Pancasila, utamanya Sila ke Empat  yang berbunyi "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan" telah diaplikasikan dengan apik oleh Presiden Joko  Widodo (Jokowi) saat menanggapi dan mencari solusi agenda demo para mahasiswa  se Indonesia.

Selama ini, sepengetahuan penulis "hanya" jaman Presiden Soekarno, Presiden Pertama Republik Indonesia,  yang nyata-nyata menjalankan Sila ke empat, terutama terkait "Musyawarah". Setelah itu,  hanya tangan besi yang dilakukan pemerintah yang jadi penguasa di republik ini.  Dan kini, Presiden Jokowi kembali menghidupkan  ruang musyawarah utamanya  bagi golongan masyarakat  yang tidak puas dengan kebijakan nya. Hal ini terlihat nyata saat mahasiswa melakukan demontrasi 20-21 Mei lalu.

Peristiwa seperti yang dilakukan Presiden "Ndeso"  ini tergolong  langka. Menghadapi para pendemo, Jokowi meluangkan waktunya dengan mengajak musyawarah para pendemo terkait  isu yang di demokan. Padahal, sepanjang pemerintahan  sebelumnya, hal itu tidak dilakukan  oleh pihak penguasa. Bahkan tidak jarang, pihak penguasa sebaliknya  justru melakukan tindakan represif terhadap para pendemo.    

Beda dengan yang dilakukan Presiden Jokowi. Jokowi justru melakukan pendekatan musyawarah, dialogis dan menggali apa yang di inginkan oleh pendemo.


Mahasiswa di Undang ke Istana

Demikianlah yang dilakukan oleh Jokowi saat dilakukan demo oleh para mahasiswa pada 20 Mei lalu. Presiden Jokowi setelah berdialog dengan pendemo beberapa Himpunan Mahasiswa  diajaknya berdialog, melakukan musyawarah tanpa ada gesekan.

Diantara yang diundang ke Istana antara lain Hompunan Mahasiswa Islam dan alumni lintas perguruan tinggi. Presiden Jokowi juga mengundang beberapa perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ke Istana Kepresidenan, Jakarta. BEM yang diundang di antaranya dari Universitas Trisakti, Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, ITS Surabaya, Telkom University, IISIP Jakarta, dan Universitas Padjadjaran.

Para perwakilan mahasiswa itu mulai berdatangan ke Istana, pada Senin (18/5/2015) malam sekitar pukul 19.00 WIB. Acara dialog Jokowi bersama perwakilan mahasiswa itu kemudian digelar sekitar pukul 20.00 WIB, setelah didahului makan malam bersama di Istana Negara.

Presiden Jokowi menggelar dialog mengenai kondisi bangsa. Presiden Jokowi juga mendengar langsung aspirasi mereka, terutama menjelang unjuk rasa yang rencananya digelar para mahasiswa pada 20 dan 21 Mei saat itu.


Pers Kon

Usai dialog dengan Presiden Jokowi, beberapa BEM menggelar konferensi pers. Di antaranya BEM Universitas Triskati dan BEM UI.
Berikut merupakan kutipan dalam konferensi Pers saat itu.
"Ini momen yang kita sebagai mahasiswa rindu diskusi langsung dengan Kepala Negara. Setiap kampus diberi kesempatan menyampaikan agenda masing-masing. Ada beberapa yang puas, ada juga yang belum dijawab," ucap Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Muhammad Puri Andamas.


Penuntasan Kasus HAM
Ia menambahkan, ada titik terang mengenai kasus hak asasi manusia yang direkomendasikan dari Universitas Trisakti dan Universitas Atma Jaya.

"Rekomendasi sudah diterima Presiden dan akan diteruskan untuk ditindaklanjuti. Untuk penuntasan kasus HAM di Indonesia," kata Puri Andamas.

Sementara, Ketua BEM UI Andi Aulia Rahman mengungkapkan banyak hal yang diperoleh dari pertemuan dengan Presiden Jokowi.

"Namun dari sekian banyak hal, kami berkesimpulan pemerintahan masih perlu diperbaiki. Banyak isu dan kasus kami sampaikan dan banyak jawaban dari Presiden yang membuat kami belum puas," ujar Andi.

