Presiden Terpilih ke 7 NKRI Joko Widodo, terkait Goro-goro yang dilakukan Koalisi Merah Putih (KMP), mengatakan agar setiap pribadi mengenang Tragedi Lubang Buaya yang setiap tahun pada 1 Oktober sebagai peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Pembantaian massal dan berakhir dengan penggulingan Pemerintahan Presiden Soekarno menggunakan kedok gerakan makar Partai Komunis Indonesia (PKI), harus dihindari untuk kedua kalinya terjadi di negeri ini.
"Untuk itu kita harus mengenang hari ini dan mengenai tahun 1965 yang lalu, jangan sampai terulang lagi," kata Jokowi di Monumen Lubang Buaya, Jakarta Timur, Rabu (1/10/2014).
Menurut Jokowi, Pancasila adalah sumber nilai jati diri bangsa sekaligus fondasi negara. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila harus menjadi acuan dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
"Ideologi bagi sebuah negara itu penting," ucap Jokowi Presiden yang terpilih secara demokratis Juli lalu.
Dalam Upacara Hari Kesaktian Pancasila kali ini juga dihadiri 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terpilih, jajaran petinggi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tak lama lagi mengakhiri masa jabatannya berlaku sebagai Inspektur Upacara. Acar ini juga dihadiri Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.
Sementara itu terkait pengesahan UU Pilkada pada rapat paripurna 25 September lalu, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Akbar Faisal yang juga anggota DPR, mengajak masyarakat untuk mencatat nama para politisi yang telah merampas suara rakyat.
"Rakyat telah menentukan pilihannya, kepada seluruh rakyat Indonesia, mari mencatat anggota DPR yang merampas suara rakyat," ujar Akbar kepada wartawan di Kantor Transisi Jokowi-JK, Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (28/9/2014).
Akbar memberikan harapan pada Rakyat Indonesia, Jokowi dan Jusuf Kalla (JK) dipastikan menghadirkan pemerintahan bersih pada periode pemerintahan mereka nanti. Dalam hal pilkada, katanya, seluruh pihak harus mengawasi pelaksanaan proses pilkada melalui DPRD.
Saat ditanyakan tanggapannya sebagai deputi transisi, Akbar mengatakan tidak ada pilihan lain kecuali bersikap profesional. Ia melihat, upaya beberapa pihak merubah pilkada langsung menjadi melalui DPR, terkait belum legowonya musuh politik Jokowi-JK atas kemenangan rakyat dengan terpilihnya Jokowi-JK sebagai Kepala dan wakil kepala pemerintahan mendatang.
Akbar menambahkan, upaya itu terlihat dengan adanya pernyataan yang dikeluarkan oleh salah satu pemimpin partai KMP. Akbar juga beranggapan hal itu sebagai pertanda upaya untuk merusak pemerintahan Jokowi-JK nantinya.
Dari nada dan isi bicara seorang pimpinan partai yang tergabung dalam KMP, yang mengatakan jika mereka memiliki empat langkah perlawanan kepemimpinan Jokowi -JK, merupakan sebuah konspirasi besar yang harus diwaspadai masyarakat seluruh Indonesia yang pro NKRI.
Sisi lain, Politikus senior PDI Perjuangan, Pramono Anung, mengetahui selembar surat internal koalisi pendukung Prabowo perihal bagi-bagi kursi di DPR dan MPR bocor.
Pramono menilai isi surat tersebut merupakan rangkaian atau sebuah grand design KMP untuk menguasai parlemen dan menguasai pimpinan kepala daerah guna memporak-porandakan agenda pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kemerdekaan, keadilan dan kemandirian di segala bidang yang menjadi misi pemerintahan Jokowi-JK.
Berikut salah satu point kesepakatan terkait kemenangan Prabowo- Hatta Rajasa (Prahara) yaitu memberikan kepada Fraksi demokrat menduduki ketua MPR. Adapun penandatangan surat bagi-bagi kursi tersebut ditandatangani oleh Catur Sapto Edy Ketua Fraksi dari PAN, ketua fraksi Golkar Setya Novanto, ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, Ketua Fraksi Gerindra Ahmad Muzani.JI
Tidak ada komentar:
Posting Komentar