Mari Berdoa Indonesia Tetap Aman, Panglima TNI "Dicopot" Jokowi Siapkan 3 Jenderal

Fase pensiun Jenderal TNI Moeldoko akan menjadi akhir amanatnya sebagai Panglima TNI. Lantaran itu santer isu pengganti Panglima Jenderal TNI Moeldoko yang belakangan kerap melakukan aktivitas, kunjungan keberbagai daerah dengan bermacam kegiatan bersama istri. Selain berpamitan, hal itu juga banyak dipandang sebagai bagian kampanye mempromosikan diri sebagai calon orang nomor satu tahun 2019 mendatang.

Padahal, Presiden Joko Widodo belum memutuskan calon Panglima Tentara Nasional Indonesia menggantikan Jenderal Moeldoko yang segera pensiun. "Pak Presiden belum membahas soal nama calon panglima," kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno di kantor Sekretariat Negara, 28 Mei 2015.

Pratikno menyatakan tidak mengetahui kapan pembahasan nama pengganti Moeldoko. Begitu pula soal asal angkatan kandidat yang, menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, masih akan digodok. "Biar Presiden yang mengurus saja nanti," kata Kalla di kantornya.

Jenderal Moeldoko akan mengakhiri masa jabatan pada 1 Agustus 2015. Berdasarkan pasal 13 ayat 4 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, jabatan panglima dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan.

Tiga Kandidat

Direktur Program Imparsial Al Araf meminta Jokowi tetap memperhatikan sistem rotasi dalam pergantian panglima. Berdasarkan aturan itu, Al Araf menyebut Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna lebih berhak menggantikan Moeldoko, yang berasal dari Angkatan Darat. "Sebelumnya ada Agus Suhartono dari Angkatan Laut, jadi saat ini Angkatan Udara yang seharusnya jadi panglima," kata dia.

Selain itu, Al Araf menyebutkan pentingnya faktor rekam jejak para calon. Kandidat panglima, menurut dia, harus berpihak pada hak asasi manusia. "Mendukung penegakan dan pembela HAM," kata dia. Rekam jejak ini penting karena selama ini TNI selalu diidentikkan sebagai pihak yang tidak pro HAM. Bahkan tak jarang TNI dikaitkan dengan pelaku pelanggaran HAM.

Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Hafidz Abbas menilai nama para calon panglima cukup baik dan bersih. Selain Marsekal Agus, dua kandidat lain adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi. "Reformasi di tubuh TNI sangat menggembirakan, karena pengaduan masyarakat soal TNI sedikit sekali," ujar dia.

Marsekal Agus tidak mau banyak berkomentar ihwal namanya yang disebut sebagai kandidat kuat untuk menggantilan Moeldoko. "Semua hanya Allah yang tahu dan saya pasrah kepada-Nya," kata Agus.