Saat melakukan musyawarah sebagai aplikasi Sila ke Empat dari Pancasila, Presiden Jokowi memberikan penjelasan terkait beberapa persoalan yang menjadi sorotan mahasiswa.
Berikut penjelasan Presiden Joko Widodo yang berhasi dirangkum dari beberapa sumber.

"Faktanya, kita pernah mengalami booming minyak di tahun 70an. Namun rakyat Indonesia tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Anehnya, justru Perusahaan Negara Pertamina justru mengalami hampir bangkrut".

"Pada tahun 80 an, Indonesia kembali mendapatkan limpahan rejeki dari Allah SWT  dari hasil Kayu. Hutan-hutan di Sumatra, Kalimantan dibabat habis. Namun hasil melimpah dari kayu hanya meninggalkan kerusakan lingkungan tanpa disertai peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar penghasil kayu. Justru masyarakat mengalami musibah banjir, longsor dan kekerngan".

"Booming sumber mineral batubara tidak juga mendapatkan banyak uang bagi rakyat dan negara. Lingkungan hancur hampir di semua daerah penghasil tambang mineral Batubara. Yang membuat pertanyaan dan tidak logis adalah 95% hasil tambang mineral di ekspor tanpa  NPWP".

"Sebetulnya Tuhan sudah  memberikan kepada bangsa dan rakyat Indonesia 3X kesempatan tapi Kita nggak becus ngurusnya. Sekarang jaman saya kenapa saya sangat keras berantas illegal fishing menenggelamkan kapal-kapal asing, sebab jaman saya ini hanya tinggal kekayaan Laut yang masih tersisa dan bisa diolah untuk kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara," jelas  Jokowi pada mahasiswa.

Lebih lanjut Presiden Jokowi menjelaskan. "Hanya sisa itu. Dan pada 20/05/15 ada 40 kapal illegal fishing di 5 lokasi di Indonesia yang ditenggelamkan. Efeknya begitu besar lho... kita jadi tahu Cold Storage di Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam dan RRC kosong alias tutup. Nah, soal subsidi bbm harus saya cabut sebab ini obat yang pahit guna menyembuhkan sakit kronis yang melanda rakyat Indonesia. Selama ini, 40 tahun lamanya, rakyat dimanja antara lain dengan subsidi Bahan Bakar NMinyak (BBM). Akibatnya, Negara tanpa bisa membangun apa-apa. Setahun dari alihan subsidi, kita dapat menghemat Rp 350 triliun. Uang sebanyak itu bisa digunakan untuk membangun jalan Kereta Api double track di seluruh Indonesia. Sebab guna membangun jalan kereta api hanya butuhkan Rp 650 triliun saja. Saya siap untuk tidak popular dengan mengambil kebijakan menghilangkan subsidi bbm. Dan itu sebuah resiko yang harus  diambil oleh seorang pemimpin. Makanya, Saya Siap dimaki ... tapi marilah kita berkerja dan sabar karena hasilnya akan terasa 3 tahun kemudian".
Presidenpun Berjanji

Pertama, Presiden menjanjikan transparansi alokasi pengalihan subsidi harga bahan bakar minyak.

Kedua, kami mendapat kepastian pengelolaan Blok Mahakam akan dipegang negara. Dalam 1-2 minggu ke depan Presiden akan keluarkan kebijakan yang berpihak kepada negara.

Ketiga atau yang terakhir, Presiden Jokowi mengatakan bahwa sebagai bentuk jaminan negara tentang kenaikan harga BBM, negara akan mengeluarkan kebijakan harga batas atas yang selama ini naik turun," papar Andi.

Ia menambahkan, secara umum mereka belum puas karena banyak tuntutan yang harus disampaikan.
Walau demikian ternyata, para mahasiswa tetap turun ke jalan dan melakukan demontrasi. Kedatangan mereka lantaran merasa masih banyak hal yang belum tuntas dibicarakan.

"Kedatangan kami bukan untuk memaparkan masalah, namun mendengarkan respons dari pemerintah terhadap permasalahan yang terjadi. Akan tetapi respons Presiden tidak bisa kami dapatkan disebabkan mungkin waktu yang terbatas," pungkas Andi Aulia.JI

Tidak ada komentar: