SBY Pengecut! Dukung Pilkada Langsung dari Youtube

Jurnalis  Independen: Akhirnya,Partai  Demokrat menyerah  takluk  pada keputusan Presiden  Terpilih Joko Widodo. Melalui Ketua  Umum yang  beberapa bulan lagi  mengakhiri  jabatannya  sebagai  Presiden, Susilo  Bambang Yudhoyono (SBY), menyetujui pilkada secara langsung.Kontroversi RUU Pemilihan  Kepala  Daerah (Pilkada) telah  diakhiri  oleh  dedengkot  Partai Demokrat (PD). Sayangnya  hal itu  disampaikan  oleh Ketum PD  SBY melalui laman  Youtube. Hal ini  menyiratkan "kepengecutan" SBY.
Walau  terkesan  pengecut, setidaknya  politisi  dan rakyat Indonesia bahkan  kubu Koalisi Indonesia  Hebat maupun  Koalisi  Merah Putih semakin jelas tentang  sikap politik SBY maupun PD.

Menurut Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan, pihaknya senantiasa menghormati kehendak rakyat yang mendukung pilkada secara langsung. ''Rakyat sudah memiliki, menikmati asas pelaksanaan demokrasi yang telah dilakukan Demokrat selama 10 tahun ini. Itu harus dipelihara dan dilanjutkan. Ini bukan perubahan sikap, melainkan penyempurnaan untuk kepentingan rakyat,'' tegas Syarief dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, kemarin.

Hadir mendampingi Syarief, Direktur Eksekutif Toto Riyanto, Bendahara Umum Indrawati Sukadis, dan Wakil Ketua F-PD DPR Andi Timo Pangerang. Menurutnya, pilkada langsung merupakan bentuk kematangan demokrasi, sebab demokrasi memang seharusnya melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Dan hal itu sesuai dengan amanat reformasi yang  telah mengorbankan ribuan nyawa serta sebagai perwujudan UUD 1945.

Terbukanya pemikiran dan kematangan sikap politik Presiden  SBY sebagai Ketum PD dan jajarannya tidaklah gampang dan dalam waktu singkat. Hal itu juga  terkait dengan kekukuhan kubu Partai PDIP, sikap serta kekukuhan sosok Presiden Terpilih Joko Widodo (Jokowi) serta kedewasaan berpolitik warga  masyarakat Indonesia yang mendukung pilkada langsung.

Hingga akhirnya SBY pada Rabu (17/9) malam di Puri Cikeas, Bogor dengan dihadiri hampir seluruh petinggi PD termasuk Ketua F-PD DPR Nurhayati Ali Assegaf, menyerah takluk, mendukung  pilkada langsung.

10 catatan
Meski mendukung, imbuhnya, Demokrat mengajukan 10 syarat sebagai catatan atas kekurangan pilkada langsung. Ke-10 syarat itu, antara lain uji publik atas integritas dan kompetensi calon kepala daerah, efisiensi biaya, dan larangan politik uang. Catatan itu diharapkan masuk sebagai materi RUU Pilkada yang tengah dibahas DPR.

Syarief menepis anggapan bahwa ada kesepakatan politik antara partainya dan presiden terpilih Joko Widodo, termasuk tawaran kursi menteri. ''Kan sudah disampaikan, kami di luar pemerintahan. Artinya, tidak menginginkan (kursi) menteri. Kalaupun ada tawaran kursi kabinet bagi kader Demokrat, harus seizin Pak SBY sebagai ketua umum partai,'' tuturnya.

Demokrat, sambung Syarief, berharap keputusan itu direspons positif dan dimaklumi, baik oleh Koalisi Merah Putih maupun kubu PDIP. ''Ini semata-mata untuk kepentingan rakyat.'' Dengan adannya keputusan tersebut, menurutnya, anggota DPR dari Demokrat wajib mematuhinya. ''Ketua F-PD di DPR tidak mungkin mbalelo (tidak patuh),'' pungkasnya.

Sebelumnya, Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menegaskan Demokrat akan terus berada di garis depan untuk mengawal demokrasi agar berjalan di jalur yang benar. Menurutnya, Demokrat yang lahir dari roh demokrasi akan terus berkontribusi secara konkret menjaga arah demokrasi agar sesuai dasar negara.

Berkenaan dengan sikap resmi Partai Demokrat tersebut, juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul yang sejak awal Pilpres 2014 berada di kubu Jokowi-JK menyentil kader Demokrat di DPR yang sebelumnya aktif mendukung pemilihan tidak langsung melalui DPRD.

''Kan sudah jelas, Pak SBY sangat menghormati demokrasi, saya ingatkan kader Demokrat ojo kesusu, matahari hanya satu di Demokrat, yaitu Pak SBY. Kawan-kawan jangan menari di atas genderang orang lain,'' sindirnya.